standar operasional prosedur pada dinas kesehatan provinsi gorontalo
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, BD.2015/NO.26
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo agar berdayaguna dan berhasilguna.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.20 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No.13 Tahun 2009; Permendagri No.52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2012; Perda No.1 Tahun 2013; Perda No.12 Tahun 2013; Perda No.12 Tahun 2013; Pergub No.27 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, standar operasional prosedur, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2015.
Terdiri dari 6 halaman Tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 26 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2015/2016
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta di Kabupaten Gorontalo dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama tahun pelajaran 2015/2016.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 66 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 67 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 68 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 61 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 125/U/2002; Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama No. 8/U/SKB/1999 No. 626 tanggal 3 Desember 1999; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 112/U/2001; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 125/U/2002; Perda Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2009; Perda Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2015/2016 termasuk di dalamnya mengatur tentang permulaan dan akhir tahun pelajaran, pekan dan hari belajar efektif, kegiatan awal tahun pelajaran 2015/2016, hari-hari libur, kegiatan penilaian pendidikan, kegiatan khusus dan penyerahan laporan hasil belajar, kegiatan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 26 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 26 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Pajak Penerangan Jalan yang mengacu kepada UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dipandang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu menyesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (3) dan Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (4) dan Pasal 95 Ayat (1) baik Objek maupun tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.26 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No.58 Tahun 2010; PP No.58 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Majene No.13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perda Kabupaten Majene No.14 Tahun 2012.
dalam PERDA ini diatur mengenai nama, objek, dan subjek pajak, wilayah dan tata cara pemungutan pajak.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
17 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
Pakaian dinas menjadi ciri khas dan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari. Dalam rangka pembinaan disiplin dan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas harian guna membangun identitas pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan perlu diatur penggunaan pakaian dinas harian di lingkungan Dinas Perhubungan. Pengaturan mengenai penggunaan pakaian dinas di lingkungan Dinas Perhubungan perlu ditetapkan dengan perwali agar memiliki landasan dan kepastian hukum.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permenhub No. PM.19 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, PDH dan kelengkapan lainnya, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2015.
5 hlm, Lampiran : 16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 26 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara Pengalokasian Dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun 2015
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) PP no 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU no 6 Tahun 2014 tentang desa, maka perlu mengatur tata cara pengalokasian alokasi dana desa dengan peraturan bupati
Materi Pokok: Pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, tingkat kesulitan geografis dan partisipasi masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2015.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 26 Tahun 2015
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaDesa
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN KESEHATAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Tahun 2015/No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka perlu
disesuaikan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu mengatur kembali regulasi tentang besaran penghasilan tetap, tunjangan, jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penghasilan Tetap, Tunjangan Jabatan, Tambahan Tunjangan Penghasilan dari Tanah Bangkok, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Bab III Sanksi
Bab IV Ketentuan Lain-lain
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2015.
Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2014 dicabut.
7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 26 Tahun 2015
APBD - Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2015 Nomor 26
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
UU No. 64 Tahun 1958;
UU No. 12 Tahun 1985;
UU No. 18 Tahun 1997;
UU No. 21 Tahun 1997;
UU No. 28 Tahun 1999;
UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 15 Tahun 2004;
UU No. 25 Tahun 2004;
UU No. 33 Tahun 2004;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 109 Tahun 2000;
PP No. 65 Tahun 2001;
PP No. 66 Tahun 2001;
PP No. 24 Tahun 2004;
PP No. 24 Tahun 2005;
PP No. 55 Tahun 2005;
PP No. 58 Tahun 2005;
PP No. 79 Tahun 2005;
PP No. 8 Tahun 2006;
PP No. 3 Tahun 2007;
Kepres RI No. 80 Tahun 2003;
Permendagri No.13 Tahun 2006;
Permendagri No. 55 Tahun 2008;
PERDA Provinsi NTB No.1 Tahun 2007;
PERDA Provinsi NTB No. 11 Tahun 2013;
PERDA Provinsi NTB No. 7 Tahun 2014;
PERDA Provinsi NTB No. 5 Tahun 2015.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014; Ringkasan laporan Realisasi Anggaran
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2015.
-
-
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto No. 26 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 26
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto TA 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
