Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2014

Menemukan 10.938 peraturan dalam 0,052 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 8 Tahun 2014

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Hulu Sungai Utara

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

8. PERBUP TAHUN 2014 NO.6...NTUKAN LPSE 2014.pdf

Pengadaan Barang/Jasa

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2014/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRAK:

bahwa untuk melakukan penyesuaian-penyesuaiandengan ketentuan-ketentuan terkait pengadaaan secara elektronik yang dinamis dan berbagai kondisi yang dihadapi, maka dipandang perlu melakukan pengaturankembali terhadap Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Hulu Sungai Utara;bahwa berkenaan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu memperbaharui Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun2010 dan menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010;Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011;Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2011;Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012;Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

8 th 2014 ttg pelak pajak hiburan.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2014/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (7), Pasal 15 ayat (2) Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tata Cara Pengisian dan Penerbitan/Penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPKBT;Tata Cara Pengisian SSPD;Pengajuan Pengurangan Atau Keringanan Pajak Hiburan;Tata Cara Pembayaran/Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran, Serta Bulti Dan Buku Penerimaan Pajak;Penghapusan Piutang Pajak;Jenis Formulir;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2014.
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan atas Perbup Kolaka Timur Nomor 60 Tahun 2013 tentang SOTK Lembaga Teknis Daerah

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

perbup no. 8 tahun 2014.pdf

PERUBAHAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2014 Nomor 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Kolaka Timur Nomor 60 Tahun 2013 tentang SOTK Lembaga Teknis Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan tindak lanjut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi T enggara; b. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur dibentuk Perangkat Daerah berupa Lembaga Teknis Oaerah; c. bahwa dengan terbentuknya Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur, perlu ditinjau kembali karna masih terdapat fungsi yang belum terakomodir didalamnya dan perlu menambah 2 (dua) Bidang dan menetapkan Nomenklatur baru yang dianggap kebutuhan prioritas Oaerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaga Negara No. 1822); 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undangundang Nomor 4 7 PRP 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan KEDUA atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539); 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 89); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PEMBENTUKAN, BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH, BAB IV SUSUNAN ORGANISASI, BAB V ESELON LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN, BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, BAB VII TATA KERJA, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2014.
23 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan Standar/Pedoman

Download file:

Perbup 2014 - 08.pdf

PEDOMAN-PENGANGKATAN-PEGAWAI-NON-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL-PADA-RUMAH-SAKIT-UMUM-DAERAH

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Tahun 2014/No.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. b. c. d. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno, perlu tersedianya pegawai sesuai dengan kebutuhan; bahwa pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno dari Pegawai Negeri Sipil belum dapat memenuhi kebutuhan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno selaku Badan Layanan Umum Daerah berwenang mengangkat Pegawai Non PNS; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1); 9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 68); 10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 24);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai unsur pelaksana pelayanan kesehatan dan administrasi di RSUD. Persyaratan untuk menjadi Pegawai Non PNS adalah sebagai berikut : a. Warga Negara Republik Indonesia; b. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; c. memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan RSUD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2014.
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 24) sepanjang mengatur Pegawai Non PNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

Abstrak

Download file:

Perbup Nomor 8 Tahun 2014.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2014/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK:

a. bahwa dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2Ol4 kegiatan lanjutan dari Tahun Anggaran 2013 belum di anggarkan, pergeseran belanja dan tambahan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening 1.01.01.01.01.2 1, Penyediaan biaya pendidikan gratis SD/MI dan SMP/MTS dengan kode rekening 1.O1.O1.O1.16.79, Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar (2013) dengan kode rekening 1.01.O1.01.16.81, Penyediaan biaya pendidikan gratis SMA/ SMK, dengan kode rekening 1 .0 1 .O 1 .O 1 . 17 .71 , Pen:rbangunan Gedung Sekolah dengan kode rekening 1 .0 I .O 1 .O 1 .24.O 1 , pada Dinas Pendidikan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.02.01.01.01.07, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dal luar daerah dengan kode rekening 1.O2.O1.O1.01.18, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran dengan kode rekening 1.O2.O1 .Ol.Ol.2l, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01 .O2.O3, Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.O7, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.O9, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhitisar realisasi kinerja SKPD dengan kode rekening 1.O2.01.O1.06.01, Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan kode rekening 1.02.01.01.15.01, Peningkatan kesehatan masyarakat dengan kode rekening 1.O2.01.01.16.09, Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dengan kode rekening 1.02.01.01.19.01, Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dengan kode rekening 1.02.01.01.19.02, Peningkatan pendidikan tenaga peny'uluh kesehatan dengan kode rekening 1.02.O1.01.19.04, Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 1.02.01.O1.21.O4, Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah dengan kode rekening 1.02.01.01.21.01, Penyemprotan lfogging sarang nyamuk dengan kode rekening 1.O2.O1.01.22.01, Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dengan kode rekening 1.O2.O1.O1.25.O7, Pelayanan jamkesmas dengan kode rekening 1.O2.01.O1.33.02, Pelayanan Askes dengan kode rekening 1.O2.O 1.O 1.33.03, Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kode rekening 1.O2.O1.01.33.04, pada Dinas Kesehatan, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening I .O3.01 .01 .0 1 .03, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1 .O3.O 1 .01 .O 1 .O7, Penyediaan makanan dan minuman dengan kode rekening 1 .O3.0 1 .O 1 .O 1 . 17, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1O3.01.01.01.18, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.02.03, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.02.09, Pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.15.03, Pembangunan Jembatan dengan kode rekening 1.03.01.01.15.O5, Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dengan kode rekening 1.03.01.O1.18.O3, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1.03.01.01.21.01, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan irigasi dengan kode rekening 1.03.01.01.24.1O, Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 1.03.06.01.01.02, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1 .03.06.O I .01 .03, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1.03.06.O1.01.O4, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.03.06.01.01.07, Pengadaan mebeleur dengan kode rekening 1.O3.O6.01.02.10, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 2 ( ( r ( kantor dengan kode rekening 1.03.06.01.02.28, Penyediaan sewa sarana mobilitas darat dengan kode rekening 1 .03.06.0 1.02.46, Fasilitasi dan Stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam dengan kode rekening 1.03.06.01.18.01, Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan kode rekening 1.03.06.01.19.08, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1 .03.06.0 1 .2 1.O 1 , Pada Badan penanggulangan bencana daerah, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1 .05.O 1 .01 .01 .04, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.O5.O1.O1.01.1O, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening I .05.01 .01 .Ol .21 , Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.O5.01.01.02.09, Pengadaan pakaian kerja lapangan dengan kode rekening 1.05.01.01.03.03, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1 .O5.O 1 .O 1 .05.O 1 , Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dengan kode rekening 1.05.01.01.15.04, Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan kode rekening 1.05.01.O1.16.O2, Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat dengan kode rekening 1.05.01.01.17.02, Penataan RTH dengan kode rekening 1.O5.O 1.01 .24.05 pada Dinas Tata Ruang darr Permukiman, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1 .06.O I .0 1 .01.O7, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.06.01.01.O2.O9, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.06.01.01.02.22, Penyediaan gedung kantor dengan kode rekening 1.06.01.01.02.45, Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah dengan kode rekening 1 .06.0 1 .01. 15.01, PenJrusunan dan pengumpulan data PDRB dengan kode rekening 1.06.O1.O1.15.O3, Koordinasi perencanaan bidasng fisik dan prasarana dengan kode rekening 1.06.01.O 1. 18.O5, Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan dengan kode rekening 1.06.O1.01.19.01, Perencanaan survey/design pembangunan daerah dengan kode rekening I .O6.0 1 .01.20.O7 , monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 1.06.01.O1.21.13, Penyusunan indikator ekonomi daerah dengan kode rekening l.06.01 .O1 .22.O2, Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.11.01.01.O2.03, Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan kode rekening 1.11.01.O1.15.01, Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan dengan kode rekening 1.11.01.01.23.O1, pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pengembangan jaringan insfrastruktur usaha kecil menengah dengan kode rekening 1.15.01.O1.15.07, Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, dengan kode rekening 1.15.O1.01.16.01, pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, 3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.17.01.01.01.18, Perencanaan dan penyusunan RKA dengan kode rekening 1.17.Ol.O1.O1.22,Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.17.O1.01.O2.O9, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.17.O1.O1.O2.24, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1 . 17.O 1 .01 .05.O 1, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.17.01.01.05.03, Penyusunan Standar operasional prosedur dengan kode rekening 1.17.01.01.05.04, Peiaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri dengan kode rekening 1.17.01.01.15.O5, Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya dengan kode rekening 1.17.O1.O1.16.01, Pengembangan kebudayaan dan pariwisata dengan kode rekening 1.17.O 1.O 1.16.06,Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan dengan kode rekening 1.17.01.01.16.03, Pengembangan daerah tujuan wisata dengan kode rekening 1.17.01.01.16.06, Toraja Festival dengan kode rekening l.l7 .O1.O1.17.08, Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata dengan kode rekening 1.17.O1.O1.17.05, Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata dengan kode rekening 1. 17.01.O 1 . 77 .O7 , Pad.a Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Fasilitasi pemilihan umum dengan kode rekening 1 . 19.O 1 .O 1 .2). .O7 , pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dengan kode rekening 1.18.01.01 .2O.O4, pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening 1.2O.O3.01.01.21, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.O3.O1.O2.O3, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 1.20.03.01.02.O5,Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.03.01.O2.O9,Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.2O.O3.O1.02.46, Pendidikan dan pelatihan formal, dengan kode rekening 1.20.03.05.0 l,Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah dengan kode rekening 1.20.03.01.16.O4, Peningkatan kesehatan masyarakat dengan kode rekening 1.20.03.01.16.09, Pentas seni dan budaya, festival. Lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dengan kode rekening 1.20.03.01.18.03, Sosialisasi pembinaan dan monitoring kebijakan penggunaan DBH-CHT dengan kode rekening 1.2O.O3.O1.22.01, Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dengan kode rekening 1.2O.O3.25.O l,Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.20.O3.O1.26.01, Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening I .2O .O3 .Ol .26.04 , Publikasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.2O.O3.O1.26.05, Penyelesaian rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan dengan kode 4 ( ( rekening l.2O.O3.O1.26.O9,pada Sekretariat Daerah, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening l.2O.O4.Ol .O7 Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.2O.O4.01.10, pada Sekretariat DPRD, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 1.2O.O5.O1.O1.O2, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.2O.O5.O 1.O 1. 18, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 1.20.05.01.O2.05, pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.O5.O 1.O2.O7, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.20.03.01.02.24, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.20.05.01,05.01, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2014 dengan kode rekening 1 .20.O5.O 1 .I7 .06, pen]'usunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan kode rekening 1.20.05.01.17.11, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (bidang penagihan dan penerimaan) dengan kode rekening 1.2O.05.O1.17.19, peningkatan intensifikasi pajak bumi dan bangunan dengan kode rekening 1.2O.O5.O1.17.23, Asistensi rencana kerja anggaran SKPD kabupaten toraja utara dengan kode rekening 1.2O.O5.O1.17.31, Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran APBD 2015 dengan kode rekening L.2O.O5.O1.17.36, Penyrrsunan Rancangan Kebijakan Akuntansi dengan kode rekening 1.2O.05.17.45, Pengelolaan keuangan daerah (SPP,SPM,SP2D) dengan kode rekening 1 .20.05.01 . 18.06, Belanja Tidak Terduga dengan kode rekening 1.20.05.5.1.8, Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD), Belanja Hibah dengan kode rekening 1.2O.O5.O2.O0.O0.5.1.5. 1.4, Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dengan kode rekening 1.20.05.02.00.00.5.1.5.1 .7 , Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD), Seleksi penerimaan calon PNS dengan kode rekening 1.2O.O7.O1.32.O2, Pemberian bantuan tugas belajar/ijin belajar dan ikatan dinas dengan kode rekening 1.2O.O7.01.32.11, Pemberkasan CPNS dengan kode rekening 1.2O.O7.O1.32.24, pad.a Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan kemampuan lembaga petani dengan kode rekening 1.21.01.01.15.03, Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dengan kode rekening 1.21.O1.O1.16.O9, pada Badan peiaksana penyrrluhan dan ketahanan pangan, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening I.22.01.O1.02.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.22.01.O1.02.09, Pengadaan dengan kode rekening 1.22.O1.O1.02.11, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.22.01.O1.02.22, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 1.22.01.01.03.O5, Gelar TTG Nasional XI dengan kode rekening 1.22.O1.O1.15.07, pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dengan kode rekening 1.22.O1.O7.17.O2, Pemberian stimulan pembangunan desa dengan kode rekening 5 ( ( l.22.OI.Ol.l7.O3, Pembinaan pengembangan PNPM Mandiri dengan kode rekening l.22.Ol.Ol.I7.06, Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan dengan kode rekening 1.22.01.O1.Ia.O1, Palatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dengan kode rekening 1.22.OI.O1.18.02, Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif dengan kode rekening 1.22.01.O1.19.01,Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 2.O1.01.O1.01.O7, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi daiam dan luar daerah dengan kode rekening 2.O1.O1.O1.01.18, Pendidikan dan pelatihan forma-l dengan kode rekening 2.01.01.01.05.01, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dengan kode rekening 2.O1.01.01.06.02, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis dengan kode rekening 2.01.01.01.15.01, Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija dengan kode rekening 2.01.O1.O1.16. 15, Pengembangan pertanian pada lahan kering dengan kode rekening 2.01.01.01.16. 