Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.529 peraturan dalam 0,051 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 6 Tahun 2013

Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup No. 6 th 2013 ttg ...ndudukan & Capil.pdf

kode etik pelayanan publik di lingkungan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten gorontalo.

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2013/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Kabupaten Gorontalo dalam hal Pemberian Perlindungan, Pengakuan, Penentuan Status Pribadi dan Status Hukum terhadap setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 13 Tahun 2011; Perbup No. 3 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Perbup No. 26 Tahun 2012; Perbup No. 33 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan dan fungsi, sumpah dan jani pelayanan publik, kewajiban dan tanggung jawab.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 06 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP 6 - 2013 ttg Perub...ati Kepada Camat.pdf

LAMPIRAN-PERUBAHAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur

ABSTRAK:

Memperhatikan Berita Acara Hasil Rapat tanggal 11 Desember 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, disepakati adanya penambahan/perbaikan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat di lingkungan kabupaten Kutai Timur.
Dasar Hukum: UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No.65 Tahun 2005; PP No.4 Tahun 2010; Permendagri No.4 Tahun 2010; Perda No.6 Tahun 2009; PERBUP No.46 Tahun 2001; PERBUP No.21 Tahun 2012.
Bidang Sosial dan Kemasyarakatan (Rekomendasi : 1. Memberikan rekomendasi pengumpulan uang untuk kegiatan sosial; 2. memberikan rekomendasi kepada siswa/mahasiswa kabupaten Kutai Timur yang menempuh pendidikan di luar daerah; 3. pemberian rekomendasi pendirian tempat ibadah; 4. pemberian rekomendasi bantuan sosial. Pembinaan : 1. membina kerukunan hidup antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah; 2. membina kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan; 3. pembinaan ekonomi kerakyatan; 4. pembinaan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, serta peranan wanita; 5. pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat); Bidang Lingkungan Hidup (Rekomendasi: merekomendasikan penetapan lokasi tempat pembuangan akhir (TPA); pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan; pengawasan: Pengawasan terhadap pengendalian kerusakan hutan; penyelenggaraan: melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang administrasi publik lainnya seusai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan pemerintah kabupaten Kutai timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2. melaksanakan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam (SDA) tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan (Pembinaan : 1. Pembinaan Partai Politik di Tingkat Kecamatan; 2. Pembinaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA); 3. Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa. Koordinasi: Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di Wilayah kerjanya;Fasilitasi: 1. Membantu pelaksanaan pemilu; 2. Memfasilitasi komunikasi ormas dan Parpol dalam rangka membina kesatuan bangsa di Kecamatan)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2013.
Peraturan yang Diubah: UU No.8 Tahun 1974; UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004 .
10 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 6 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten SIntang

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP-NO-6-TAHUN-2013-TT...DA KPTSP SINTANG.pdf

standar

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2013/NO.6, TBD No.6, LL KAB. SINTANG: 30 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten SIntang

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan peraturan daerah kabupaten sintang nomor 2 trahun 2008 tentang susunan organisasi perangkat daerah kabupaten sintang, peraturan bupati sintang nomor 52 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor pelayanan terpadu satu pintu kabupaten sintang ditegaskan bahwa kantor pelayanan terpadu satu pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integritasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian, serta ditegaskan dengan peraturan bupati sintang nomor 64 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan bupati sintang No.40 tahun 2009 tentang pendelegasian sebagian kewenangan bupati sintang di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan kepala kantor pelayanan terpadu satu pintu kabupaten sintang ;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Permen PAN No.PER/20/M.PAN/04/006, Permendagri No.24 Tahun 2006, Permendagri No.20 Tahun 2008, , Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, , Perda Sintang No.4 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2009, Perda Sintang No.9 Tahun 2010, Perda Sintang No.2 Tahun 2011, Perda Sintang No.6 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jenis Dan Standar Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2013.
Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 22 halaman lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

ilovepdf_jpg_to_pdf(35).compressed_.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 05 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUB NOMOR 05 TAHUN 201...SI IZIN GANGGUAN.pdf

RETRIBUSI

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 05, BD.2013/NO.279

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

bahwa dengan disahkan da diundangkan peraturan daerah kabupaten lemandau nomor 20 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan pada tanggal 17 desember 2012, maka untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut, perlu segera menetapkan peraturan pelaksananya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 20 Tahun 2012.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB IV PERINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI PERSYARATAN PERIZINAN; BAB VII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI; BAB VIII MASA BERLAKU IZIN; BAB IX MASA RETRIBUSI; BAB XI PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB XII PEMUNGUTAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI; BAB XIV; TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XV TATA CARA PENAGIHAN; BAB XVI CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN; BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XVII PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XIX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KASALUARSA; BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XXI KETENTUAN PIDANA; BAB XXII PENYIDIKAN; BAB XXIII PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2013.
22 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penetapan Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Nias TA 2013

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup NIAS NO. 5 THN 2013_compare.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 5 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Nomor 5 Tahun 2013.pdf

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2013/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi lzin Mendirikan Bangunan.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1960 Nomor'104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2186); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3318); 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3469f, Menimbang Mengingat 6. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 347); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4247); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antiara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5059); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 2 lndonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4532); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5230); 16. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksana Pembangunan untuk Kepentingan Umum 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian lzin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik lndonesia Nomor 276); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2), 20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8 ) 21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 21).
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. 3 Menetapkan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluasJuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dewan Penarakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga peruakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Sekdakab. 7. Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toraja Utara. 8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara. 9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. 11. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Toraja Utara. 12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usah Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi 4 massa, organisasi sosial politik' organisasi lainnya' lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetaP' 13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang dibangun atau diletakkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada' diatas atau dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung. 14. Bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton, batu' ba,ia dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun. 15. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang sebagian konstruksi utamanya permanen dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 tahun' 16. Bangunan sementara adalah bangunan Yang diPakai untuk Sementaradanumurbangunandinyatakankurangdari5(lima) tahun. 17. Bangunan-bangunan adalah sesuatu yang seluruhnya atau sebagian didirikan atau dibuat dan terletak langsung atau tidak langsung diatas atau dibawah permukaan tanah. 18. Cagar budaya adalah kawasan perlindungan terhadap bendabenda purbakala. 19. Garis sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan dan kiri jalan pada ruang pengawasan jalan. 20. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. 2'l . Rencana tata bangunan dan lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun kawasan sebagai alat kendali pemanfaatan ruang. 22. Rencana kota adalah rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota yang terdiri dari rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang kota dan rencana teknik ruang kota. 23. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang yang diperuntukkan sebagai daerah penanaman dikota atau wilayah, halaman yang berfungsi untuk kepentingan ekologis, sosial, ekonomi maupun estetika. 5 24. Ruang terbuka hijau pekarangan yang selanjutnya disingkat RTHP adalah ruang terbuka hijau yang berhubungan langsung dengan bangunan gedung dan terletak pada persil yang sama. 25. Koefisien daerah hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dengan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai tata ruang dan tata bangunan yang ada. 26. Lingkungan adalah bagian wilayah kota yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan kota secara keseluruhan. 27. Lingkungan perumahan adalah sekelompok rumah-rumah dengan prasarana dan fasilitas lingkungannya. 28. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan lingkungan yang meliputi antara lain jalan, saluran pembuangan air limbah dan saluran pembuangan air hujan. 29. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum. 30. Utilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan terdiri antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran. 31. Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan,pelestarian dan pembongkaran. 32. Penataan bangunan adalah serangkaian kegiatan merencanakan melaksanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang untuk lingkungan binaan berikut sarana dan prasarananya bagi kegiatan masyarakat dunia usaha dan pemerintah. 33. Harga bangunan adalah harga menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh dinas teknis terkait. 34. lnstalasi adalah konstruksi jaringan bahan penyambung dan perlengkapan alat-alat yang berkaitan dengan konstruksi jaringan. 6 35. lzin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan sesuatu bangunan yang dimaksudkan disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan. 36. IPB adalah lzin Penggunaan Bangunan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 37. Jarak bangunan adalah jarak yang paling pendek dlperkenankan dari bidang luar bangunan sampai batas samping dan/atau sampai belakang tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana. 38. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah jumlah lantai bangunan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas persil yang dinyatakan dalam prosentase atau kelipatan koefisien dasar bangunan. 39. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan persil yang dinyatakan dalam prosentase. 40. Loteng adalah bagian lantai tingkat bangunan yang bersifat tambahan, berpagar dan tidak dibatasi oleh dinding-dinding sebagaimana ruang tertutup. 41. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu. 42. Mengubah bangunan adalah pekerjaan menggali dan atau menambah bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut. 43. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bangunan ditinjau dari segi fungsi dan atau konstruksi. 44. Patane adalah bangunan yang khusus yang berfungsi sebagai tempat kuburan. 45. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. 7 53. Tinggi bangunan adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata_ rata permukaan tanah asal dimana bangunan didirikan sampai pada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap. 54. Hak atas tanah adale tanah yang ,"0", 0,,'n hak atas permukaan bumi yang disebut orang baik ."non, ,'"'*"n kepada dan dipunyai oleh orangserta badan hukum. raupun bersama_sama dengan orang lain 46. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai orang atau badan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 47. Petugas adalah pegawai negeri sipil yang mendapat tugas secara resmi melayani kepentingan umum dibidang mendirikan bangunan. 48. PIMB adalah permohonan izin mendirikan bangunan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 49. Rencana teknik adalah gambar-gambar dan dokumen-dokumen lainnya meliputi petunjuk pelaksanaan bangunan. 50. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, udara dan air termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. 51. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 52. Teras adalah bagian lantai bangunan yang bersifat tambahan, yang tidak dibatasi oleh dinding-dinding sebagaimana ruang tertutup. BAB I' OBJEK DAN SUBJEK RETR'BUS' Pasal 2 (1) Objek retribusi bangunan. adalah 8 pemberian Lin untuk mendirikan (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penin auan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agat tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pasal 3 Subjek retribusi adaiah orang pribadi atau badan yang memperoleh lzin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 Retribusi lzin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi lzin Tertentu. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 5 (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi lzin Mendirikan Bangunan diukur dengan mengunakan tarif luas lantai bangunan meter persegi (m2) ditetapkan seragam untuk tiap jenis bangunan sebagai berikut : a. Untuk bangunan permanen berlantai 1 (satu) Rp. 8.000,J m2; b. Untuk bangunan permanen berlantai 2 (dua) atau lebih Rp. 5.000,-/ m2; c. Untuk bangunan semi permanen berlantai 1 (satu) Rp. 4.000,-/ m2; 9 d. Untuk bangunan semi permanen berlantai 2 (dua) Rp. 3.000,-/ m2; e. Untuk bangunan sementara Rp. 2.000,-/ m2; dan f. Untuk bangunan tower 4o/o dari RAB. (2) Koefisien Guna Bangunan, Koefisien Luas Bangunan, dan Koefisien Tingkat Bagunan ditetapkan sebagai berikut : a Koefisien Guna Bangunan b. Koefisien Luas Bangunan : c. Koefisien Tingkat Bangunan : No Guna Bangunan Koefisien 1 2 3 4 5 6 7 Bangunan Sosial Bangunan Perumahan/Rumah Tinggal Bangunan Fasilitas Umum Bangunan Pendidikan Bangunan Kelembagaan/ Kantor Bangunan Perdagangan dan Jasa Bangunan Industri 0,50 1,00 1,00 1,00 1,50 2,50 2,50 No Luas Bangunan Koefisien 1 2 3 4 5 6 7 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,00 3,50 No Tingkat Bangunan Koefisien 1 2 3 4 Bangunan 1 Lantai Bangunan 2 Lanlai Bangunan 3 Lantai Bangunan 4 Lantai keatas 1,00 2,00 2,50 3,00 l0 BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 6 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. (2) Biaya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 (2) Besarnya biaya administrasi ditetapkan sebagai berikut : a. untuk bangunan permanen Rp. 200.000,J IMB; b. untuk bangunan semi permanen Rp. 150.000,-/ IMB; c. untuk bangunan sementara Rp. 100,000,J IMB; d. untuk bangunan tower Rp. 500.000,J IMB; dan e. untuk bangunan rumah adat Toraja Rp. 200.000,J IMB (3) Khusus untuk bangunan milik swasta yang melalui proses pelelangan, biaya Rekibusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) diatur sebagi berikut : a. bangunan baru sebesar 2Yo dari nilai rencana anggaran biaya (RAB) bangunan; b. rehabilitasi berat atau revitalisasi sebesar 1% dari nilai rencana anggaran biaya (RAB) bangunan; dan c. rehabililasi ringan sebesar 0,57o dari nilai rencana anggaran biaYa (RAB) bangunan l1 (1) Struktur dan besar tarif Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) dihitung sebagai perkalian antara tarif luas bangunan meter persegi 1m2; dit<ati koefisien guna bangunan, dikali koefisien lantai bangunan, dikali koefisien tingkat bangunan. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8 Rekibusi yang terutang dipungut dalam wilayah daerah tempat pelayanan diberikan. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSITERUTANG Pasal g Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan. Pasal 10 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan BAB IX TATA CARA PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 11 ( 1) Setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan lzin Mendirikan Bangunan kepada Bupati Toraja Utara dengan dilampiri persyaratan administrasi dan persyaratan teknik. (2) Pemohon mengisi form Blanko lzin Mendirikan Bangunan yang berisikan hal-hal sebagai berikut : - permohonan lzin Bangunan; - surat Pemyataan Pemohon; - surat Persetuiuan Tetangga; - surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah; dan - Sertifikat / Akta Jual Beli / Surat Keluasan Tanah. (3) Blanko lzin Mendirikan Bangunan yang telah diisi data pemohon, diperiksa, dinilai, dipantau dan ditandatangani oleh Kepala lembang / lurah dan camat , tempat lokasi bangunan tersebut dibangun. (4) Permohonan tersebut diperiksa, dinilai dan disetujui oleh petugas Dinas Tata Ruang dan Permukiman, sebagai dasar untuk pemberian lzin Mendirikan Bangunan. t2 (5) Setelah permohonan izin dinilai petugas sempadan meninjau lokasi bangunan tersebut untuk menerbitkan gambar peta lokasi bangunan. (6) Setelah gambar peta lokasi bangunan diterbitkan, pemohon membayar Retribusi IMB untuk penerbitan IMB oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran (1) Permohonan lzin Mendirikan Bangunan wajib didaftar oleh petugas dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman. (21 Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penetapan retribusi. (3) Bentuk pendaftaran sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut : - mengisi form Blanko lzin Mendirikan Bangunan (lMB); - gambar bangunan (denah, tampak dan potongan bangunan); - surat buKi tentang status hak atas tanah; dan - Rekomendasi dari instansi terkait. Bagian Kedua Tata Cara Penetapan Pasal 13 (1) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), petugas polisi sempadan Dinas Tata Ruang dan Permukiman meninjau ke lokasi bangunan tersebut. (2) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi, petugas polisi sempadan menerbitkan gambar peta lokasi bangunan. (3) Petugas menghitung besarnya Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) berdasarkan perkalian antara tarif luas bangunan meter persegi 1m21 dikali koefisien guna bangunan, dikali koefisien lantai bangunan, dikali koefisien tingkat bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). IJ Pasal 12 Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan Pasal 14 (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) maka petugas menetapkan hasil perhitungan Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP). (2) Pemungutan dilakukan oleh Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toraja Utara. Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran Pasal 15 Pembayaran rekibusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. Tata cara pembayaran yaitu para pemohon IMB membayar sesuai dengan hasil perhitungan Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada bendahara penerima Dinas Tata Ruang dan Permukiman' (1) (2) BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 16 (1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kineria tertentu' Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanla Daerah' Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 huruf b peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara p"'Ut'i'n dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan e4af Oaeran dan Retribusi Daerah (Berita Daerah *"irp","n Toraia Utara Tahun 201 1 Nomor 12)' (2) (3) Pasal 17 Hasil penerimaan berupa biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)' dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 14 (1) Daerah, Kecamatan, Lembang dan Kelurahan dengan pembagian sebagai berikut : a. Dinas Tata Ruang dan Permukiman, 50 % (lima puluh persen); b. Kecam&n, 15 % (lima belas persen); dan c. Lembang / Kelurahan, 35 % (tiga puluh lima persen). (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayal (2) disetor ke kas daerah dan dihimpun oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kemudian diberikan kepada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Kecamatan, Lembang dan Kelurahan setiap 3 (tiga) bulan. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2013.
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

