Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka tertib administrasi
pelaksanaan anggaran Badan Layanan U mum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan
yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,
perlu pengaturan pedoman pelaksanaan anggaran
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Puskesmas dan Laboratorium
Kesehatan; bahwa berclaesarkarr pt1 t.iu1Lc:t11~a.r1 :sebaga.iw.a.ria
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dan
Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan
Kabu paten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Asas Pelaksanaan
Bab IV Penggunaan Pendapatan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
31 hlm
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2018
Keputusan Bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 280/HK.007/ B.2/2004 dan Nomor 34 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 telah ditetapkan Standar Harga Satuan Regional, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat menetapkan Standar Harga Satuan dengan memperhatikan prinsip efesiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa adanya penyetaraan jabatan fungsional terhadap jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur perlu diubah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020.
Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan yaitu Ketentuan Pasal 2 ayat (2); Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b; Ketentuan Pasal 7 ayat (5); Ketentuan Pasal 9 ayat (3); Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayar (2), ayat (4) dan ayat (5) huruf c; Diantara ayat (3a) dan ayat (4) pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3b); Ketentuan Pasai 14 diubah; Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (9), ayat (11), dan ayat (12) ditambahkan; Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf e; Ketentuan Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI diubah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
14 Hlmn. Lampiran 5 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Inspektorat
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan berkembangnya
penugasan di Bidang Investigasi serta dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar berjalan
secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, perlu adanya pedoman
penugasan di Bidang Investigasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Pedoman Penugasan Bidang
lnvestigasi Inspektorat;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587).
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 91 Tahun
2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
- 1 -
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun
2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
Masyarakat di Lingkungan Departemen dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman
Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi
Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016
Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN
BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 24
89 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan dan belum diatur standar pembiayaannya, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran I.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2018 diubah.
374 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 24 Tahun 2013
TATA CARA PENDAFTARAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL DENGAN TONASE KOTOR KURANG DARI GROSSE TONNAGE 7 (<GT.7) DI KABUPATEN SUBANG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD 2013/24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendaftaran Surat Tanda Kebangsaan Kapal Dengan Tonase Kotor Kurang Dari Grosse Tonnage 7 (<GT.7) Di Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat terhadap kapal yang berlayar dan beroperasi di perairan laut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) hurup c dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 51 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 6 Tahun 2009; PP No. 8 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; PERMENHUB No. 81 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Subang No. 3 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Subang No. 4 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Surat Tanda Kebangsaan Kapal, Tata Cara Pendaftaran, Masa Berlaku, Kewajiban dan Larangan, Sanksi dan Administrasi, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2013.
Terdiri dari 6 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
Peraturan yang Diubah: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 47) diubah.
45 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