17, Pengembangan perbenihan/perbibitan dengan kode rekening 2.O1.O1.01.16.20, Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian dengan kode rekening 2.O1.01.01.16.29, Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna dengan kode rekening 2.01.01.01.18.02, Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.O1.19.03, Pembinaan dan pengembangan perikanan dengan kode rekening 2.01.01.01.20.03, Kajian kawasan budidaya laut,air payau dan air tawar dengan kode rekening 2.Ol.Ol.Ol.24.O1, Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budi daya dengan kode rekening 2.O 1 .O 1 .O 1 .24.02 Pada Dinas Pertanian dan Perikanan, Pembangunan jalan dengan kode rekening 2.O1.O2.O1. 15.03, Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak dengan kode rekening 2.O1.O2.O1.22.O1, Pengembangan agribisnis peternakan dengan kode rekening 2.O1.O2.O1.24.O8 Pada Dinas Peternakan, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.O2.03, pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 2.O2.Ol .O1.02.05, Pemeliharaan rutinberkaia kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.O2.24, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.01.10, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.06.04, Pembangrnan jalan dengan kode rekening 2.O2.O1.O1 .15.03, Pelaksanaan IUP HKm hutan Nanggala dengan kode rekening 2.02.01.O 1.15. 10, Pembinaan Pengembangan sutra alam toraja utara dengan kode rekening 2.O2.O1.Ol.l5.ll, Pengendalian pemanfaatan getah pinus dengan kode rekening 2.02.01.O1.15.12, Penunjang pengembangan komoditi produk unggulan kabupaten (PRUKAB) Kopi arabika toraja dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.16.34, Penunjang Pembuatan tanaman reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.16. 1 1, Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan 6 ( ( Mengingat hutan dengan kode rekening 2.O2.Ol.Ol.l7.05, Pengendalian peredaran kopi arabika dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.17.16, Penunjang penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.I9.09, Pengkajian perubahan fungsi kawasan hutan lindung kab. Toraja utara, dengan kode rekening 2.O2.Ol.Ol.2O.O5, Peningkatan Produksi, produktihtas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian, dengan kode rekening 2.02.01.01.16.29, Reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.16. 10, Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah dengan kode rekening 2.O2.Ol.Ol.l7 .O7 , Penyediaan sarana produksi pertanian perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.O2, Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.2O.22.Ol.01.O7,Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O1.O8, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening l.2O.22.Ol.01.10,Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan kode rekening l.2O.22.Ol.Ol. 12, Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 1.2O.22.O),.O1.14, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening l.2O.22.Ol.01.18,Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening 1 .2O.22.O1 .O1 .21 , Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.O5, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening I .2O .22.O1 .O2.O9 , Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.22, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.24, Perrgadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O3.O5, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.2O.22.O1.05.O I Kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan kode rekening 1.20.22.01.34.01, pada Kecamatan Dende' Piongan Napo, Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening I.20.62.01 .02.45, pada Kelurahan Singki'; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Paj ak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tanr,bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 7 ( ( ( 2. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO0 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O2 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425O); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2OO4 tentar.g Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 442t\; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2O04 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentar,g Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8 ( ( ( 1O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraj a Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 1O1, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 1 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO1 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta}run 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 12); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 45O2); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20O5 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 9 ( 2O. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyrrsunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pen5nrsunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OI4; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 201O tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2O10 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 201O Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraj a Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraj a Utara Nomor 3); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2074 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor l); 30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2074 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O14 Nomor 1).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 2 Lan:piran I dan Ringkasan Lampiran II dalam Peratural Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2074 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O14 Nomor 1), diubah sebagai berikut: Pasal 2 (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2074 berjumlah sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah b. Belanja : - Belanja Tidak langsung - Belanja Langsung Surplus/Defisit c. Pembiayaan - Penerimaan Pembiayaan - Pengeiuaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Surplus Rp.694.263.575.775,- Rp.369.434.324.730,- Rp. (1.s00.000.000,-) Rp. 3.O00.00O.0OO,- Rp. 1.50O.0OO.0OO,- Sisa kbih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. O (21 Penjelasan lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II (Ringkasan Lampiran) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Rp. 695.763.575.775 Rp. 326 329.251 .O45 Rp. i.500.000.ooo lt ( ( (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2014.
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2014

