Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum Daerah berdasarkan keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1181 Tahun 2015, perlu mengatur tata kelola keuangan keuangan yang dilaksanakan dengan prinsip transparasi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007; PERMENKEU No. 109/PMK.05/2007; PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENKEU No. 217/PMK.05/2015.
Dalam Perbup Daerah ini terdiri dari 64 Pasal yakni BAB I Ketentuan Umum, BAB III Pengelolaan Keuangan BLUD – RSUD, BAB IV Perencanaan dan Anggaran, BA V Pelaksanaan Anggaran, BAB VI Penatausahaan Keuangan, BA VII Pelaporan dan Pertanggungjawaban, BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan, BAB IX Evaluasi dan Penilaian Kinerja, BAB X Ketentuan lain- lain, BAB XI Ketentua Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
32
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014
Peraturan Bupati Malaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dana tidak terduga yang telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Malaka, perlu melakukan perubahan dan/atau penyesuaian terhadap ketentuan perturan perundangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Malaka tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang petunjuk Pelaksanaa Penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Malaka
UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 3 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perbup Malaka Nomor 03 Tahun 2013; Perda Kabupaten Malaka Nomor 1 Tahun 2015; Perbup Malaka Nomor 7 Tahun 2015
Peraturan ini berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Kriteria Belanja Tidak Terduga; III. Mekanisme Pengajuan Dana tidak Terduga; IV. Prosedur Pencairan Dan Penatausahaan Dana Tidak Terduga; V. Pertanggungjawaban Dana tidak Terduga; VI. Ketentuan Lain-Lain; VII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2015.
Merubah Peraturan Bupati Malak Nomor 16 Tahun 2014
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 18, BN.2020/No.246, http://jdih.kemendag.go.id : 6 hlm.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pengembangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Unit Metrologi Legal dan Penyediaan Sarana dalam Medukung Pembentukan Unit Metrologi Legal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Administrasi dan Tata Usaha NegaraPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permenhan No. 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 18, BN.2015/No.1849, peraturan.go.id : 20 hlm.
Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru No. 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu Sumber Pendapatan Desa berasal dari Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten. Berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana ketentuan mengenai pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan pembagian ADD kepada setiap desa diatur dengan Peraturan Bupati.
UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014; PERMENDESPEMDATRANS No. 21 Tahun 2015; PERDAKABBURU No. 12 Tahun 2015; PERDAKABBURU No. 16 Tahun 2015; PERDAKABBURU No. 60 Tahun 2015.
Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati Buru Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2020
Penetapan Besaran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD 2020/ No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah
mengalokasikan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara
Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun
Anggaran 2020, Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan
Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan diatur
dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penetapan Besaran Dana Alokasi Umum
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten
Boyolali Tahun Anggaran 2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Dae rah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang enetapan Besaran Dana Alokasi Umum
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten
Boyolali Tahun Anggaran 2020 yang meliputi: Ketentuan Umum; DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; Tata Cara Penyaluran dan Pelaporan; Penatausahaan Keuangan; Penganggaran Kembali Sisa DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
12 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tujuan Dan Sumber Alokasi Dana Desa; BAB III Penetapan Alokasi Dana Desa; BAB IV Penguruan Dan Penggunaan Add; BAB V Pertanggungjawaban Dan Pengawasan; BAB VI Ketentuan Sanksi; BAB VII Ketentuan Lain-Lain; BAB VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2006.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 18 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Dana Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Jaminan Persalinan Yang Disetorkan Ke Kas Umum Daerah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa Puskesmas dan fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan pesalinan (Jampersal) dapat mengajukan klaim atas pelayanan kesehatan Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Permenkes No. 1097/MENKES/PER/VI/2011, Permenkes No. 2562/MENKES/PER/XII/2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Klaim Dana Pelayanan Jamkesmas Dan Jampersal, Pembagian, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Jamkesmas Dan Jampersal, Pengawasan Dan Pembinaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
10 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel No. 18 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 127 huruf h dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, merupakan salah satu jenis Retribusi Kabupaten/Kota, yang pungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; . Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2008.
Dalam peraturan dibahas mengenai nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besaran tarif retribusi, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa, kedaluwarsa, pemeriksaan, pemanfaatan, penyidikan, dan ketentuan pidana
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15), dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
19 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
