Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.778 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 46 Tahun 2009

Perizinan Usaha Perikanan

Perikanan dan Kelautan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
perda batu bara no.46 thn 2009_compare.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 1958

Pengubahan dan Penambahan "Scheepvaartverordening 1936"

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 17 Tahun 1956 tentang Pengubahan dan Penambahan "Scheepvaartverordening 1936"

Download :
PP No. 046 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 46 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan Beba pada Dinas Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Abstrak

ORGANISASI-DAN-TATA-KERJA-UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-TEMPAT-PELELANGAN-IKAN-BEBA-PADA-DINAS-PERIKANAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Kab. Takalar 2022 N0.46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan Beba pada Dinas Perikanan

ABSTRAK:

bahwa sehubungan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka beberapa perangkat daerah mengalami perubahan nomenklatur , sehingga perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Khususnya Unit Pelaksana Teknis pada perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur tersebut.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022: UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 12 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2022.
BAB 1 KETENTUAN UMUM. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN. BAB III SUSUNAN ORGANISASI. BAB IV TUGAS , FUNGSI , DAN URAIAN TUGAS. BAB V JABATAN FUNGSIONAL. BAB VI TATA KERJA. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN. BAB VIII PEMBIAYAAN. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN. BAB X KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan Beba Dinas Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
X Bab, 12 Pasal (8 Hlm.) dan 1 Hlm. Lampiran.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1993

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan

Mengubah :

PP No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan

Download :
PP No. 46 Th 1993.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46 Tahun 2023

Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan Dan Perikanan

Perbankan, Lembaga Keuangan Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Permen KKP No. 60/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan Dan Perikanan

Download :
2023permenkp046.pdf

Abstrak

kredit-perikanan

2023

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 46, BN.2023 (1096)/78 hlm

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan Dan Perikanan

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, kementerian teknis berwenang menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penyaluran kredit usaha rakyat serta menyusun petunjuk teknis penyaluran kredit usaha rakyat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerima KUR dan prioritas bidang usaha kelautan dan perikanan, jenis, persyaratan dan mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN- KP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
78 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 47 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten

Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten

Download :
47.pdf

Abstrak

organisasi tugas dan fungsi

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2018/No.47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Tahun 2018, perlu perubahan rincian tugas pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diadakan perubahan; bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahaan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 41 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 5, penyisipan Pasal 7a, perubahan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), perubahan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), perubahan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 diubah.
12 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai Nomor 47 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Abstrak

Struktur - tupoksi

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 47, BD.2016/NOMOR 47

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai

ABSTRAK:

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan kedudukan,Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai.
UU Nomor 9 Drt Tahun 1956; UU nomor 12 Tahun 2011; UU nomor 5 Tahun 2014; UU nomor 23 Tahun 2014; UU nomor 30 Tahun 2014; PP nomor 20 Tahun 1987; PP nomor 18 Tahun 2016; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; uraian tugas dan fungsi; tata kerja dan ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
15 Hlmn.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 47 Tahun 2003

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepgub No.47 Tahun 2003 ttg Juklak Pengujian Mutu Hsl Perikanan.pdf

Abstrak

petunjuk

2003

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47, BD.2003 / NO.47

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penguj ian Mutu Hasil Perikanan, perlu adanya petunjuk Pelaksanaan. b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengujian Mutu Hasil Perikanan tersebut diatas, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Gubemur Sulawesi Tenggara
l. Undang - undang Nomor I 3 Tahun 1964 tentang penetapan Perafuran Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tlrgkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah undang - undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembennftan Daerah Tingkat I SulawesiUtara -Tengah dan Daerah Tingkat I (Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara 2687 Undang - undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan ); ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299 Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( ); Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ); Undang.- undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ); Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Nesara Tahun 1999 Nomor 3848); 6. 7. 8. 9. 10. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor I 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408 ); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ); Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 0I/MEN/2002 Tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.06/MEN/2002 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pemeriksaan Hasil Perikanan masuk kewilayah Republlk Indonesia ; 12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil;
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 hal

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah

Perikanan dan Kelautan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 5 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah Dan Perusahaan Negara Hasil Laut Dan Penggabungannya Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina

Download :
pp no 047 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2023

Standar Kualitas Hasil Kerja Dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan

Perikanan dan Kelautan Sistem Pengendalian Intern

Download :
2023permenkp047.pdf

Abstrak

spi-perikanan

2023

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 47, BN.2023 (1097)/74 hlm

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, instansi pembina mempunyai tugas menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja inspektur mutu hasil perikanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, standar kualitas hasil kerja, pedoman penilaian kualitas hasil kerja dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
74 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 1958.