RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, Lembaran Daerah Kab. Bombana Tahun 2017 Nomor 14 Noreg Perda Kab. Bombana 14/244/2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
ABSTRAK:
untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 322 tahun 2016 tentang pembatalan peraturan daerah Kabupaten Bombana Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C maka itu perlu dilakukan pencabutan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Perda Kabupaten Bombana Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam negeri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2016
MENCABUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
3
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2017
bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007
1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD DAN TUJUAN; 3. RUANG LINGKUP KERJASAMA; 4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB; 5. PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA; 6. PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA; 7. JANGKA WAKTU; 8. FORCE MAJEUR ; 9. BENTUK KERJA SAMA ANTAR-DESA; 10. PENYELESAIAN PERSELISIHAN; 11. PEMBIAYAAN; 12. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 13. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kerjasama Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2017
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT DAN RODA DUA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2017/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT DAN RODA DUA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati serta mendukung kelancaraan penyelenggaraan pemerintahan desa, percepatan pembangunan desa, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi pemerintah dan masyarakat desa, Pemerintah Daerah akan memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. Undang-Undang Numur 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraruran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomoi 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 Lentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokuk-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nornor 3
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).
BAB!
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati
di kecamatan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD
adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu Timur.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengarur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa rnasyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Luwu Timur.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
..
14. Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pernerintah Desa, yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pernerintah Desa dirnana peruntukan dan pengelolaannya ditentukan oleh Pernerintah Daerah dalarn rangka percepatan pernbangunan Desa dan pernberdayaan masyarakat.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
BPD bersarna Kepala Desa.
16. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalarn rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Profil Desa adalah garnbaran rnenyeluruh tentang karakter desa yang rneliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alarn, surnber daya rnanusia, kelernbagaan, prasarana dan sarana serta perkernbangan kemajuan clan perrnasalahan yang dihadapi desa.
18. Adrninistrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan inforrnasi rncngcnai pcnyclcnggaraan pcmcrintahan dcsa.
19. Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang selanjutnya disebut P2MP adalah Dana hibah oleh Pernerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada Pernerintah Desa untuk digulirkan kepada rnasyarakat sebagai dana Program Pernberdayaan Masyarakat Perdesaan
20. Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disebut PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan.
BAB II ASAS Pasal 2
( 1) Bantuan Keuangan Khusus dikelola berdasarkan asas :
a. transparan; b. akuntabel; c. tertib; dan
d. disiplin anggaran.
(2) Transparan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bahwa dalarn pengelolaan Bantuan Keuangan, masyarakat dapat rnengakses informasi seluas-luasnya.
(3) Akuntabel sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan.
(4) Tcrtib scbagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah bahwa dalarn pengelolaan Bantuan Keuangan harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna.
(5) Disiplin anggaran sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf d, adalah bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan di dukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III PRINSIP Pasal3
Bantuan Keuangan dikelola dengan prinsip:
a. hemat;
b. terarah dan terkendali; dan
c. dapat dipertanggungjawabkan secara adrninistrasi, teknis dan hukum.
BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
a. memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam menyalurkan Barituan Kc::uangan untuk pengadaan Ktndaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua bagi Pemerintah Desa;
b. memberikan dasar hukum dan pedoman Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua bagi Pernerintah Desa, dan
c. memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam pengadaan dan pemanfaatan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua bagi Pemerintah Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan.
Pasal 5
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
a. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pertanggunjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua bagi Pemerintah Desa; dan
b. mewujudkan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua bagi Pemerintah Desa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
BABY SASARAN Pasal 6
Sasaran Bantuan Keuangan khusus kepada Pemerintah desa untuk:
a. pengadaan kendaraan operasional Roda Empat diperuntukkan kepada
Pemerintah desa sebagai kendaraan operasional Kepala Desa; dan
b. pengadaan kendaraan Operasional Roda Dua diperuntukkan kepada
Pemerintah Desa sebagai kendaraan operasional Kepala Dusun.
BAB VI
KRITERIA
Pasal 7
(1) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan
Kendaraan Operasiunal Ruda Empal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal
6 huruf a, berdasarkan pada kriteria yang telah ditentukan.
(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel secara tertib dan teratui ,
b. pengisian profil, penyelenggaraan administrasi desa dan perencanaan desa;
c. pengelolaan P2MP yang optimal;
d. kebersihan desa; dan
e, realisasi PBB.
(3) Desa yang mendapatkan bantuan keuangan khusus adalah desa pada masing-masmg kecamatan yang memperoleh nilai tertinggi dari penilaian kntena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan bobot nilai masing• masing kriteria sebagai berikut:
a. pengelolaan Keuangan dan Aset Desa secara tertib dan teratur, dengan bobot nilai 35% (tiga puluh lima persen};
b. pengisian Profil Desa, Penyeleuggaraan Adruinistrasi Desa, dan
Perencanaan Desa dengan bobot nilai 30% (tiga puluh persen); c. pengelolaan P2MP. dengan bobot nilai 15% (lima belas persen); d. kcbcrsihan Dcsa, dcngan bobot nilai 10% (scpuluh pcrscn); dan e. realisasi PBB, dengan bobot nilai 10% (sepuluh persen).
Pasal 8
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa secara tertib dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah:
a. terlaksananya proses adrninistrasi keuangan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
b. pengelolaan aset desa yang baik berdasarkan ketentuan perundang•
undangan.
Pasal 9
Pengisian Profil, Penyelenggaraan administrasi desa dan perencanaan desa
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah:
a. tersedia dan terlapomya profil desa kepada DPMD dan Kementerian Desa berdasarkan website Kementerian Desa secara berkala dan lerupdale; dan
b. terkelolanya secara baik dan terinci administrasi desa dan perencanaan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
Pengelolaan P2MP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah bcrgulimya dana P2MP secara baik di Dcsa yang ditandai dcngan berlrurangnya jumlah dana tunggakan P2MP.
Pasal 11
Kebersihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah terciplanya lingkungan dc:sa yang bersih, sehat, asri dan tersedianya sanitasi lingkungan.
Realisasi PBB b . Pasaj 12
e se agaiman d.
ncapaian pemb a lIDaksud dal
ayaz-an PBB tahun am Pasat 7 ayat (2) h an Yang ada di Desa.
(1) B Pasa1 13
antuan Keuangan Kh
Kendaraan O . usus kepada P .
hu f b peras1ona1 R d D emenntah D
uruf e adalah
"" 'berdasarkan pad�� u� sebagaimana �: untuk Pengadaan
(2) Kriteria sebagaiman di tena Yang telah ditentuksud dalam Pasa1 6
a unaksud d an.
a. kebersihan lingkun pa a ayat (1) sebagai b iku
b. re
.
sasi PBB.
gan/ dusun· d en t:
ali
(3) Dusun
Yang mendapatka_n b
, an
yan antuan keuan
g memperoleh n ·1 . . gan khusus adalah D
dimak d
I at tertinoai d ·
�4 an
penilaian kri .
usun
su pada ayat (2) dengan b b . . tena sebagaimana o ot nllai sebagai berikut .
a. kebersihan lingkun /d ·
persen); dan gan usun, dengan bobot 50% (lima puluh
b. realisasi PBB, dengan bobot SOo/c (lim ul h
O a P u persen).
Pasal 14
Kebersihan Lingkungan/Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal l3 t
(2) huruf a adalah terciptanya lingkungan/dusun yang bersih sehat
dan tersedianya sanitasi lingkungan. ' '
Pasal 15
Realisasi PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b
adalah pencapaian pembayaran PBB tahunan yang ada di Dusun.
