Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan, Penyusunan dan Pengarsipan Naskah Pidato Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Untuk membentuk/menyusun naskah
pidato Bupati dan Wakil Bupati yang baik dan
berkualitas, serta demi terwujudnya efektivitas
dan efisiensi dalam penyusunannya, perlu
didukung dengan kelancaran dan tertibnya proses
permohonan, penyusunan dan pengarsipan.
Agar proses tersebut berjalan lancar, perlu
membentuk Standar Operasional Prosedur
Permohonan, Penyusunan dan Pengarsipan
Naskah Pidato Bupati dan Wakil Bupati Hulu
Sungai Utara pada Bagian Tata Usaha Pimpinan
dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun
2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 35 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang SOP Penyusunan dan Pengarsipan Naskah Pidato Bupati dan Wabup HSU. Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup serta
kerangka prosedur Standar Operasional Prosedur tercantum dalam lampiran I dan Diagram alur SOP dalam Lampiran II Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/
Kum.1/8/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 32/PRTM/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 69 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, yang meliputi: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup; Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari Seksi Data dan Perencanaan Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman; Bidang Tata Kota dan Kebersihan terdiri dari Seksi Penerangan Jalan Umum, Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau dan Seksi Kebersihan dan Limbah; Bidang Tata Lingkungan terdiri dari Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS, Seksi Kajian Dampak Lingkungan dan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup terdiri dari Seksi Pemantauan Lingkungan, Seksi Pencemaran Lingkungan dan Seksi Kerusakan Lingkungan; Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup terdiri dari Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2017.
31 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 35 Tahun 2017
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Bekasi No. 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonom Daerah Di Kabupaten Bekasi
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan Dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, guna pedoman pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Perhubungan sesuai tugas dan fungsi serta tata kerja, perlu disusun uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Perhubungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Dinas Perhubungan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2013 dicabut.
34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka tertibnya pengelolaan barang
milik daerah yang berada diluar Kabupaten Balangan
berupa Asrama Mahasiswa perlu adanya pedoman
dan pengawasan agar pengelolaan asrama dapat
berjalan dengan tertib, profesional, efisien, efektif dan
akuntabel.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghuni dan pengurus asrama, hak dan kewajiban penghuni asrama, larangan, jangka waktu, sanksi, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 34 Tahun 2017
dinas pertanian dan ketahanan pangan - tugas dan fungsi
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2017/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Temanggung maka Perbup Temanggung No 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Temanggung;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi kepala dinas, sekretariat, bidang tanaman pangan, bidang holtikultura, bidang perkebunan, bidang ketahanan pangan, bidang pengembangan SDM dan kelembagaan pertanian, dan jabatan fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2008 dicabut.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 34 Tahun 2017
tugas-fungsi-dinas perumahan dan kawasan permukiman
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2017/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan, maka perlu ditindaklanjuti dengan Rincian Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan suatu peraturan bupati.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2016; Perbup No. 31 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Diatur mengenai ketentuan umum, rincian tugas dan fungsi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2017.
55 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang uraian tugas Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut, yang meliputi: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Bidang Sumber Daya Air terdiri dari Seksi Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai, Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan dan Seksi Perencanaan Sumber Daya Air; Bidang Bina Marga terdiri dari Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, Seksi Peningkatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan
dan Jembatan dan Seksi Perencanaan Bina Marga; Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi terdiri dari Seksi Air Bersih dan Sanitasi, Seksi Tata Bangunan dan Seksi Bina Jasa Konstruksi; Bidang Tata Ruang terdiri dari Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; Bidang Pertanahan terdiri dari Seksi Administrasi Pertanahan dan Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 34 Tahun 2017
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA DI DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Tahun 2017 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA DI DESA
ABSTRAK:
a. Dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi di
Desa, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan khusus untuk pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 24
Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bima Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
UU No. 69 Tahun 1958;
UU No. 28 Tahun 1999;
UU No. 33 Tahun 2004;
UU No. 6 Tahun 2014;
UU No. 9 Tahun 2015;
PP No. 60 Tahun 2014;
PP No. 47 Tahun 2015;
PP No. 22 Tahun 2015;
PP No. 8 Tahun 2016;
Permendagri No. 113 Tahun 2014;
Permendagri No. 114 Tahun 2014;
Permendagri No. 83 Tahun 2015;
Per Kepala LKPP No. 13 Tahun 2013;
Per Kepala LKPP No. 22 Tahun 2015;
PERDA Kabupaten Bima No. 4 Tahun 2008;
PERDA Kabupaten Bima No. 5 Tahun 2008;
PERDA Kabupaten Bima No. 6 Tahun 2008;
PERDA Kabupaten Bima No. 1 Tahun 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2017.
PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 34 TAHUN 2017 MERUPAKAN HASIL PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
-
21
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
