Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

Menemukan 822 peraturan dalam 0,016 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 157 Tahun 2000
Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 158 Tahun 2000
Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 117 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 19 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 159 Tahun 2000
Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah

Kepegawaian, Aparatur Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 160 Tahun 2000
Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Dubai, Uni Emirat Arab

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 161 Tahun 2000
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 162 Tahun 2000
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 35 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 2000
  2. KEPPRES No. 170 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 146 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
  2. KEPPRES No. 135 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 163 Tahun 2000
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 171 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 164 Tahun 2000
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Muda

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 165 Tahun 2000
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 37 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000
  2. KEPPRES No. 172 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 147 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
  2. KEPPRES No. 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen
  3. KEPPRES No. 46 Tahun 1983 tentang Pokok-Pokok Dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 166 Tahun 2000
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000
  2. KEPPRES No. 173 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 83 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  2. KEPPRES No. 82 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen
  3. KEPPRES No. 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 Tentang Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional
  4. KEPPRES No. 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
  5. KEPPRES No. 51 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah
  6. KEPPRES No. 5 Tahun 2000 tentang Badan Administrasi Kependudukan Dan Mobilitas Penduduk
  7. KEPPRES No. 40 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara
  8. KEPPRES No. 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik
  9. KEPPRES No. 20 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
  10. KEPPRES No. 12 Tahun 2000 tentang Badan Penetapan Dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pekerjaan Umum
  11. KEPPRES No. 11 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Pariwisata Dan Kesenian
  12. KEPPRES No. 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
  13. KEPPRES No. 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara
  14. KEPPRES No. 85 Tahun 1999 tentang Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara
  15. KEPPRES No. 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara
  16. KEPPRES No. 77 Tahun 1999 tentang Lembaga Sandi Negara
  17. KEPPRES No. 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
  18. KEPPRES No. 154 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional
  19. KEPPRES No. 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional
  20. KEPPRES No. 152 Tahun 1999 tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional
  21. KEPPRES No. 138 Tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  22. KEPPRES No. 87 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional
  23. KEPPRES No. 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik
  24. KEPPRES No. 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir
  25. KEPPRES No. 197 Tahun 1998 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional
  26. KEPPRES No. 136 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen
  27. KEPPRES No. 117 Tahun 1998 tentang Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
  28. KEPPRES No. 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional
  29. KEPPRES No. 24 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 Tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
  30. KEPPRES No. 92 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia
  31. KEPPRES No. 64 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1981 Tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara
  32. KEPPRES No. 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
  33. KEPPRES No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional
  34. KEPPRES No. 1 Tahun 1986 tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  35. KEPPRES No. 19 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan