Peraturan Daerah (PERDA) tentang Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka bahwa dalam rangka bahwa dalam rangka mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh pengguna data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu adanya perbaikan tata kelola data informasi pemerintahan daerah; dan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan satu data informasi pemerintahan daerah; dan berdasarkan ketentuan Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Noomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah; maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomer 87 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang satu data informasi pemerintahan daerah; maksud dan tujuan peraturan daerah; strategi pelaksanaan satu data informasi; prinsip satu data informasi; kelembagaan satu data informasi; penyelenggaraan satu data informasi; pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; insentif dan disinsentif; dan pembiayaan satu data informasi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kelas A Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 30 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab, bentuk, pengelolaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2018.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk penyesuaian dengan perkembangan keadaan
pada tahun berjalan maka berdasarkan ketentuan pasal
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 perlu
menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 86
Tahun 2017 tentang Rencana Keda Pembangunan Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2018
undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Tirnur Nomor 17 Tahun 2008.
Ketentuan pasal 2 dan lampiran Peraturan Bupati Barito
Timur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah kabupaten Barito Timur Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2017 Nomor 12) Diubah Sehingga Menjadi :
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata cara perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2017.
Isi: Peraturan Bupati tentang Tata cara perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Nilai Pasar dan Cara Perhitungan, yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
= Volume tonase per ton atau m3 x Nilai jual atau harga pasar x Tarif Pajak
20% per ton atau per m3; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Standar Harga Mineral Bukan Logam dan Batuan.
5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang
Standarisasi Belanja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Terdapat beberapa ketentuan standarisasi belanja pegawai yang dibutuhkan sebagai pedoman dan batas tertinggi dalam penentuan biaya kegiatan dan honorarium belum diatur dalam Perbup No. 56 tahun 2017 tentang Standarisasi Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018; Agar pelaksanaan anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2018 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu melakukan perubahan standarisasi Belanja Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Perbup No. 56 Tahun 2017 tentang Standarisasi Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Perbup No. 56 tahun 2017.
Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Standarisasi Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2017 Nomor 56) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018.
Peraturan yang diubah: Perbup No. 56 Tahun 2017.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PROGRAM GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA BERBASIS MASYARAKAT DAN GERAKAN MASYARAKAT BANGUN KAWASAN INDAH TERPADU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pembinaan, Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan program / kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada, diperlukan adanya koordinasi, sinkronisasi, integrasi, kerjasama dan keterpaduan pembinaan dan pengendalian untuk mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada yang berkualitas, tepat waktu dan berdayaguna; bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada perlu adanya pedoman umum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pembinaan, Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ngada Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Bupati Ngada Nomor 29 Tahun 2013; Peraturan Bupati Ngada Nomor 29 Tahun 2016.
Peraturan tersebut berisi tiga pasal tentang Pedoman Umum Pembinaan, Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2018.
6 halaman; 10 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