BAB VII
PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu
Penyaluran
Pasal 16
(1) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan
Kendaraan Operasional Roda Empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf a, apabila memperoleh nilai tertinggi dari penilaian kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(2) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, apabila memperoleh nilai tertinggi dari penilaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
(3) Bantuan Keuangan Khusus disalurkan melalui rekening kas pemerintah desa dan tertuang dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
(4) Ketentuan mengenai Penetapan Desa dan Besaran Bantuan Keuangan
Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua Penggunaan Pasal 17
(1) Bantuan Keuangan Khusus yang diterima oleh Pemerintah Desa dipergunakan untuk pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat untuk Pemerintah Desa dan Kendaraan Operasional Roda Dua untuk Kepala Dusun.
(2) Jenis/tipe Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua yang pengadaannya dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus berdasarkan persetujuan Bupati.
(3) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi:
a. pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat bagi Pemerintah Desa dan kendaraan Roda Dua bagi Kepala Dusun;
b. biaya administrasi, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, pajak, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
c. biaya ongkos kirim/pengambilan atas barang dan jasa yang akan diadakan (apabila diperlukan); dan
d. biaya administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, paling banyak sebesar
2 % (dua persen).
Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban
Pasal 18
Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
Pasal 19
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan
Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Kepala BPKD dengan
tembusan kepada Kepala DPMD dan Camat.
BAB VIII
PENGADAAN DAN PEMANFAATAN Bagian kesatu Pengadaan
Pasal 20
O erasional Roda Empat dan
( 1) Penganggaran pe�ga:�a!e;i:;:g di�iay� �ari Bantuan Keuangan
Kendaraan Operas1�n. kasi bantuan yang d1tenma.
Khusus tidak meleb1h1 alo K daraan Operasional Roda
Kekurangan biaya administrasi .Pe:a:�: D�a sebagaimana dimaksud
(2) K daraan operas1on
Empat dan en ada APBDesa.
ada ayat (1) dibebankan P an Bantuan Keuangan
P · ggaran pengguna D untuk
(3) Dalam hal terdapat sisa anharus disetor ke Rekening Kas Pesa nntah
l{husus maka s·sa anggaran
l bih perhitungan
anggaran eme
i . .
diperhitungkan sebagai sisa e
Desa.
I
Pasal 21
( 1) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua dan Kendaraan Operasional Roda Empat dilak:sanak:an berdasarkan pedoman dan tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa yang bersumber dari APBDesa.
(2) Dalam hal proses Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi melalui bagian layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
(3) Hasil pekerjaan Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua dinyatakan selesai 100% (seratus persen], apabila Penyedia Barang dan Jasa telah menyerahkan Kendaraan Operasional Roda Empat dan/atau Kendaraan Operasional Roda Dua beserta kelengkapannya, berupa:
a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau salinan Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor asli;
b. Surat Tanda Nomor Kendaraan;
c. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
d. Kunci kontak, buku service, toolkit dan kelengkapan lainnya.
(4) Kendaraan Operasional Roda Empat dan/atau Kendaraan Operasional Roda Dua beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Tim Pengelola Kegiatan kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Teri.ma Hasil Pekerjaan.
(5) Apabila Penyedia Barang dan Jasa belum dapat menyerahkan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua beserta kelengkapan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyedia/Jasa wajib membuat surat pemyataan bermaterai untuk mencukupi kelengkapan tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari lernbaga yang menerbitkan.
Bagian Kedua
Pemanfaatan
Pasal 22
( 1) Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua basil pengadaan merupakan Kendaraan milik Desa yang dipergunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa.
(2) Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset Desa dan pemeliharaan selanjutnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.
(3) Pemanfaatan/penggunaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada APBDesa diluar Bantuan Keuangan untuk pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua.
(5) Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua bagi Pemerintah Desa menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan wama dasar merah.
(6) Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua dilarang dijadikan agunan pinjaman dan dipindahtangankan kepada pihak lain.
BAB IX
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 23
(1) Pembinaan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh
Bupati.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. pemberian pedoman dan bimbingan pengelolaan Bantuan
KeuanganKhusus;dan
b. pemberian pedoman dan bimbingan pelaporan Bantuan Keuangan
Khusus.
(4) Ketentuan mengenai Pembentukan Tim Pembinaan sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi Pasal 24
( 1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan dilakukan sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.
