Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Dan Penerapan Teknologi
Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
Di Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
bahwa sumber daya alam yang memiliki keterbatasan, selama ini dimanfaatkan secara eksploitatif, tidak memperhatikan daya dukung, mengabaikan kepentingan masyarakat Desa yang mengakibatkan semakin menipisnya sumber daya alam, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta tersisihnya masyarakat Desa, Dan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan pada prinsip keberlanjutan, keterpaduan, demokratis, berkeadilan juga merupakan komitmen global dan tuntutan reformasi, berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di wilayah masing-masing, Sehingga perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Hak dan kewajiban, Pengelola Sumber Daya Alam Desa, Kewenangan Pengelolaan, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat guna Desa, Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna, Lembaga Pelayanan Teknologi Tepat Guna, Mekanisme, Pembinaan dan Pengendalian, Pendanaan, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2021.
33 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu No. 18 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERJALANAN DINAS BAGI SANGADI, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGURUS/ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2015.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas No. 18 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2003/NO.7 SERI D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 72 PP No.76 Tahun 2001, maka Perda Kabupaten Banyumas No.13 tahun 2000 perlu disesuaikan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 1999; PP No 76 tahun 2001; Kepres no 49 Tahun 2001; Perda Kab Banyumas No 13 Tahun 2000;
1.Ketentuan Umum 2.Maksud dan Tujuan 3.Pembentukan 4.Nama Lembaga Kemasyarakatan 5.Kedudukan,Tugas dan Fungsi 6.Susunan Organisasi dan kepengurusan 7.Hubungan Tata Kerja 8.Hak dan Kewajiban 9.Sumber Dana 10.Ketentuan Peralihan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kabupaten Banyumas No.13 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi;
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 18 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 58 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2016.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 18 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
20 15.
Peraturan Daerah ini memuat tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa, yang terdiri dari : sekretariat Desa; pelaksana kewilayahan; dan Pelaksana teknis. Peran gkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala
Desa. Hal yang diatur meliputi Persyaratan Perangkat Desa, Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa, Mekanisme Seleksi Perangkat Desa meliputi Pembentukan Tim Penjaringan Perangkat Desa, Pendaftaran Calon Perangkat Desa dan Penetapan calon; Pengangkatan Perangkat Desa; Larangan; Pemberhentian Perangkat Desa meliputi Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara; Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; Unsur Staf Perangkat Desa; Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa; Kesejahteraan Perangkat Desa; Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; dan Pembinaan Aparatu Desa.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahyang Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan PermenDes tentang pendirian, pengurus dan pengelolaan, dan pembubabaran BUMDesa. selain itu dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi desa.
Dasar hukum dibentuknya peraturan adalah : UU 39/2003; UU 33/2004; UU 6/2014; PP 38/2007; PP 47/2015; PermenDes 4/2015; Perda Kab Kepahiang 13/2016 dan Perbup 25/2016
Materi pokok yang diatur dalam peraturan adalah: maksud dibentuk BUM Desa adalah menanmpung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat baik kegiatan perekonoman yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya mesyarakat setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
31 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala No. 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Bupatimenetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap desa. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka dari itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016,
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Tata Cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, evaluasi, dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
46 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ALOKASI DAN PENYALURAN SISA DANA GAMPONG GLOK KECAMATAN SYAMTALIRA ARON KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017 YANG DIANGGARKAN KEMBALI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong perlu dilakukan penyesuaian kembali sehubungan terjadinya perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap penyesuaian Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan Gampong.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 7 Tahun 1956; UU No 11 Tahun 2006; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Perpres No 107 Tahun 2017; Permendagri 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 Tahun 2016; Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 19 Tahun 2017; Permenkeu No 50/PMK.07/2017; Permenkeu No 226/PMK.07/2017; Qanun Aceh No 5 Tahun 2011; Qanun Kab. Aceh Utara No 4 Tahun 2009; Qanun Kab. Aceh Utara No 1 Tahun 2018, Perbub No 10 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 10 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 YANG DIBAYARKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
a . bahwa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
sebesar Rp.185.430.370.000,- (Seratu<; Delapan Puluh Lima
Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh
Ribu Rupiah) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan
Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian
dan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Angggaran 2016
dalam penyerapannya masih terdapat sisa dana sebesar
Rp.2.356.797.600, - (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh
Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Enam Ratus
Rupiah);
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (5) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07.2016 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Desa maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang
dibayarkan pada Tahun Anggaran 2017.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
Mengatur Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat