Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Peserta jaminan Kesehatan Daerah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
Bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga negara,karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan secara optimal, efektif terhadap kesehatannya dan pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan penduduknya;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 22 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No. 1 Tahun 2008, Perda Kab Sintang No. 2Tahun 2008, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis Pelayanan; Pelayanan yang tidak dijamin; Peserta Jamkesda; Sumber Dana; Tata Cara Pembayaran; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No. 24 Tahun 2012
PERBUP Kab. Bantul No. 77 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besarnya Biaya Jasa Sarana dan Biaya Jasa Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin, perlu mengatur
Besarnya Biaya Jasa Sarana dan Biaya Jasa Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Besarnya Biaya Jasa Sarana Dan Biaya Jasa Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Rawat Jalan; Instalasi Gawat Darurat; Rawat Inap; Penunjang Medik; Pemulasaran Jenazah; Ambulan; Medico Legal; Pelayanan Kesehatan Diluar Jam Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 24 Tahun 2012
PENERAPAN - DAN PENCAPAIAN - STANDAR - PELAYANAN - MINIMAL - (SPM) - BIDANG - KESEHATAN - DI - KABUPATEN - TASIKMALAYA
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2012 No 24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Sandar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana dimaksud perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 6 Tahun 2007; Permendagri No. 79 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Permen Kesehatan RI No. 741/Menkes/PER/VIII/2008; Kepmen Kesehatan RI No. 828/Menkes/SK/IX/2008; Perda No. 8 Tahun 2008; Perda No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 14 Tahun 2011; Perbup Tasikmalaya No. 27 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Fungsi; Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Pengorganisasian; Pelaksanaan; Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2012.
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; Perda No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 14 Tahun 2011
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2012
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara
Perbup Kab. Banjarnegara No. 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara.
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan jaminan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat
miskin non kuota yang masih belum
terdata dalam program Jaminan Kesehatan
Daerah Kabupaten Banjarnegara, padahal
diketahui bahwa masyarakat miskin tersebut perlu untuk mendapatkan
program Jaminan Kesehatan Daerah yang
terjangkau, maka Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor14
Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan
Daerah (Jamkesda) Kabupaten
Banjarnegara perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a, maka
dipandang perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010
tentang Jaminan Kesehatan Daerah
(Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166
Tahun 2011.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Jaminan Kesehatan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2012.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2012
KLAIM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT - PENGATURAN PENGGUNAAN DANA
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2012/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Penggunaan Dana Dari Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan pemberlakuan Indonesia Case Based Group
selanjutnya disebut (INA-CBG's) sebagai dasar klaim Jaminan
Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) per 1 Oktober 2010 bagi
seluruh Rumah Sakit Penyelenggara Jaminan Kesehatan
Masyarakat (JAMKESMAS) serta untuk tertib administrasi dan
kepastian hukum penggunaan dana klaim Jaminan Kesehatan
Masyarakat (JAMKESMAS), perlu pengaturan penggunaan dana
dari Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) pada
Badan Layanan umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbang;an sebaqaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan l\,eputusan Bupati Tentang Pengaturan
Penggunaan Dana dari Klaim Jaminan kesehatan Masyarakat
(JAMKESMAS) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penggunaan dana klaim jamkesmas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2009 dicabut.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
