Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Juknis Pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2011 Ttg Retribusi Jasa Umum Jenis Pelayanan Kesehatan Bidang Pembagian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Serta Biaya Obat Rawat Jalan Tingkat Pertama di Puskesmas Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 18 Tahun 2012
PERBUP Kab. Situbondo No. 27 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perbup Situbondo No 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), jaminan Persalinan (Jampersal) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) serta Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas dan Jaringannya di Kab. Situbondo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal), dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Serta Program bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas dan jaringannya di Kab. Situbondo
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2012.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengaturan Besaran Jasa Pelayanan Persalinan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Atas Pendapatan Yang Berasal Dari Klaim Dana Jaminan Persalinan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan
ketentuan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang
Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, maka
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Pengaturan Besaran Jasa Pelayanan
Persalinan Pada Pusat Kesehatan
Masyarakat Atas Pendapatan Yang Berasal
Dari Klaim Dana Jampersal; bahwa untuk memberikan pedoman dalam
pelaksanaan atas pembagian dan
pemanfaatan besaran jasa pelayanan
persalinan yang berasal dari klaim dana
Jaminan Persalinan, diperlukan adanya
pedoman yang tepat dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b
di atas, dipandang perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pengaturan
Besaran Jasa Pelayanan Persalinan Pada
Puskesmas Atas Pendapatan Yang Berasal
Dari Klaim Dana Jampersal.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
2562/MENKES/PER/XII/2011 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 6 Tahun 2011.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pendapatan dari JAMPERSAL; Pencatatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2012.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan jaminan kesehatan kepada
masyarakat di Kabupaten Kebumen, perlu diselenggarakan
Jaminan Kesehatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen;
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebuman, maka
perlu mengatur pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten
Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Kebumen
yang meliputi
Asas, Maksud Dan Tujuan,
Sasaran,
Penyelenggaraan,
Pelaporan dan
Pengawasan Dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2012.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2012
Keputusan Bupati Rembang Nomor 244 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Tahun 2012 No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Di Dinas Kesehatan Dan Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Und.ang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Nomor 722 / Menkes/ Per /IX/ 88; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 304 / Menkes/ Per /V / 1989; Peraturan Menteri Kesehatan Republlk Indonesia
Nomor 736/ Menkes/Per / Vl/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor 1096/Menkes/Per/Vl/2011; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 /Menk.es/SK/VII/2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 tabun 2011
Dalam Peraturan Bupati ini diataur tentang : Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab yang jelas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, yang mencakup pengawasan farmasi, pengawasan kualitas air, pemeriksaan tempat-tempat umum, dan pemberantasan serangga/nyamuk. Selain itu, Puskesmas juga memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, melibatkan berbagai bidang seperti rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, tindakan medis dan perawatan khusus, pelayanan kebidanan, pemeriksaan laboratorium klinik, pemeriksaan radiologi sederhana, pemeriksaan elektro medik, tindakan gigi dan mulut, perawatan jenazah, pelayanan medico legal, pelayanan ambulance, pelayanan farmasi, dan pemeriksaan kesehatan untuk memperoleh surat keterangan. Sementara Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling fokus pada pelayanan rawat jalan. Semua ini mencerminkan komitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat secara holistik dan menyeluruh.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2012.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Rembang
Nomor 244 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2012
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN - PEDOMAN PENGGUNAAN PENGEMBALIAN
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2012/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dari Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal)
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum,
penggunaan pengembalian penerimaan retribusi
diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa besaran penggunaan pengembalian dana
jaminan persalinan dan retribusi pelayanan
kesehatan yang bersumber dari dana jaminan
kesehatan masyarakat diatur berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 2581/ Menkes/Per/XII/2011 Tentang
Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar
Jaminan Kesehatan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penggunaan Pengembalian Retribusi Pelayanan
Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Dari Dana Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas) Dan Jaminan Persalinan
(Jampersal);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/Per/V/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 2562/ Menkes/Per/XII/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/ Menkes/Per/XII/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya yang bersumber dari Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan
Persalinan (Jampersal) dikembalikan sebesar 85 %.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2012.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 16 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2. UU No.14 Tahun 1950 ;3. UU No.8 Tahun 1999
;4. UU No.39 Tahun 1999 ;5. UU No.23 Tahun 2000 ;6. UU No.23 Tahun 2002
;7. UU No. 20 Tahun 2003 ;8. UU No.32 Tahun 2004 ;9. UU No.32 Tahun 2009
;10. UU No.36 Tahun 2009 ;11. UU No. 12 Tahun 2011 ;12. PP No. 19 Tahun 2003
;13.PP No.38 Tahun 2007 ;14.PP No.53 Tahun 2010 ;15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;16. Perda Kab Tanggerang No. 1 Tahun 2008
;17.Perda Kab Tanggerang No.8 Tahun 2010
1.ketentuan umum;2.asas dan tujuan;3.hak dan kewajiban;4.kawasan tanpa rokok
;5.ruangan/tempat khusus merokok;6.peran serta masyarakat;7.pembinaan dan pengawasan;8.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Juknis Pelaksanaan Perda Kabupaten Simalungun No. 10 Tahun 2011 Ttg Retribusi Jasa Umum, Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan Bidang Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat