RENCANA PENERAPAN - STANDAR - PELAYANAN - KESEHATAN
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2010/686
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin terselenggaranya urusan wajib daerah yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan pemerintah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VI1/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Maksud dan Tujuan; SPM Bidang Kesehatan; Penanggung jawab Penyelenggaraan SPM; Pelaporan; Pelaporan; Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010.
61 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 54 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati, perlu diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka pemberian remunerasi untuk Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
PERBUP ini menetapkan Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Kabupaten Pati sebesar 34 % (tiga puluh empat persen) dari penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2010.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 46 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD DOKTER ABDER RAHEM
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu komponen retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo adalah jasa pelayanan;
b. bahwa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini dipergunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan serta pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo .
1. UU Nomor 32 Tahun 2004; 2. UU Nomor 44 Tahun 2009; 3. PP Nomor 58 Tahun 2005; 4. PP Nomor 79 Tahun 2005; 5. PP Nomor 8 Tahun 2006; 6. PP Nomor 3 Tahun 2007; 7. PP Nomor 38 Tahun 2007; 8. PP Nomor 61 Tahun 2007; 9. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008.
Atas pemberian pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem, dipungut tarif pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2010.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 41 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati (Hospital ByLaws)
ABSTRAK:
bahwa penyebutan wilayah eks Karisidenan Pati tidak sesuai dengan Struktur Pemerintahan Daerah saat ini, sehingga Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati (Hospital Bylaws) perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan NOmor 1045/MENKES/PER/XI/2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 159b tahun 1998; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI Tahun 2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/SK/IVI Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati (Hospital Bylaws)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2010.
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009 diubah
5 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 40 Tahun 2010
peraturan bupati - penjabaran tugas unit pelaksana teknis pada dinas kesehatan
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40, BD.2010/No.40
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penjabaran Tugas; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2010.
25 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 37 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Balangan, perlu penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Balangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2009;
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Saran Dan Tujuan; Pengelolaan Jamkesda; Kartu Jamkesda; Pelayanan Jamkesda; Pembiayaan Jamkesda; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
