PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BOALEMO
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2005/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 9 Tahun 1985; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD 2005/No.16 Seri C
Peraturan Daerah (Perda) tentang Sempadan Sumber Air
ABSTRAK:
bahwa sumber air merupakan unsur lingkungan yang vital, yang mewadahi air sebagai salah satu sumberdaya alam yang menjamin berlanjutnya kehidupan dan sumber air serta menjadi sarana pengendali daya rusak air yang mengancam kehidupan, sehingga pada sumber air perlu ditetapkan adanya penyangga, pemisah dan pelindung berupa daerah sempadan; bahwa pengaturan mengenai daerah sempadan, garis sempadan dan pembangunan di pinggir sumber air dalam Peraturan daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 20 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan Sungai dan Sumber Air dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pembangunan di Pinggir Sungai dan Sumber Air, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini; bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b terseut di atas, perlu pengaturan kembali sempadan sumber air seta menata bangunan dan atau sarana prasarana fisik lainnya yang didirikan di daerah sempadan sumber air, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Sempadan Sumber Air;
UU No 11 Tahun 1950; UU No 5 tahun 1960; UU No 5 Tahun 1990; UU No 24 Tahun 1992; UU No 23 Tahun 1997; UU No 41 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; PP No 22 Tahun 1982; PP No 27 Tahun 1991; PP No 35 Tahun 1991; PP No 27 Tahun 1999; PP No 20 Tahun 2001; PP No 82 Tahun 2001; PP No 16 Tahun 2004; Keppres No 32 Tahun 1990; Perda Prov Jabar No 2 Tahun 2000; Perda Prov Jabar No 3 Tahun 2001; Perda Prov Jabar No 2 Tahun 2003; Perda Prov Jabar No 1 Tahun 2004; Perda Prov Jabar No 3 Tahun 2004; Perda Prov Jabar No 3 Tahun 2005; Perda Prov Jabar No 7 Tahun 2005;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, penataan daerah sempadan sumber air, penetapan garis sempadan, pemanfaatan daerah sempadan, bangunan di pinggir garis sempadan, peran serta masyarajat, larangan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan pidana, penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2005.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 20 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1997 dicabut.
39 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2005
BANTUAN - KEUANGAN - KEPADA - PARTAI - POLITIK - YANG - MEMPUNYAI - KURSI - DI - DPRD - KABUPATEN - SUMEDANG
2005
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD Kab. Sumedang Tahun 2005 No. 16 Seri E
Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mempunyai Kursi di DPRD Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
Bahwa partai politik merupakan aset negara dan dalam rangka terwujudnya kehidupan demokrasi pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik, untuk mendukung ke arah tersebut diperlukan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, hasil Pemilihan Umum tahun 2004
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003
Peraturan ini mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mempunyai Kursi di DPRD Kabupaten Sumedang, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pemberian Bantuan Keuangan; Bantuan Keuangan; Tata Cara Pengajuan Bantuan; Penyerahan Bantuan Keuangan; Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2005.
7 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 8 Tahun 2005
KEDUDUKAN - KEUANGAN BUPATI - DAN - WAKIL BUPATI - OGAN KOMERING ULU TIMUR
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2005/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka
dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Kedudukan
Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 8 Tahun 1974 ;2. UU No 37 Tahun 2003;UU No 10 Tahun 2004;UU No 32 Tahun 2004;5. UU No 33 Tahun 2004;PP No 25 Tahun 2000;PP No 105 Tahun 2000;PP No 109 Tahun 2000
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain :KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI,KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI ,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat Strategis/Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan/terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum APBD serta strategi dan prioritas APBD yang telah dilakukan perubahan dan telah disepakati pada tanggal;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2005.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Praturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Protokoer dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002.
Peraturan ini Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
Susunan Organisasi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2005.
4 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2005
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Retribusi Administrasi
ABSTRAK:
bahwa dengan meningkatnya pelayanan administrasi yang diberikan Pemerintah
Kabupaten dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang,
maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Administrasi ;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kebupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2001;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Administrasi. Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2005.
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Administrasi diubah.
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2005
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD 2005/No.8 Seri C
Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan, Penyidikan Penyakit Hewan dan Pemotongan Hewan di Wilayah Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2005.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
