Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 No 84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang memerlukan adanya dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
1 (satu) tahun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2019;
Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Kedudukan Renja Perangkat Daerah;
3. Pengendalian dan Evaluasi;
4. Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 81 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 315
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDG'S) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2021
ABSTRAK:
a . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,
Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable
Development Goals dengan melibatkan Organisasi
Masyarakat , Filantropi , Pelaku Usaha , Akademisi dan
Pihak terkait lainnya ;
b . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (4)
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi,
Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,
Bupati menetapkan Rencana Aksi Daerah Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan dengan Peraturan
Bupati ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Daerah Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 - 2021
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4689) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 5587 )
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor
06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Konawe Utara Tahun 2016 - 2021 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor
06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 107) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor
07 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran dan
Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun
Anggaran 2019 ;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 34
Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun
Anggaran 2019;
BAB I ketentuan Umum
BAB II Maksud dan Tujuan
BAB III Sistematika
BAB IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB V Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 80 Tahun 2019
PERBUP Kab. Garut No. 218 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2019-2024
PERBUP Kab. Sumedang No. 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020
PERBUP Kab. Garut No. 184 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Cibalong Tahun 2019-2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, perlu dibangun budaya kerja yang inovatif dan produktif di lingkungan Perangkat Daerah melalui Program "Satu Bidang, Satu Inovasi (One Sub Agency, One Innovation)'; bahwa untuk mewujudkan budaya kerja yang inovatif dan produktif diperlukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi di lingkungan Perangkat Daerah dan masyarakat serta khususnya dalam rangka partisipasi Penilaian Inovasi Daerah Pemerintah Pusat; bahwa guna mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi dalam rangka implementasi Program sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, diperlukan adanya fasilitasi, asistensi dan pendampingan melalui Penjaringan Inovasi Daerah (PANJARIDA, Innovation Connected); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Pp no 7 Tahun 1986; PP no 60 tahun 2008; PP no 12 Tahun 2017; PP No 38 Tahun 2017; Permendagri No 17 Tahun 2016; Permendagri No 104 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, bentuk inovasi daerah, kriteria inovasi, jenis inovasi, tim Panjarida - innovation connected, penjaringan inovasi, pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah, penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 78 Tahun 2019
Kehutanan dan PerkebunanPangan, Pertanian dan PeternakanProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pola Tanam dan Rencana Tata
Tanam Pada Daerah Irigasi di Kabupaten Purbalingga Masa Tanam Tahun
2018-2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam pada Daerah Irigasi di Kabupaten Purbalingga Masa Tanam Tahun 2019-2020
ABSTRAK:
bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat Nomor 17 /Prt/M/2015 tentang
Komisi Irigasi dan dalam upaya mencegah, mengurangi
resiko kegagalan panen, memutus siklus perkembangan
hama dan penyakit tanaman serta dalam rangka
meningkatkan hasil produksi pangan di Kabupaten
Purbalingga, maka diperlukan pengaturan pola tanam dan
pengaturan irigasi dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam Pada Daerah
Irigasi Di Kabupaten Purbalingga Masa Tanam Tahun 2019-
2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pola tanam dan rencana tata tanam daerah irigasi pada Kabupaten Purbalingga untuk masa tanam Tahun 2019-2020 dan lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 Tahun 2018 dicabut.
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 109 Tahun 2018 Tentang Inovasi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka evaluasi hasil inovasi daerah, maka. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 109 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 109 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 109 Tahun 2018.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 109 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah, terkait penetapan Inovasi Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 109 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah
24 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