(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan secara berkala, baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.
(4) Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi kegiatan maupun fisik.
Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 25
(1) Pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
(2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Bantuan Keuangan.
(3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan beserta kegiatannya.
(4) Apabila berdasarkan basil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
(5) Apabila berdasarkan basil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABX VERIFIKASI DAN FASILITASI Pasal 26
(1) Camat melakukan verifikasi penggunaan dana dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus.
(2) Biaya operasional pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan.
BAB XI SANKSI Pasal 27
Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus yang tidak sesuai ketentuan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28
Pemberian Bantuan Keuangan Khusus tidak mengikat, tidak terus menerus, tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
Pasal 29
Perencaaan kegiatan harus akurat dan apabila ditemukan kekurangan/ spesifi.kasi barang dalam realisasi kegiatan, maka harus memenuhi target minimal spesifikasi barang sesuai Rencana Anggaran dan Biaya yang telah ditetapkan.
Pasal 30
(1) Apabila Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka dana Bantuan Keuangan tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran selanjutnya.
(2) Apabila Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat disalurkan sampai
dengan akhir tahun anggaran berkenaan bukan karena
kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka
pencairan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan berdasarkan
Keputusan Bupati.
l
BAB Xiii KETENTUAN PENUTUP Pasal 31
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2017.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2017
MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2017/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
ABSTRAK:
a. bahwa pengaduan masyarakat atas
penyclcnggaraan fungsi pemcrintahan dacrah,
utamanya tcrkait dcngan pelayanan publik, pcrlu
mcndapatkan pcnanganan yang ba.ik, tcpat, cepat,
dan dapat dipertanggungjawabkan;
b. bahwa dalam rangka efektivitas
pcnanganan pcngaduan masyarakat, dipandang
pcrlu adanya mekanisme pcnanganan pengaduan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud da!am huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Pcraturan Bupati Bone tentang
Mekanismc Pcnanganan Pcngaduan pada Oinas
Pcnanaman Modal dan Pe!ayanan Tcrpadu Satu
Pintu Kabupaten Bone.
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat lJ Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan lnfonnasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
-2-
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman (Lembaran Negara Republik
Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Indonesia
Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tajtun 2009 tentang
Pelayanan Pub!ik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 215);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Pubhk;
I 0. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Secara Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun
2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tam bah an
Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Nomor 6);
·3·
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2014
tentang Pela.ksanaan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 43 Tahun 2015
tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan
Pcrizinan dan Non Perizin� kepada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone
(Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor
47);
15. Peratura.n Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Togas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone
(Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor
13).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAl'f BUPATI TENTAft'G MEKAJtISME
PENAlfGAlfAN PEl'l'GADUAlf PADA DIN AS
PENAlfAMAN MODAL DAft' PELAYAlfAlf TERPADU
SATU PIJfTU KABUPATEN BONE
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal l
Oalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
I. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Bupati adalah Bupati Bone.
3. Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
aeluas-luasnya da1am sistem dan prtnerp Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undallg-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah ada1ah kepala daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang mertjadi kewenangan daerah
otonom.
.4.
5. Satuan Kerja Pcrangkat Daerah selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepada
Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahaan
daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekr"etariat Dewan Pcrwaki\an Rakyat Oaerah,
Dinas Oaerah, Lembaga Teknis Oaerah,
Kccamatan dan Kelurah"'1 serta Jembaga
lainnya yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
6. Dinas Pcnanaman Modal dan Pclayanan Terpadu
Satu Pintu selanjutnya adalah merupakan
Lembaga Lain sebagai bagian dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok
dan fungsi mengclola pereeman dan non
peri%inan di daerah dengan Sistem Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
7. Tim Teknis adalah kelompok kerja dari SKPD
Teknis Terkait yang mempunyai kewenangan
untuk memberikan rekomendasi persetujuan
dan / atau penolakan penerbitan izin kepada
Kepala Dinas Penanaman ModaJ dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
8. Pengelo\aan Pcngaduan adalah kegiatan
penanganan pengaduan sesuai dengan
mekanisme dan tata cara pengelolaan
pengaduan.
9. Pengelo\a pengaduan adalah pejabat, pegawai
atau orang yang ditupskan untuk mengelola
pengaduan.
10. Pengadu adalah seluruh pihak bruk warga
negara maupun penduduk baik orang
perseorangan, kelompok maupun badan hukum
yang menyampaikan pengaduan kepada
pengelola pengaduan.
11. Pengadu dengan kebutuhan khusus adaJah
individu yang memiliki keterbatasan fisik
(disable citizen), an�ra lain: tuna netra, tuna
rungu dan tuna daksa.
12. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang
disampaikan pengadu kepada pengelola
pengaduan atas pelayanan pelaksana yang tidal<
sesuai dengan Standar Pelayanan, atau
pengabaian kewajiban . dan/atau pelanggaran
larangan oleh Penyelenggara.
.5.
13. Saran dan Masukan adalah ,segala hal·hal
yang masih butuh perbaikan dan perubahan
yang disampaikan oleh masyarakat untuk
meningkatkan kualitas pelayanan.
14. Sarana Pengaduan adalah fasilitas dan
tempat atau ruangan serta segala
kelengkapannya yang disediekan sccara khusus
untuk menerima pengaduan dari pengadu atau
penerima pelayanan.
15. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan
unsur masyarakat dan pihak ekstemal lainnya
dalam berbagai proses mulai dari tahap
perencanaan, penyusunan sampai tahap
pengawasan terhadap kebijakan penanganan
pengaduan.
16. Tim Penanganan Pengaduan adalah
unsur pejabat struktural dan / atau pegawai
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone yans
dibentuk untuk menangani pengaduan.
17. Ombudsman Republik Indonesia ada\ah
\embaga negara di Indonesia yang mempunyai
kewenangan mengawasi penyelenggaraan
pelayanan publik baik yang dise\enggarakan
o!eh pcnyelenggara negara dan pcmerintahan,
termasuk yang diselenggarakan o\eh Badan
Uaaha Milik Negara, Badan Usaha M!lik Daerah,
dan Badan Hukum Milik Negara serta badan
swasta atau perseorangan yang diberi tugas
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
a tau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. KLPKLiK Sulawesi Selatan adalah Koa.1isi
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang
bertujuan untuk memantau kinerja pelayanan
publik di Sulawesi Selatan.
BAB II
MAKSUD DAN Tu.JUAN
Paaal 2
(I) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah
sebagai acuan dan panduan bagi penyelenggara
pclayanan dalam penanganan pengaduan yang
disampaikan oleh masyarakat.
-6-
(2) Tujuan dari Pcraturan Bupati ini adalah a.gar
penyelenggara dapat melaksanakan tugas dan
fungsinya dalam memberikan pelayanan yang
mudah, cepat, transparan, dan tepat sasaran,
atas pengaduan masyarakat pada Dinas
Pcnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bone.
BABm
KLA.SIFIKASIPENGADUAN
Pasa.l 3
Klas1fikasi
kelompok
pengaduan
berdasarkan
terbagi
tindakan
atas 3 (tiga)
penanganannya,
yaitu :
(1) Pengaduan ringan ada\ah jenis pengaduan
yang bersifat administrasi dan bisa tangam
dan diselesaikan langsung oleh petugas di loket
pengaduan.
{2) Pengaduan sedang adalah jenis pengaduan
yang bersifat administrasi atau teknis yang
harus ditangani dan diselesaikan oleh tim
penanganan pengaduan yang telah terbentuk,
atau kondisi dimana pelapor/pengadu
menyatakan tidak puas ataa penanga.nan
pengaduan yang diberikan di loket pengaduan
(Pcngaduan ringan).
(3) Pcngaduan berat adalah jenis pengaduan
yang bersifat administrasi dan teknis yang
dalam penanganannya ha.rus mclibatkan pihak
terkait di luar kewenangan Dinas Penanarnan
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bone atau kondisi dimana
pelapor/pengadu menyatakan tidak puas atas
penanganan pengaduan yang telah diberikan
oleh Tim Penanganan Pengaduan (Pengaduan
Sedang).
