Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD 2020/No. 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, alokasi dan tata cara pengalokasian bagian
dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa
diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 yang meliputi: Ketentuan Umum; Sumber, Besaran dan Pengalokasian; Tata Cara Pencairan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
51 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 55 Tahun 2020
DINAS KESEHATAN-ELEKTROMEDIK-LABORATORIUM-UPTD-TATA KERJA-FUNGSI-TUGAS-SUSUNAN ORGANISASI-KEDUDUKAN-PEMBENTUKAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2020/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Unit Pelaksanana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Permendagri No. 12 Tahun 2017 Pasal 20 ayat (1)
dan ayat (2) tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Perbup Kukar No.77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektro medic pada Dinas Kesehatan, perlu dievaluasi dan ditinjau ulang, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik Dinas Kesehatan
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kab. Kukar No.9 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Unit Pelaksanana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik Dinas Kesehatan, termasuk juga mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Uraian Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
Peraturan yang Dicabut: Perbup Kukar No.77 Tahun 2016
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 dan dalam rangka pelaksanaan penggunaan dana untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020, pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2020, Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019, dan Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dibiayai dengan pendanaan Keadaan Darurat Untuk Keperluan Mendesak melalui penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan memanfaatkan uang kas yang tersedia, dengan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan Keadaan Darurat Untuk Keperluan Mendesak dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020, Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2020, Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019, dan Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kendal Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 1, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IIIa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah tahun anggaran 2021 agar dapat disusun dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, maka perlu diatur Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; PermenPUPR RI No. 28/PRT/M/2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Analisis Standar Belanja; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
4 halaman dan 10 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Tahun 2020/ No. 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan suatu layanan kepegawaian yang efektif dan efisien perlu disusun suatu pedoman pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi sebgaia sarana dalam pengambilan keputusan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. dalam rangka mendukung pelaksanan manajemen kepegawaian dan peningkatan pelaksanaan manajemen kepegawaian dan peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap ASN di lingkungan Pemkab jepara.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 11 Tahun 2008; UU No 5 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Tahun 2015; PP No 53 Tahun 2010; PP No 11 Tahun 2017; Perda Kab Jepara No 14 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 95 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2020.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD TAHUN 2020 NOMOR 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 129 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dana transfer dari Pemerintah Pusat/Propinsi dan alokasi bantuan yang bersifat khusus yang diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020; bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana
Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menangani Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/ 2813/ SJ dan Nomor : 177/ KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Ponorogo tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 5); Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 5); Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 50);
TERDIRI ATAS 2 PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
11 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GRAND DESIGN KABUPATEN TANGGUH BENCANA
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan visi Lampung Barat Hebat dan Sejahtera serta tangguh dalam menanggulangi bencana, Pemerintah Daerah telan mencanangkan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Tangguh Bencana, sehingga untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut perlu disusun Grand Design Kabupaten Tangguh Bencana
1. UU No.6 Tahun 1991
2. UU No.24 Tahun 2007
3. UU No.23 Tahun 2014
4. PP No.21 Tahun 2008
5. PP No.28 Tahun 2008
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.1 Tahun 2013
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 1 Tahun 2018
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 8 Tahun 2016
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 4 Tahun 2019
Penyusunan Grand Design Kabupaten Tangguh Bencana untuk:
1. Memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pengembangan program penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana secara bertahap dan berkelanjutan.
2. Memberikan pedoman penyusunan dokumen perencanaan lainnya
3. Memberikan pedoman dalam merencanakan pengembangan organisasi ke depan secara terukur, onsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.
Sehingga menjadi acuan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan untuk melaksanakan Kabupaten Tangguh Bencana untuk jangka waktu 2021-2030
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 55 Tahun 2020
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 42 tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 55 Tahun 2012; Permenpan RB No.37 Tahun 2012; Permenpan RB No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 35 Tahun 2018; Perda Karimun No. 7 Tahun 2016; Perbup Karimun No. 51 Tahu 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Karimun No. 67 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemkab Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Tidak Ada
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Bagian Hukum Pemda Loteng
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur
Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016
Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas. Batas Desa adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa Kelebuh Kecamatan Praya Timur; Sebelah Timur : Desa Mujur Kecamatan Praya Timur; Sebelah Selatan : Desa Mujur Kecamatan Praya Timur; dan Sebelah Barat : Desa Pejanggik Kecamatan Praya
tengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
