Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.339 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2021

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian Cipta Kerja Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus
PP No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Download :
PP Nomor 40 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Penyelenggaraan - Kawasan - Ekonomi - Khusus - KEK

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 40, LN.2021/No.50, TLN No.6652, jdih.setkab.go.id : 93 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan PP tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2009; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang meliputi: 1) lokasi, kriteria, dan kegiatan usaha; 2) pengusulan pembentukan KEK; 3) penetapan KEK; 4) pembangunan dan pengoperasian KEK; 5) kelembagaan KEK; 6) pengelolaan KEK; dan 7) fasilitas dan kemudahan. Fasilitas dan kemudahan tersebut meliputi: 1) perpajakan, kepabeanan, dan cukai; 2) lalu lintas barang; 3) ketenagakerjaan; 4) keimigrasian; 5) pertanahan dan tata ruang; 6) Perizinan Berusaha; dan/atau 7) fasilitas dan kemudahan lainnya. Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK meliputi area baru; perluasan KEK yang sudah ada; atau seluruh atau sebagian lokasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan PP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.
Penjelasan 34 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2015

Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Musi Rawas

Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Download :
Perbub-No-40-Tahun-2015.pdf

Abstrak

Izin-Usaha

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2015/NO.40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Musi Rawas

ABSTRAK:

Untuk kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan/atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi Kabupaten Musi Rawas. Usaha mikro dan kecil perlu diberikan legalitas hukum izin usaha untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2013; Perpres No. 98 Tahun 2014; Permendagri No. 83 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Musi Rawas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar. Diatur pula tentang Maksud dan Tujuan Teknis Pemberian IUMK, Ruang lingkup dan prinsip peraturan Bupati ini meliputi pengaturan pemberian IUMK dan PUMK, pendelegasian kewenangan, pelaksanaan, hak dan kewajiban PUMK, pendampingan Pemberian IUMK, monitoring dan evaluasi terhadap Pemberian IUMK, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK, dan Biaya pelaksanaan pemberian IUMK.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2015.
12 hlm tanpa penjelasan / lampiran

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 2012

Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Utara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perekonomian

Download :
Keppres 40 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2002

Penundaan Keempat Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

Perpajakan Perekonomian

Download :
PP No.40 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun

Download :
PP Nomor 40 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Perekonomian Koperasi, UMKM

Download :
BD Perwal Nomor 41 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 41 Tahun 2011

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan Perekonomian Sumber Daya Alam

Download :
Perda labuhan batu no. 41 thn 2011_compare.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2022

Kawasan Ekonomi Khusus Sanur

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP Nomor 41 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Kawasan Ekonomi Khusus - Sanur

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 41, LN.2022/No.211, TLN No.6828, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sanur

ABSTRAK:

Wilayah Sanur sebagai bagian wilayah Kota Denpasar, Provinsi Bali telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai kawasan ekonomi Khusus, sehingga penetapannya perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur yang memiliki luas 41,26 ha yang terletak dalam wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota DEnpasar, Provinsi Bali. Kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Sanur terdiri atas kesehatan dan pariwisata.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menetapkan badan usaha pembangun dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Sanur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
Lampiran 9 hlm (batang tubuh 5 hlm; penjelasan 3 hlm; dan Lampiran 1 hlm)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan

Download :
PP Nomor 41 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2020

Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permendag No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Download :
Permendag Nomor 41 Tahun 2020.PDF

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2020.