Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BAGIAN HUKUM KAB. BIMA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu disusun rencana kerja pembangunan daerah perubahan (RKPDP) tahun anggaran 2019. Rencana kerja pemerintah daerah perubahan memuat arahan kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja pembangunan daerah perubahan kabupaten bima tahun anggaran 2019.
Undang-Undang nomor 69 tahun 1958, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999, Undang-undang nomor 17 tahun 2003, Undang-undang nomor 25 tahun 2004, Undang-undnag nomor 33 tahun 2004, Undang-undang nomor 17 tahun 2007, Undnag-undang nomor 12 tahun 2011, Undang-undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2006, Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017, Peraturan presiden nomor 2 tahun 2015, Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017, Peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2018, Peraturan gubernur nusa tenggara barat nomor 12 tahun 2018, Peraturan bupati nmor 27 tahun 2018, Peraturan bupati bima nomor 22 tahun 2017
rencana kerja pemerintah daerah perubahan yang selanjutnya di sebut RKPDP adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu (1) tahun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
-
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari
ABSTRAK:
bahwa Pembangunan Nagari bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; bahwa untuk mencapai tujuan Pembangunan Nagari dimaksud diperlukan suatu perencanaan yang lebih terarah, efektif, efisien dan berkesinambungan; bahwa agar penyusunan perencanaan pembangunan Nagari sesuai kewenangannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan dan sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah, maka dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari; bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari menyatakan bahwa Petunjuk teknis penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
rencana - kerja - pemerintah - daerah - kabupaten - bekasi - tahun - 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD 2019/29.A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemda, perlu disusun RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Dan Rencana Kerja Pemda Kab. Bekasi adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2017 Dan Penyusunan RKPD Kab. Bekasi Tahun 2020 mengacu pada Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kab. Bekasi Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kab. Bekasi Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan Program Prioritas dan Program Strategis Nasional dan Prov Jabar maka perlu ditetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 40 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2015; Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2017; Perbup Bekasi No. 25 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 31 Tahun 2019; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 08 Tahun 2018; Perbup Mahakam Ulu No. 47 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Fungsi; Sistematika dan Uraian; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2019
PERBUP Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
Bahwa penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Pemalang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1974; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 16 Tahun 2005; Perpres No. 185 Tahun 2014; Permen PU PR No. 27/PRT/M/2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023 dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Peran, Fungsi dan Kedudukan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 28 Tahun 2019
PERBUP Kab. Pohuwato No. 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020
rencana kerja pemerintah daerah kabupaten pohuwato
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2019/No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksnakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Naional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana tahuanan daerah yang merupkan penjabaran RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubh beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2008; PP No.86 Tahun 2017; Perda Kabupaten Pohuwato No.1 Tahun 2011; Perda Kabupten Pohuwato No.8 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pohuwato No.6 Tahun 2016; Pergub Gorontalo No.27 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kabupaten pohuwato tahun 2020 termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup RKPD, sistematika RKPD, maksud dan tujuan, tahapan penyusunan RKPD, kaidah pelaksanaan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2019.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2019 ten tang Rencana Kerja Pemerintah -Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020; bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 sebagaimana dimaksud .dalam .huruf .a, rnasing-masing Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Renc ana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan kewenangan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, RKPD, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020
ABSTRAK:
bahwa RKPD Kabupaten Samosir adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, yang memberi arah dan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan
1. UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU 36 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
5. UU 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. PP 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. PP 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011;
12. Perda Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Samosir TA 2019;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Samaosir TA 2019.
RKPD Kabupaten Samosir dimuat dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perbup ini.
RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2020 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Samosir TA 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
3 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DARAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020.
UU No 14 Th 1950 yang telah diubah UU NO 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 23 Th 2014; PP No 8 Th 2008; PP No 18 Th 2016; PP No 12 Th 2017; PP No 12 Th 2019; Perpres No 2 Th 2015; Permendagri No 13 Th 2006 yang telah diubah Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 32 Th 2011 yang telah diubah Permendagri No 13 Th 2018; Permendagri No 86 Th 2017; Permendagri No 31 Th 2019; Perda Kab Tangerng No 2 Th 2009; Perda Kab Tangerang No 9 Th 2009; Perda No 12 Th 2009; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2016; Permendagri No 38 Th 2018; Perda Kab Tangerang No 1 Th 2019.
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DARAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
