Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, maka perlu dilaksanakan Program Penyaluran Beras Bersubsidi secara terpadu dan terprogram untuk Rumah Tangga Miskin;
UU No.27 Tahun 1959, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 16 Tahun 2013, Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 31 Tahun 2013, Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 57 Tahun 2012, Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 2/EKBANG/2014,
Pedoman Umum RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2014, Surat Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B-189/MENKO/KESRA/XII/2013.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pelaksanaan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2014.
23 halaman dan 16 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 10 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghitungan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak dan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma No. 10 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2014 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan:
a. bahwa sebagai pedoman dalam menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan diperlukan Nilai Jual Objek Pqiak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2Ol3 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pqjak diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Dasar Hukum: UU 3/2003; UU 32/2004; UU 33/2004; UU 28/2009; dan Perda Seluma 4/2013.
Materi Pokok: Klasifikasi Penetapan daftar tabel standar jalan untuk wilayah Kabupaten Seluma, Klasifikasi dan Besarnya NJOP permukaan bumi berupa tanah tahun 2Ol4 untuk wilayah Kabupaten Seluma, Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) tahun 2OL4 untuk wilayah Kabupaten Seluma tercantum dalam lampiran peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2014.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2014
TATA - CARA - PEMBERIAN - INSENTIF - PEMUNGUTAN - PAJAK - BUMI - DAN - BANGUNAN - PERDESAAN - DAN - PERKOTAAN - DAN - BEA - PEROLEHAN - HAK - ATAS - TANAH - DAN - BANGUNAN - KABUPATEN - BANDUNG
2014
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD 2014/10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati, berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak tas tanah dan Bangunan Kabupaten Bandung.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 34 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Bandung No. 2 Tahun 2007; Perda Kab. Bandung No. 17 Tahun 2007; Perda Kab. Bandung No. 20 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Bandung No. 23 Tahun 2012; Perda Kab. Bandung No. 1 Tahun 2011; Perbup Bandung No. 9 Tahun 2008; Perbup Bandung No. 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup Bandung No. 39 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak tas tanah dan Bangunan Kabupaten Bandung, yang meliputi: Ketentuan Umum; Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak tas tanah dan Bangunan (BPHTB); Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2014.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Bandung No. 20 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Bandung No. 23 Tahun 2012; Perbup Bandung No. 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup Bandung No. 39 Tahun 2013
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 10 Tahun 2014
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TINGKAT DESA
2014
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD.2014/NO.10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 68 ayat (1) huruf d
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada desa digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunandi desa; b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013; Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013; Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013;
Materi Pokok: Ketentuan Umum;Pencairan Bantuan; Penggunaan Dana; Pertanggungjawaban dan Monitoring; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 10 Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Cadangan Pangan Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa penyediaan cadangan pangan Daerah merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pangan yang disalurkan dalam bentuk dan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Sleman; b. Bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan cadangan pangan daerah perlu membentuk pedoman cadangan pangan daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan/OT.140/12/2010; Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Cadangan Pangan Daerah; Penyediaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan pangan Daerah; Pengawasan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2014.
Jumlah Halaman: 7 HLM;
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan MCK Umum Di Kabupaten Tegal Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kualitas perumahan masyarakat
Desa dan fasilitas mck sehingga memenuhi syarat kesehatan,
teknis dan susila, perlu memberikan dukungan dan Bantuan
Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum;
bahwa guna memberikan dasar dalam pelaksanaan pemberian
Bantuan Sosial Rurnah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK
Umum di Kabupaten Tegal Tahun 2014 serta pemberian
bantuan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna
serta tepat sasaran, perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum di Kabupaten
Tegal Tahun 2014;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2013 ; Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan MCK Umum Di Kabupaten Tegal Tahun 2014
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan, Kriteria Lokasi, Pengelola Dana, Lokasi Dan Alokasi, Sumber Dana, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2014.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 10 Tahun 2014
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Gunungkidul No. 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 ttg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan maka perlu dijabarkan dalam
petunjuk pelaksanaan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undanng Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 102 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.01-HL.03.01 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun
2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun
2013;
Materi Pokok: Tata Cara Memperoleh Data, Klarifikasi, Dan Penolakan; Pendaftaran Penduduk; Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Dan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak); Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus; Pencatatan Sipil; Legalisasi; Tata Cara Pembayaran Denda Administratif; Ketentuan Peralihan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 57 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
