Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembanguan Daerah kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaiman te1ah diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu untuk Mengingat
menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018
Dasar Hukum dalam peraturan ini ialah:UU No 37 Tahun 2003;UU No 17 Tahun 2003;UU No 25 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Uu No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 ;PP No 58 Tahun 2005;PP No 38 Tahun 2007;PP No 8 Tahun 2008;Permendagri No 13 tahun 2006;PP No 18 Tahun 2016;Permendagri No 27 Tahun 2014;Perda No 9 Tahun 2016;Perda No 12 Tahun 2016;
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah:Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2017.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2015
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD. 2020/No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021
ABSTRAK:
-Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana KErja Pemerintah Daerah;
-Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021.
-UU No. 7 Drt Tahun 1956
-UU No. 17 Tahun 2003
-UU No. 25 Tahun 2004
-UU No. 33 Tahun 2004
-UU No. 23 Tahun 2014
-PP No. 5 Tahun 1982
-PP No. 10 Tahun 1986
-PP No. 8 Tahun 2008
-PP No. 12 Tahun 2019
-Permendagri No. 13 Tahun 2006
-Permendagri No. 86 Tahun 2017
-Permendagri No. 40 Tahun 2020
-Perda Kab. Langkat No. 6 Tahun 2011
-Perda Kab. Langkat No. 6 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Peraturan Daerah Tahun 2021 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah DAerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas daerah pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya yang disusun dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004, Pasal 264 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 23 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2008, dan Pasal 104 ayat (2) permendagri No. 86 Tahun 2017, perlu menetapkan Perbup tentang Rencana kerja Pemda Tahun 2021
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 12 tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 40 Tahun 2020, Perda Prov. Sumbar No. 6 Tahun 2016, Perda Prov. Sumbar No. 7 tahun 2008, Pergub Sumbar No. 41 Tahun 2020, Perda Prov. Sumbar No. 4 Tahun 2005, Perda Prov. Sumbar No. 4 Tahun 2016, Perbup Solok No. 24 Tahun 2014
Rencana Kerja pembangunan Daerah kab. solok tahun 2021 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah kab. solok untuk periode 1 tahun. RKPD digunakan sebagai:
a. pedoman bagi Pemda kab. Solok dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran dan Rancangan pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
b. pedoman bagi SKPD dalam menyusun dan mnyempurnakan Rencana kerja satuan Kerja Perangkat daerah Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2020.
6 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan disusun dalam suatu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No 25 Tahun 1956, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 26 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, PP No 18 Tahun2016, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 22 Tahun 2018, Perda No 9 Tahun 2005, Perda No 4 Tahun 2008, Perda No 5 Tahun 2013, Perda No 3 Tahun 2016, Perda No 8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2018.
Pergub ini terdiri dari 8 hlm peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 29 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2013-2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Kayong Utara tahun 2013-2018 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013-2018 perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah; bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan SKPD serta unit kerja mandiri dibawahnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara 2013-2018
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpan No. PER/9/M.PAN/5/2007; Perda Kab.Kayong Utara No. 1; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 10 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan; Indikator Kinerja Utama; Penetapan Indikator Kinerja Utama; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Di Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pengelolaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sintang yang tertib administrasi, efisien, efektif dan akuntabel, sesuai dengan tata kelola yang baik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.29 Tahun 2000.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Ketentuan Lain-Lain; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2018.
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Komite Nasional Perumusan Visi Dan Agenda Pembangunan Pasca Sasaran Pembangunan Milenium Tahun 2015 (Post 2015 Development Agenda)
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No.18 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ketapang Tahun 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017. Sesuai ketentuan dalam Pasal 285 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintaha Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni pasal 2A, Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 3A dan 3B, Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016
6 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka mewujudkan kejelasan arah dalam pelaksanaan kegiatan yang diinginkan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan guna mengeliminir adanya sasaran Kerangka Acuan Kerja yang tidak tepat, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, perlu dilakukan penyesuaian;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016;
- Peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan kerangka acuan kerja. Beberapa ketentuan yang diubah diantaranya ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5 angka 6 mengenai definisi perangkat daerah, kerangka acuan kerja, dan program, ketentuan Pasal 2 mengenai tujuan pedoman penyusunan KAK, ketentuan Pasal 5 ayat (3) tentang evaluasi KAK, ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) mengenai penyusunan KAK pelaksanaan kegiatan, serta ketentuan Pasal 7 pada bagian Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
