Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasa; 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, perlu diatur Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung; bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 88 Tahun 2017; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang anggaran belanja Pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2018 dicabut.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Desa telah diatur dengan Peraturan Bupati
Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten
Karawang, namun dalam rangka menampung
perkembangan tuntutan dan kebutuhan
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara
Serentak, maka perlu diganti dan berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten
Karawang.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82
Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 4 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang tentang Tata
Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten
Karawang. Terdiri dari 9 Bab, 81 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
Peraturan Bupati
Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala
Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2018 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
39 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
Dasar hukum perauturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Perda Kabupaten Alor No. 1 Tahun 2015
Peraturan Bupati tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Persiapan Pemungutan Suara; V. Pelaksanaan Pemungutan Suara; VI. Penghitungan Suara; VII. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; VIII. Penyelesaian Sengketa; IX. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2019.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan
kegiatan Pemilihan Kepala Desa, maka perlu melakukan
perubahan dan penyesuaian atas Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan
Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 73 Tahun
2018;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Hulu Sungai Utara tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
65 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
5 Tahun 2017; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara Nomor 73 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berisi Pasal I, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 52, Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahStandar/Pedoman
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan
Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negerl Sipil,
Pejabat Negara, dan Dewan Perwa.kilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang teknis pemberian gaji ketiga belas kepada PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi kriteria penerima gaji ketiga belas, besaran gaji ketiga belas dan waktu pemberian gaji ketiga belas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2019
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahDesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahStandar/Pedoman
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Harl Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 ten tang
Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun
dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada
Pegawa.i Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang teknis pemberian tunjangan hari raya kepada PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, kriteria penerima tunjangan hari raya, besaran tunjangan hari raya dan waktu pembayaran tunjangan hari raya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 26 Tahun 2019
perubahan peraturan bupati seluma nomor 21 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Wilayah Kabupaten Seluma yang bakal calon memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, pungutan suara ulang terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dan bertempat tinggal dalam wilayah dusun yang sama.
1. UU Nomor 3 Tahun 2003
2. UU Nomor 12 Tahun 2011
3. UU Nomor 6 Tahun 2014
4. UU Nomor 23 Tahun 2014
5. PP Nomor 79 Tahun 2005
6. PP Nomor 38 Tahun 2007
7. PP Nomor 43 Tahun 2014
8. Permendagri Nomor 7 Tahun 2008
9. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014
10. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
11. Perda Kabupaten Seluma 2 Tahun 2015
12. Perda Kabupaten Seluma 3 Tahun 2015
13. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XIII/2015
Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, diubah pada hal-hal berikut :
a. Tahap pencalonan;\
b. pelaksanaan perhitungan suara;
c. form Surat Hasil;
d. contoh keputusan BPD yentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
e. contoh BA Kades Terpilih dan daftar hadir;
f. penambahan Contoh Surat Peryataan pengunduran diri sebagai anggota BPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2019.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa
serentak gelombang kedua, dipandang perlu dilakukan
evaluasi dan penyesuaian atas Peraturan Bupati Klaten
Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatacara
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa
Bab III Pemilihan kepala Desa
Bab IV Persiapan
Bab V Pemilihan Serentak
Bab VI Pelaksanaan Pemilihan
Bab VII Masa Jabatan Kepala Desa
Bab VIII Penanganan Pengaduan
Bab IX Sanksi
Bab X Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
Bab XI Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Bab XII Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara
Bab XIII Ketentuan Peralihan
Bab XIV Ketentuan Lain-Lain
Bab XV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
180 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 25 Tahun 2019
PENDOMAN BANTUAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK BERGELOMBANG DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BAGIAN HUKUM KAB. BIMA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDOMAN BANTUAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK BERGELOMBANG DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kab. Bima Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Bima Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bima Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Penyelenggraan Pemilihan Kepala Desa Serentak bergelombang di Kabupaten Bima Tahun 2019
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 28 Tahun 1999
UU Nomor 33 Tahun 2004
UU Nomor 12 Tahun 2011
UU Nomor 6 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 79 Tahun 2005
PP Nomor 43 Tahun 2014
Permendagri Nomor 56 Tahun 2015
Permendagri Nomor 82 Tahun 2015
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
Permedagri Nomor 110 Tahun 2016
Permendagri Nomor 65 Tahun 2017
Perda Nomor 1 Tahun 2105
Perda Nomor 4 Tahun 2016
Perda Nomor 1 Tahun 2017
Perda Kab. Bima Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
-
-
13
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
