Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

Menemukan 10.861 peraturan dalam 0,048 detik

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 38 Tahun 2014

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Perka LAN No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III

Mencabut :

Perka LAN No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III
Perka LAN No. 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III

Download :
Peraturan LAN Nomor 38 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 38 Tahun 2014

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SANGGAU

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP 38 TAHUN 2014 TTG PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI RZ ocr.pdf

Abstrak

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SANGGAU

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2014/NO.38, TBD NO.38, LL KAB SANGGAU : 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SANGGAU

ABSTRAK:

Dalam rangka mendorong peningkatan iklim investasi dan iklim berusaha serta menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi di daerah, perlu penyesuaian dan penataan kembali terhadap kewenangan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan Bupati kepada SKPD yang menyelenggarakan PTSP.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 41 Tahun 2007, Perpres No. 97 Tahun 2014, Permendagri No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 56 Tahun 2010, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda Kab. Sanggau No. 12 Tahun 2007, Perda Kab. Sanggau No. 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sanggau No. 3 Tahun 2013, Perbup Sanggau No. 26 Tahun 2008, Perbup Sanggau No. 3 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan yang Dilimpahkan, Pelayanan Perizinan, Pelayanan Non Perizinan, Koordinasi dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
8 Halaman.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 38 Tahun 2014

Pedoman Pemberian Hibah Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Pemberdayaan Ekonomi Pemuda

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2014

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERWAL382014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2014

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Download :
Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 38 Tahun 2014

Pedoman Penghapusan Piutang Daerah

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 38 - 2014 TTG PEDOMAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.pdf

Abstrak

PENGHAPUSAN-PEDOMAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2014/NO.38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah

ABSTRAK:

Nilai piutang yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih kembali dengan berbagai kondisi yang memungkinkan penagih hutang tidak dapat melunasi hutang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dilakukan upaya penghapusan dari pembukuan maupun hak tagih; Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penghapusan Piutang Daerah dimaksud; Berdasarkan pertimbangan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.28 Tahun 2009; PP No.14 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006; PMK No.68 Tahun 2012.
Piutang pajak/retribusi yang dapat dihapuskan, adalah piutang pajak dan /atau retribusi yang tercantum pada: a.SKPD/SKRD; b. SKPDKB/SKRDKB; c. SKPDKBT/SKRDKBT; d. STPD/STRD; e. SPTPD/SPTRD; f. surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah yang harus dibayar bertambah;dan g. Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan pembayaran dan sisa tunggakan pajak/retribusi daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2014.
Peraturan yang diubah: PP No.14 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006.
16 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 38 Tahun 2014

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pajak dan Retribusi Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Perbup 38 Th 2014 ttg Juklak Retribusi Menara.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 38 Tahun 2014

KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
201-a.Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 38 Tahun 2014

Larangan Keberadaan Gerakan Islamic State Of Iraq and Syria / Islamic State di Kabupaten Tulungagung

Terorisme

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2014

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download :
Pergub Jateng No 38 Tahun 2014.pdf

Abstrak

bumd - pt jamkrida

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 38, BD.2014/No.308

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (8), Pasal 20 ayat (7), Pasal 21 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014;
Peraturan gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, dewan komisaris, direksi, kepegawaian, pembinaan dan pengawasan, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2014.
27 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2014.