BAB-IV
MEKANlSME OAJf PROSEDUR PENAJfGAJfAJf
PEIIGA.DVAJf
Pasal 4
Mekanisme penanganan pengaduan terdiri dari :
(I) Pengaduan secara langsung kepada Oinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bone, yaitu pengaduan yang
-7-
disampaikan secara lisan melalui Loket
Pengaduan;
(2) secara tidak langsung kepada Penyelenggara,
yaitu melalui:
a. kotak pengaduan;
b. surat; dan
c. teknologi infonnasi, scperti te\epon,
faksimili, website, surat'elektronik (e-mail),
media penyiaran, layanan pesan singkat
ISMS/Short Messoge Service), atau jejaring
sosial dan scjenisnya.
Pasal S
Prosedur Penerimaan Pcngaduan terdiri dari :
(I) Prosedur Penerimaan Pengaduan secara
Langsung kepada Penyelenggara, meliputi:
a. pengelola menerima pengadu di tempat
Penyclenggara;
b. identitas Pengadu dijamin kerahasiaannya;
c. pengelola wajib mendengarkan aduan
pengadu, mencatat substansi pengaduan,
dan memberikan respon/tanggapan secara
langsung;
d. pengclola memeriksa substansi pengaduan
dari aspek kewenangan. Apabila substansi
pengaduan di luar kewenangan
penyclenggara, maka berkas pengaduan
tersebut diteruskan kepada penyclenggara
lain yang berwenang, serta harus
diinfonnasikan kepada Pengadu;
e. pengelola wajib mencatat setiap
pengaduan yang memuat sekurangkurangnya identitas pengadu yang terdiri
atas nama dan alamat lengkap, nomor
pengaduan, uraian keluhan atas pelayanan,
waktu penyampaian, sena tanda tangan;
•=
f. apabila karena kondisi tenentu pengadu
tidak mampu menulis dan/atau membaca,
ma.ka pengelola wajib membantu pengadu
untuk mengisi formulir pengaduan tersebut.
(2) Prosedur Penerimaan Pengaduan secara
Tidak Langsung kepada Penyelenggara, sebagai
berikut:
-8-
a. pengelola memeriksa substans.i pengaduan
dari aspek kewenangan;
b. apabila substansi pengaduan di luar
kewenangan Penyelenggara, maka
pengaduan tersebut diteruskan kepada
Penyelenggara Jain yang berwenang, sena
ha] ini harus diinformas\kan o\eh pengelola
kepada pengadu;
c. jika pengaduan tersebut tidak menyebut
identitas atau anonim dan tidak ada
nomor kontak yang bisa dihubungi,
maka pengaduan tersebut dapat diabaikan;
Pengelo\a pengaduan membcrikan
respon atau tanggapan awal kepada
pengadu paling lambat 3 hari kerja sejak
pengaduan diterima;
d. pengelola pengaduan memberikan bukti
penerimaan pengaduan kepada pengadu
apabila pengaduan dilakukan di Loket
Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bone untuk menjadi acuan dalam
penyelesaian pengaduan; dan
e. penyelenggara wajib menyediakan sarana
bagi pengadu untuk dapat memantau status
penyelesaian pengaduan.
(3) Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik,
meliputi:
a. penyelesaian atau solusi yang diambil harus
memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat
dicapai, dan rcalistis;
b. solusi dapat berupa penyelesaian pengaduan
dan/atau rcncana perbaikan pelayanan;
c. solusi tersebut menjadi bagian perbaikan
kinerja pelayanan penyelenggara;
d. pengelola pengaduan wajib merahasiakan
inronnasi yang bersifat pribadi, dan menurut
derajatnya inerupakan rahasia
negara/jabatan sesuai dengan perundangundangan;
e. pengelola pengaduan wajib memberikan
akses kepada masyarakat untuk
mendapatkan status penyelesaian
pengaduannya;dan
.9.
r. penyampaian penyelesaian pengaduan
kepada pengadu paling lama 30 hari
kalender sejak pengaduan diterima.
