PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.242 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2008
Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Cimahi

Transportasi Darat/Laut/Udara

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jayapura Nomor 14 Tahun 2022
Jaringan Trayek Angkutan Kota

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2005 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota di Wilayah Pemerintah Daerah Kota Jayapura
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016
Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2022
Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak

Transportasi Darat/Laut/Udara Sistem Pengendalian Intern Perumahan, Permukiman

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, Dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenhub No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2014 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan
  2. Permenhub No. 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulation Part 69) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan
Peraturan Presiden (PERPRES) No. 14 Tahun 2016
Pengesahan Asean Framework Agreement On Multimodal Transport (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Tentang Angkutan Multimoda)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Transportasi Darat/Laut/Udara

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1992
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Mencabut :
  1. UU No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2002
Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing di Perairan Indonesia

Pariwisata dan Kebudayaan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Permenhub No. 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing Di Perairan Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1958
Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No. 107) Tentang Perusahaan Muatan Kapal Laut. Pengubahan.

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 12 Tahun 1962 tentang Perusahaan Muatan Kapal Laut 1962
Mengubah :
  1. PP No. 61 Tahun 1954 tentang Penetapan Peraturan Mengenai Perusahaan Muatan Kapal laut

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan