Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan, Perdagangan Dan Industri Kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Bab III Pelaporan
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 72 Tahun 2021
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 04 Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2021, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
UU No.12 Tahun 1999, UU No. 33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PermenLHK No.P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, PermenPUPR No.32/PRT/M/2016, PERDA No.18 Tahun 2016,
Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukinan
Dan Pertanahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Halaman 19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Iuran Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pekerja/Buruh
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi biaya pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan Rumah Susun Sederhana Sewa Pekerja/Buruh sebelum diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai Surat Plt. Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : RU.08.01/Rs/336 tanggal 17 Juni 2020 Hal Persiapan Penentuan Iuran Pengelolaan, perlu melakukan penarikan iuran kepada penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa Pekerja/Buruh; bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas penarikan iuran pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pekerja/Buruh yang dikelola Pemerintah Kabupaten Kendal, perlu mengatur Tarif Iuran Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pekerja/Buruh; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Iuran Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pekerja/Buruh;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip perhitungan dan tarif iuran pengelolaan rusunawa pekerja/buruh, tarif iuran pengelolaan rusunawa pekerja/buruh, pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif iuran pengelolaan rusunawa pekerja/buruh.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 73 Tahun 2022
PERBUP Kab. Buton Utara No. 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagai salah satu program prioritas nasional lingkup instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 /Prt/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 6);
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Bentuk, Nomenklatur Dan Tipe Perangkat Daerah;
Bab III Kedudukan dan Susunan Organisasi;
Bab IV Tugas dan Fungsi;
Bab V Tata Kerja;
Bab VI Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi Dan Pemberhentian Dalam Jabatan;
Bab VII Ketentuan Peralihan;
Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
16
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 73
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 31 TAHUN
2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ABSTRAK:
Mengingat : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan
peyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman,
maka ketentuan mengenai kompensasi lahan makam perlu
dilakukan penyempurnaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor
31 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 12 Tahun 2020; 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019; 12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2020
Materi Pokok: mengatur mengenai perubahan Peraturan Walikota Kediri Nomor
31 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; memuat perubahan: 1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus,
ayat (6) diubah, ayat (8) dihapus, dan ayat (10) diubah terkait pembayaran kompensasi; 2. Ketentuan Pasal 26 diubah terkait tim verifikasi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
mengubah Peraturan Walikota Kediri Nomor
31 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
jumlah 5 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 73 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaTransportasi Darat/Laut/UdaraPerumahan, Permukiman
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 73, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 074
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 telah ditetapkan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. Bahwa terdapat perubahan spesifikasi kendaraan dan kenaikan terhadap besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 perlu ditinjau kembali;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
2 Tahun 2017
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi; Bab 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 74 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyerahan/Perolehan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyerahan/Perolehan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
UU No 17 tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 1 Taun 2011; UU no 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 69 Tahun 1992; PP No 88 Tahun 2014; Permendagri No 9 Tahun 2009; Permen PU dan Perumahan No 05/PRT/M/2016; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kota Salatiga No 2 Tahun 2016; Perda Kota Salatiga No 5 Tahun 2017; Perwali salatiga No 42 Tahun 2010; Perwali Salatiga No 31 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang PSU Perumahan, Penyerahan PSU Perumahan, Perolehan PSU Perumahan, Tim Verifikasi, Pengelolaan PSU Perumahan, Pelaporan dan Pembinaan, Pembiayaan dan Sanksi Administratif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 74 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 74 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa Bidang Sarana dan Prasarana Permukiman dan Kelistrikan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana permukiman dan kelistrikan di Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan bidang sarana dan prasarana permukiman dan kelistrikan; bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan; bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pemberian, pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan Bantuan Keuangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Bidang Sarana dan Prasarana Permukiman dan Kelistrikan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban
Bab III Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan
Bab IV Sanksi
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
14 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
