Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Deerah Kabupaten Jepare Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, perlu mengatur Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2011.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 56 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Tahun 2011/No.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Gangguan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, maka perlu menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian lzin Gangguan dalam rangka Pengendalian terhadap dampak Gangguan dalam pendirian tempat usaha; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Rembang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian lzin Gangguan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Retribusi
Bab III Perizinan
Bab IV Tata Cara Penagihan
Bab V Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa
Bab VI Pelaksana dan Pengawasan
Bab VII Penyidikan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 53 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NO 15 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME
ABSTRAK:
Sehubungan dengan telah diundangkannya Perda Kab. Batang Hari No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kab. Batang Hari No. 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, dan Penyesuaian Tarif Terhadap beberapa Jenis Reklame, maka perlu mengubah Perbup Batang Hari No. 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 7 Tahun 1986; Perda No. 16 Tahun 2008; Perda No. 3 Tahun 2011; Perda No. 8 Tahun 2011; Perbup No. 15 Tahun 2011.
Perbup ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, meliputi: pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak; pemeriksaan/audit pajak daerah; instansi pengelola.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2011.
Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5; Pasal 9 ayat (2); Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16.
Menyisipkan 6 (enam) Pasal di antara Pasal 16 dan Pasal 17, yakni Pasal 16.A s.d. Pasal 16.F.
7 hlm.; Lampiran 3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 52 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perizinan Usaha Perikanan Tangkap dan Budi Daya Ikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya ikan serta pemberdayaan dan perlindungan nelayan dan pembudi daya untuk memperoleh manfaat yang optimal, berkelanjutan, dan terjamin kelestarian sumber daya ikan, perlu dilakukan pendataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui perizinan; bahwa untuk meningkatkan ketertiban dalam
penyelenggaraan izin usaha perikanan karena belum ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut, maka perlu diatur perizinannya dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Usaha Perikanan Tangkap dan Budi Daya Ikan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/MEN/2007; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/MEN/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008.
PERBUP ini mengatur tentang Usaha Perikanan Tangkap Dan Usaha Perikanan Budidaya; Perizinan; Larangan; Pemberdayaan Dan Perlindungan; Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2011.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 52 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ijin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah Di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, maka pengenaan retribusi ijin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dipandang sudah tidak sesuai lagi; bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur ijin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah di Kabupaten Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Ijin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 27 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Perijinan
Bab III Pembinan dan Pengawasan
Bab IV Ketentuan Peralihan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2011.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 52 Tahun 2011
penetapan tarif pelayanan kesehatan pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah toto kabila
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2011/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 menyatakan bahwa tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tetapkam dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.29 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 1996; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.6 Tahun 2007; Permendagri No.61 Tahun 2007; Permendagri No.79 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango teramsuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Pengenaan Tarif Pelayanan, Struktur Besarnya Tarif dan Komponen Pelayanan Kesehatan, Pengelolaan Penerimaan Dan Biaya Blud RSUD, Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2011.
Terdiri dari 53 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sitaro No. 50 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 47 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