(4) Pengarsipan Pengaduan.
a. dokumen dan pelaporan pengaduan
disimpan dengan aman dan diupayakan
menggunakan fasilitas • digital, sehingga
memudahkan penemuan kembali apabila
diperlukan;
b. pengarsipan dilakukan dalam bentuk data
elektromk (softcopy). Apabila terdapat data
hnrdcopy wajib diubah menjadi data
softoopy dan disimpan dalam database;
dan
c. pengelola pengaduan wajib
mempublikasikan jumlah, dan status
penyelesaian pengaduan kepada masyarakat
secara berkala.
(5) Prosedur Penanganan pengaduan oleh
pihak ekstemal dijalankan sesuai dengan
mekanisme internal masing- masing lembaga/
organisasi dengan tetap berkoordinasi dengan
pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone sena lebih
berperan sebagai mediator atau fasilitator
antara pihak pelapor dengan pihak Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bone.
(6) Kajian dan evaluasi atas penanganan
pengaduan sebaga.imana dimaksud dalam Pasal
3 dilaksanakan oleh Tim Penanganan
Pengaduan.
(7) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat {6) ditetapkan melalui
Keputusan Bupati.
(8) Dalam proses penanganan pengaduan,
Dinas Penanaman ·Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dapat
melibatkan Ombudsman Republik Indonesia,
KLPKUK Sulawesi Se\atan, LSM, Asosiasi
Usaha, dan pihak ekstemal lainnya.
(9) Apabila terjadi pengaduan yang melibatkan
lintas SKPD, maka Di'nas Penanaman Modal
clan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
·IO·
Bone dapat mcmohon fasilitasi •kepada Asisten
Sekretariat Daerah yang membidangi.
(10) Segala pengaduan yang diterima oleh Dinas
Penanaman ModaJ dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bone dan haeil tindak
lanjutnya wajib disampaikan ke Bupati melalui
Bagian Humas Sekretariat paerah Kabupaten
Bone.
(11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone wajib
menindaklanjuti segala hasil pengaduan dengan
berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan
SKPD Teknis Terkait.
BABV
ALUR, FORMULIR, DAN TANDA BUKTI
PERERIMAAN PENGADUAN
Pasal 6
Alur penanganan pengaduan, Fonnulir, dan Tanda
Bukti Penerimaan Pengaduan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pmtu Kabupaten Bone tercantum pada lampiran
Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak
terpisahkan.
BABVI
PEMBIAYAAN
Pasal 7
Segala biaya yang diperlukan dalam
penyelenggaraan pengelolaan Penanganan
Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersumber pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone.
BAB VII
PEMBINA.AB DAN PENGAWASAN
Pas.al 8
(1) Bupati akan melaksanakan pembinaan,
pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pengelolaan penanganan
pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu. Pintu Kabupaten Bone.
(2) Dalam ha! ditemukan dan / atau
terdapat kekeliruan berdasarkan hasil
- 1 I •
pengawasan daJam penanganan pengaduan
akan ditinjau kembali. ·
BAB VIII
KETENTUAJf PERALIHAJf
Pasal 9
(1) Peraturan Bupati yang ada selama ini dan
mengatur ha! yang sama yang menjadi dasar
pelaksanaan penanganan pengaduan pada
Dinas Penanaman ModaJ dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone,
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis
pelaksanaannya, akan diatur kemudian dalam
Keputusan Bupati dan / atau Keputusan
Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
BABIX
KETElfTUAJf PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati im dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatcn
Bone.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2017
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2017/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
'l f ' 'f i
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Luwu Utara.
5. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Luwu Utara.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Utara
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Latihan Kerja.
10. Tugas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas jabatan.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
. .
� d
\ r \:
BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
a. Kepala UPT;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Kepala UPT Pasal 4
(1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huru.f a mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Latihan Kerja.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala UPT mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan latihan
Kerja;
b. pelaksanaan kebijakan teknis Latihan Kerja;
c. pelaksanaart evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
Latihan Kerja;
\ ,,·,'
d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan olek Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4} Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Kepala UPT mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. menclistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. rnemantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis Latihan Kerja;
h. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Latihan Kerja;
i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis Latihan Kerja;
j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi dan sarana prasaana Latihan Kerja;
k. melaksanakan fasilitasi transfortasi teknologi
Latihan Kerja;
1. mengoordinasikan dan pemantauan, pengendalian, kebijakan teknis Latihan Kerja;
melaksanakan dan evaluasi
m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peratutan perundang undangan;
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
.
' ,i
. ..
Pasal 5
(l} Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengkoorclinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingungan UPT.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. membantu, mengawasi clan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. · melakukan koordinasi pelaksanaan dalam lingkungan UPT sehingga koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kegiatan;
kegiatan terwujud integrasi
g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
h. mengoodinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
J. mengoodinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian;
k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
1. mengoordinasikan danmelaksanakan pelayanan ketatausahaan;
m. mengoodinasikan dan melakukan adminstrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
p. melakukan koorclinasikan dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi UPT;
q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
. Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
s. menyelengggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 6
(1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat ( 1) huruf c, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan Jabatan Fungsioanl pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisi kebutuhan, formasi, sesuai ketentan peraturan perundang• undangan.
BABV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM
JABATAN
Pasal 7
Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
BAB VI TATAKERJA
Pasal 8
( 1) UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas ssesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
(2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronasasi, simflikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.
Pasal 9
(1) Kepal UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan seluruh personil dalarn lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing - masing.
(2) Setiap laporan yang diterima sabagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
(3) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dalarn melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan.
(4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan
kerjasarna dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalarn rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah
Kabupaten Luwu Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2017.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 14 Tahun 2017
TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2017/14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Dan Uraian Tugas Jabata Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, dipandang perlu menetapkan Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI;
TATA KERJA;
TUGAS DAN URAIAN TUGAS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2017.
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturLingkungan Hidup
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Tahun 2017/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan kawasan dan tuntutan investasi disepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Kabupaten Sukoharjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 330);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 330)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 330)
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Program, Kegiatan dan Belanja yang akan disesuaikan dan ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017, selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017. Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Reguler, Dana Alokasi Khusus Afirmasi, Dana Alokasi Khusus Penugasan dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 645/20/IV/83/2017 tanggal 27 April 2017 perihal Permohonan Perubahan Mata Anggaran DAK Pembangunan Pasar Tahun Anggaran 2017, surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 50/PSPDIP/14/214 tanggal 04 Mei 2017 Perihal Usulan Pergeseran Anggaran DAK 2017 , dan surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 470/18/1427/2017 tanggal 10 Mei 2017 Perihal Revisi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, maka perlu disesuaikan dalam Peraturan Bupati ini.
UU No. 29 Tahun 1959; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - UU No. 18 Tahun 2016; - PP No. 58 Tahun 2005; - PP No. 59 Tahun 2014; - PP No. 60 Tahun 2014; - Perpres No. 97 Tahun 2016; - Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; -Permendagri No. 20 Tahun 2009; - Permendagri No. 31 Tahun 2016; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Permenkeu No. 50/PMK.07/2017; - Perda Kab. Kepulauan Sangihe No. 5 Tahun 2009; - Perda Kab. Kepulauan Sangihe No. 7 Tahun 2016; - Perbup Kepulauan Sangihe No. 76 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Kepulauan Sangihe No. 1 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan sangihe Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan sangihe Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017 diubah.
13 halaman (terdiri dari 11 halaman batang tubuh (terdapat 6 Pasal) dan 2 halaman lampiran).
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi NO. 14, BN.2017/No.1091, jdih.kemendesa.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Duta Perubahan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2017
Permen ESDM No. 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 14, BN 2017/ NO 242; PERATURAN.GO.ID : 4 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Penanaman Modal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