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Jepara No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2014

Download file:

Perbup Jepara Tahun 2014 No 8.pdf

Standar Biaya Dan Satuan Harga

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2014/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2014

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyesuaian honorarium pengelola keuangan dan pengeloia kegiatan serta harga barang di lingkuigan Pemerintah Kabupaten Jepara maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2013 tentang standar Biaya dan satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2014; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2013 tentang standar Biaya dan satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2014;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dala Lampiran. Perubahan ketentuan dalam Keterangan Angka Romawi I huruf C. Perubahan ketentuan dalam Angka Romawi III huruf AB point 1.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2014.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2014 Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2014 diubah,
9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Kabupaten Bandung

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP 8 TAHUN 2014.pdf

renacana - strategis - rumah - sakit - umum - daerah - cicalengka - kabupaten - bandung

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD 2014/8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Kabupaten Bandung

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat a94a0 huruf c PP No. 23 Tahun 2005 maka perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Strategis tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permen Keuangan No. 08/PMK.02/2006; Permenkes No. 159b/Menkes/SK/Per/II/1988;Permenkes No. 749b/Menkes/SK/Per/XII/1989; Kepmenkes No. 772/Menkes/SK/IV/2002; Kepmenkes No. 631/Menkes/SK/IX/2006;Kepmenkes No. 703/Menkes/SK/IX/2006; Perda Kab. Bandung No. 17 TAhun 2007; Perda Kab. bandung No. 19 Tahun 2007; Perda Kab. bandung No. 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung No. 11 Tahun 2003; Perda Kab.bandung No. 5 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung No. 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung No. 5 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perbup No.1 Tahun 2009; Perbup Bandung No. 46 Tahun 2012; Perbup Bandung No. 41 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, dan Rencana Strategis Bisnis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2014.
76 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

BD 8 (Juknis Bankeu)-OCR.pdf

bantuan keuangan - pemerintah desa

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, LD.2014/No.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa di Kabupaten Banjarnegara, perlu mem-berikan bantuan kepada pemerintah desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar-negara Tahun Anggaran 2014; bahwa agar pemberian bantuan kepada pemerintah desa di Kabupaten Banjarnegara dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibuat Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar-negara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2013;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang kebijakan pelaksanaan bantuan keuangan, jumlah alokasi dan lokasi penerima bantuan keuangan, penggunaan bantuan keuangan yang diizinkan, mekanisme pelaksanaan bantuan keuangan, dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2014.
9 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Darurat Bencana

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2014.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian dan Pertanggungajwaaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Desa

Download file:

jdih_241121023430619deb063bcd2.pdf

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA - TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGAJWAABAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2014/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungajwaaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk- Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa Tahun Anggaran 2014;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, asas pemberian bantuan keuangan, maksud dan tujuan pemberian bantuan keuangan, sumber dana dan jenis kegiatan yang didanai, tata cara pengajuan permohonan bantuan keuangan, pengorganisasian pelaksanaan, penyaluran dan pencairan dana, penggunaan bantuan keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2014.
14 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2014.