Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan, maka perlu ditindaklanjuti dengan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan suatu peraturan bupati.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2016; Perbup No. 31 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rincian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Diatur mengenai ketentuan umum, rincian tugas dan fungsi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
Mencabut Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Muara Enim beserta perubahannya
97 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 Nomor 306
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan bupati ini, antara lain yaitu untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Alokasi Dana Desa Kabupaten Halmahera Tengah; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Tengah.
Dasar hukum peraturan bupati ini, antara lain yaitu UU No. 6 Tahun 1990, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 65 Tahun 2010, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 43 Tahun 2014, Perpres No. 36 Tahun 2015, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Perda Kab. Halteng No. 9 Tahun 2014, Perda Kab. Halteng No. 10 Tahun 2014, Perda Kab. Halteng No. 4 Tahun 2017, dan Perbup No. 24 Tahun 2017.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang alokasi dana desa se-kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum; alokasi dana desa; penyaluran alokasi dana desa; sasaran penggunaan; pengelolaan keuangan desa; ketentuan penutup. Peraturan bupati ini terdiri dari V bab dan 9 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
5 halaman. Lampiran: 7 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ALUR/GARIS KOORDINASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2017 No 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Perporasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan pendapatan, dipandang perlu mengatur mekanisme perporasi yang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 6 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017; Perda Kab. Tasikmalaya No. 10 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016; Perbup No. 36 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Mekanisme Perporasi, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pengajuan Perporasi; Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 24 Tahun 2017
dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten halmahera barat-tugas pokok dan fungsi
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dijabarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Barat dengan Peraturan Bupati; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Barat.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Halmahera Barat No. 6 Tahun 2016; Perbup Halmahera Barat No. 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Barat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Susunan Organisasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
5 Halaman, Lampiran: 13 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Temanggung maka Perbup Temanggung No 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokk, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Tugas dan fungsi Inspektorat Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu, Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2008 dicabut.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian
intem yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Tabalong, perlu menerapkan manajemen
risiko. Berdasarkan ketentuan Pasal13 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intem Pemerintah, Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.
Berdasarkan pertimbanga tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Risiko
pada Pemerintah Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016.
Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Risiko
pada Pemerintah Kabupaten Tabalong, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip Penerapan Manajemen Risiko; Penyelenggaraan Manajemen Risiko; Strategi Penerapan Manajemen Risiko; Proses Manajemen Risiko; KelembagaanManajemen Risiko; Evaluasi dan Pelaporan; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemerintah Kabupaten Natuna
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 34 TAHUN 2008; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 18 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017.
Merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna
54
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan Dan Pengesahan Batas Desa Desa Permata Kecamatan Pengkadan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Permata Kecamatan Pengkadan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 tahun 2016, Perbup Kab. Kapuas Hulu No. 7 tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Permata Kecamatan Pengkadan serta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Permata Kecamatan Pengkadan yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017.
Perbup ini terdiri dari 6 Hlm dan 2 Hlm lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan garis-garis besar
kebijakan pembangunan daerah telah ditetapkan rencana
pembangunan jangka menengah daerah sebagai penentu arah
sasaran dan tujuan pembangunan yang dilaksanakan selama
5 (lima) tahun;
b. bahwa untuk memperoleh hasil (outcome) pada indikator dan target
kinerja yang relevan dan terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran
strategis pembangunan daerah serta Nota Dinas Kepala Bagian
Organisasi tanggal 20 Pebruari 2017 Nomor 065/062/418.09/2017
perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Tim SAKIP membahas Hasil
Bimbingan Teknis SAKIP dan membahas Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
atas Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Kabupaten Kediri dan
Berita Acara tanggal 10 Juli 2017 Nomor 065/1876/418.09/2017
tentang Rapat Pembahasan Draf Peraturan Bupati Kediri tentang
Penetapan lndikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun
2016 -2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan
lndikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016 -2021.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan lndikator Kinerja Utama di
Lingkungan lnstansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
lnstansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah.
1. Maksud Penetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kediri adalah dalam rangka untuk mengukur keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta untuk meningkatkan kinerja
instansi pemerintah;
2. lndikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing
perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri
untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja
dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
3. Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan
Bupati ini, lnspektorat diberikan tugas melakukan evaluasi atas capaian
kinerja setiap instansi pemerintah dalam rangka meyakinkan keandalan
informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2017.
32 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