BD 5 (PATEN)-OCR.pdf

pelayanan administrasi terpadu

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, LD.2013/No.5 SERI.E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu perhatian atas kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan; bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu Menetapkan Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2002; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu. Hal-hal yang diatur antara lain kewenangan pelayanan apa saja yang dilimpahkan, jenis pelayanan perizinan yang diberikan, jenis pelayanan non perizinan yang diberikan, siapa saja camat yang diberikan kewenangan pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2013.
9 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 5 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang Dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP-NO-5-TAHUN-2013-TT...LA KPTSP SINTANG.pdf

DELEGASI WEWENANG

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2013/NO.5, TBD No.5, LL KAB. SINTANG: 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang Dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan peraturan daerah kabupaten sintang nomor 2 trahun 2008 tentang susunan organisasi perangkat daerah kabupaten sintang, peraturan bupati sintang nomor 52 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor pelayanan terpadu satu pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang pelayanan terpadu yang meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan bukan perizinan sesuai dengan kebijakan bupati;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.96 Tahun 2012, Perpres No.27 Tahun 2009, Perkep BKPM No.12 Tahun 2009, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perbup Sintang No.52 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Bidang Pelayanan Perizinan Dan Pelayanan Non Perizinan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2013.
Peraturan ini memiliki 7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar No. 5 Tahun 2013

Standar Operasional Prosedur Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat Pada Aspek Perizinan Dilingkungan Kabupaten Polewali Mandar

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup no 5 th 2013 SOP P...ewenangan Bupati.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT