Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah :
PERWALI Kota Banjar No. 66 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD 2020/29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 66 Tahun 2018; dan bahwa sehubungan dengan penyediaan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kendaraan dinas Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum mampu dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar, sehingga perlu diganti dengan tunjangan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta harga setempat yang berlaku, dan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peratuan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur lebih lanjut dalam Perkada dan Peraturan Wali Kota, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 66 Tahun 2018.
Beberapa Ketentuan telah diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe UtaraTahun 2019 Nomor 264
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan BOP BPD, Insentif dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan produktifitas bagi penyelenggara pemerintahan Desa serta kelembagaan Desa dedam kaitannya dengan pelaksanaan pemerintahan, Pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. b. bahwa ketentuan pasal 81 ayat (5) dan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan besarannya penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan Operasional BPD dan Kelembagaan Desa. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Penghasilan Tetap Kepgila Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional BPD serta Insentif dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Rl Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5587); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714). 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091). 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2015 Tentang Kode dan Data wilayah Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Keuangan Desa; 10 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; 11 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 nomor 57); 12 Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa di kabpaten Konawe Utara 13 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2018 nomor 134); 14 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019.
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
BAB III Biaya Operasional Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Perangkat Desa
BAB IV Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa
BAB V Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
BAB VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penilaian Kinerja PNS Kota Medan
ABSTRAK:
Untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir, memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dan tolak ukur penilaian kinerja PNS maka diperlukan adanya landasan yuridis sebagai pedoman penilaian PNS maka dibentuklah Perwali tentang penilaian kinerja PNS Kota Medan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP NO. 22 Tahun 1973; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 2017; Permenpan RB No. 13 Tahun 2014; Perda Medan No. 15 Tahun 2016; Perwali No. 1 Tahun 2017; Perda No. 26 Tahun 2017.
Perwali ini mengatur tentang penilaian kinerja PNS Kota Medan dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan penilaian kinerja, manfaat penilaian kinerja, tolak ukur penilaian kinerja, tim penilai kinerja PNS.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
Peraturan ini terdiri atas 10 hlm, Lampiran : - Lamp.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa guna memberikan pedoman dalam perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan
honorarium yang didasarkan pada harga pasaran yang
berlaku secara umum maka perlu menyusun Standarisasi
Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan
Honorarium Tahun 2019
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : U ndang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;U ndang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;U ndang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;U ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;U ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Pe raturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2018; P raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan
dan Honorarium Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
518 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bener Meriah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 171 uu No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta memedomani Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Darah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu diadakan ketentuan pengaturan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Darah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 28 Tahun 1999; Undang-Undang No. 41 Tahun 2003; Undang-Undang No. 33 Tahun 2004; Undang-Undang No. 11 Tahun 2006; Undang-Undang No. 28 Tahun 2009; Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010; Qanun Kab. Bener Meraih No.2 Tahun 2011; Qanun Kab. Bener Meraih No.7 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Sumber dan Besaran Insentif Pemungutan; Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawabn; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 29 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Honorarium Tenaga Operator, Tenaga Analis dan Tenaga Ahli Serta Anggota Komite Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi teknis
pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali perlu
ditunjang dengan sumber daya manusia yang memiliki
kompetensi keahlian, keterampilan dan pengalaman
tertentu sesuai kebutuhan;
b. bahwa dengan adanya kerangka penjenjangan kualifikasi
dan kompetensi tenaga kerja
Indonesia yang
menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan
sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman
kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja,
diperlukan jenjang kualifikasi yang disesuaikan dengan
struktur di berbagai sektor pekerjaan;
c. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan
kinerja pemerintahan berbasis teknologi informasi dan
komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubenur tentang Pemberian Honorarium Tenaga
Operator, Tenaga Analis dan Tenaga Ahli serta Anggota
Komite Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP DAN BESARAN SERTA ALOKASI ANGGARAN
Pasal 8 Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 tahun 2015
Pasal 9 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TENTANG PEMBERIAN APRESIASI DALAM BENTUK GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON-PNS PADA BLUD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 huruf b angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang c
•Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 •Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020;Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2020
Pemberian Apresiasi dalam Bentuk Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non-PNS pada BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2007
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2008 Di Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
A. Bahwa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Sebagai Bagian
Dari Upaya Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi
Kalimantan Tengah Sangat Penting Artinya Untuk Mendorong
Peningkatan Peran Serta Pekerja Dalam Pelaksanaan Proses Produksi
Melalui Mekanisme Penetapan Upah Minimum;
B. Bahwa Kondisi Perekonomian Pada Saat Ini Memungkinkan Untuk
Mewujudkan Penetapan Upah Yang Lebih Realistis Sesuai Dengan
Kondisi Daerah, Sehingga Perlu Penetapan Upah Minimum Provinsi
(UMP) Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (Umsp) Yang Mengacu
Kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl Nomor KEP-
226/MEN/2000; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000.
Menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Upah Minimum Sektoral
Provinsi (UMSP) Tahun 2008 Di Provinsi Kalimantan Tengah, Dengan
Rincian Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran Peraturan Ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 No 29 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
UU No 2 Tahun 1950 yang telah diubah dengan UU No 18 Tahun 1950;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 12 Tahun 2019;
PP No 63 Tahun 2021;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Perda Provinsi Jawa Timur No 2 Tahun 2007.
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS;
PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
a. PNS yang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
b. calon PNS.
Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan PNS yang sedang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:
a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas yang Anggarannya Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
