Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Pasar Bahan Galian Mineral Non Logam Dan Batuan
ABSTRAK:
bahwa guna menentukan nilai harga dasar bahan galian mineral non logam dan batuan di wilayah Kabupaten Pati dalam rangka mempermudah penghitungan besarnya pajak, perlu diatur dan ditetapkan harga pasar bahan galian non logam dan batuan; bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di Daerah; bahwa Keputusan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2001 tentang Harga Pasar Bahan Galian Golongan C sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 28Tahun 2009; UU nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur mengenai Harga pasar bahan galian mineral non logam dan batuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2012.
Keputusan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2001 dicabut
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 58 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
yang berlandasan pada prinsip–prinsip efisiensi,
efektifitas, transparansi, terbina, bersaing, adil/tidak
diskriminasi dan akuntabel, maka dipandang perlu
dibentuk unit organisasi sebagai pelaksana pengadaan
barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jembrana;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan
ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah maka dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib
mempunyai Unit Layanan Pengadaan ( ULP );
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten
Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
1.KETENTUAN UMUM; 2.PEMBENTUKAN; 3.KEDUDUKAN TUGAS DAN KEWENANGAN; 4.SUSUNAN ORGANISASI; 5.KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN; 6.PELAKSANAAN; 7.PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; 8.EVALUASI DAN PELAPORAN; 9.KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
-
16
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 58 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menyebutkan dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan; bahwa sesuai perubahan tingkat inflasi di Kota Surakarta maka perlu dilakukan penyesuaian nilai tunjangan perumahan bagi anggota DPRD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pemberian tunjangan perumahan dan besarannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2012.
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD No 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian kab. Situbondo TA 2013
ABSTRAK:
bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/ 11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, perlu mengatur Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Bupati Situbondo.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 12 Tahun 1992; 3. UU Nomor 8 Tahun 1999; 4. UU Nomor 18 Tahun 2004; 5. UU 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; 6. UU Nomor 18 Tahun 2009; 7. PP Nomor 8 Tahun 2001; 8. PP Nomor 38 Tahun 2007; 9. Perpres 15 Tahun 2011; 10. Permentan Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007; 11. Permenrindag Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011; 12. Permentan Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011; 13. Permentan Nomor 69/Permentan/SR.140/11/2012; 14. Kepmenperindag Nomor 634/MPP/Kep/9/2002; 15. Kepmentan 237/Kpts/OT.210/4/2003 16. Kepmentan 239/Kpts/OT.210/4/2003; 17. Kepmentan 465/Kpts/OT.210/4/2006; 18. Pergup Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2012; 19. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 20. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008; 21. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2012; 22. Perbup Situbondo Nomor 57 Tahun 2012.
Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak, yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesiflk lokasi dan standar teknis dengan mempertirnbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Situbondo Tahun 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
9 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 58 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 65 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur ketentuan pemberian dan pemanfaatan insentif pajak daerah dengan menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011.
Dalam peraturan dibahas mengenai insentif dan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2012.
Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2011.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 58 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pontianak tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, PP No. 42 Tahun 2004, PP No. 53 Tahun 2010, Perwa No. 5 Tahun 2009, Perwa No. 6 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Prinsip Dasar, Etika PNS, Majelis Kode Etik, Pemeriksaan Majelis Kode Etik, Sanksi Pelanggaran Kode Etik, Rehabilitasi, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2012.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
