Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2014,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun Anggaran 2014;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat
Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 94 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2014 (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 690);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari APBD (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 540);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor
08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 08);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran
Daerah kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 );
Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Azas-azas yang menjadi dasar Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 52 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Wisata Kintamani Kabupaten Bangli
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangli khususnya pada Kawasan Wisata Kintamani, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang dan ketentuan bangunan secara pasti;
b. bahwa cara mengarahkan pemanfaatan ruang dan ketentuan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Wisata Kintamani
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menjamin pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Wisata Kintamani secara efektif dan pasti, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Wisata Kintamani;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; . Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor30/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
06/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
15/PRT/M/2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013
1. KETENTUAN UMUM; 2. MATERI POKOK RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) ; 3. PROGRAM BANOUNAN DAN LINGKUNGAN; 4.RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN; 5.RENCANA INVESTASI ; 6. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; 7. KETENTUAN PIDANA; 8. KETENTUAN PERALIHAN; 9. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
-
-
20
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 52 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Perwali No.87 Tahun 2011 ttg Besaran Tarif Sewa Pemanfaatan Aset di Terminal Penumpang Tipe A Giwangan YogyaKarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Perwali Yogyakarta No.87 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif Sewa Pemanfaatan Aset di Terminal Penumpang Tipe A Giwangan YogyaKarta
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 52 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2013
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
23. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Standarisasi Perjalanan Dinas Pejabat Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan
Penilik;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan
Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai
Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang
Hibah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.02/2010 tentang
Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang
Bersumber dari Hibah Luar Negeri atau Dalam Negeri yang
Diterima Langsung Kementerian Negara Dalam Bentuk Uang;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 2013 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
31/PMK.02/2013;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2013;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 9) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor
14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2012 Nomor 12);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 11) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10
Tahun 2013;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005 - 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2008 Nomor 15);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor
17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 13);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor
12 Tahun 2013;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2013;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 2);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 3);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2013 Nomor 1);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013
Nomor 9);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2013
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2013 Nomor 11) ;
55. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 (Berita Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 21);
56. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 26 Tahun 2013 (Berita
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 28);
Berisi Penjabaran PeRubahan APBD TA 2013
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2013.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 52 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
bahwa ketentuan-ketentuan perjalanan dinas bagi Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah
diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor
25 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun
2007.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP DAN JENIS PERJALANAN DINAS;
BAB III
SURAT PERINTAH TUGAS
DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS;
BAB IV
PENGGOLONGAN;
BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN;
BAB VI
PERJALANAN DINAS PINDAH;
BAB VII
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS;
BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS;
BAB IX
TUNJANGAN PERJALANAN TETAP;
BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS;
BAB XI
PENGENDALIAN INTERNAL;
BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB XIII
PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri
Sipil, Pegawai Tidak Tetap Dan Pengurus Pengurus
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 52 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2013/No.52 Seri E Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pcmerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri; bahwa dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya dalam menyeienggarakan pelayanan di bidang pendidikan dasar, Pemcrintah Daerah perlu menyusun rencana pcncapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar; bahwa berdasarka.n pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Pcraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Rencana Pencapaian SPM
Bab IV Pembiayaan SPM
Bab V Pengorganisasian SPM
Bab VI Pelaporan SPM
Bab VII ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2013.
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 52 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; PP No 104 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 21 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011.
1.Ketentuan Umum; 2.Ruang Lingkup Belanja Tidak Terduga; 3.Penggunaan; 4.Dasar Pengeluaran; 5.Penganggaran; 6.Tata Cara Penggunaan; 7.Pertanggungjawaban; 8.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2013.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
