Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.358 peraturan dalam 0,041 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 37 Tahun 2021

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Kupang No. 21 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang

Mencabut

Peraturan Walikota Kupang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Download file:

perwali no. 37 tahun 2021.pdf

organisasi-susunan-kedudukan

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 554

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kedudukan dan Struktur Organisasi; Bab 3. Tugas dan Fungsi; Bab 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah; Bab 5. Kelompok Jabatan Fungsional; Bab 6. Tata Kerja; Bab 7. Ketentuan Peralihan; Bab 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Walikota Kupang Nomor 35 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 halaman; 1 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 37 Tahun 2018

Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

2018 PERBUP KAB. BOYOLALI 037.pdf

tugas jabatan - dinas kependudukan dan pencatatan sipil

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2018/NO.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan sebagai pedoman guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016; Perbup Boyolali No 25 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas dispendukcapil yang terdiri dari tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, serta Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
32 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1986

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Download file:

PP NO 37 TH 1986.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Abstrak

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Download file:

Permendagri_No._37_Th_._2007.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 37 Tahun 2022

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Muara Enim No. 35 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim

Download file:

Perbup 37 Tahun 2022.pdf

penetapan-penegasan-batas desa

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2022/No.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 45 Tahun 2017; Permendagri No. 111 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim yang memuat ketentuan umum; ruang lingkup; penetapan dan penegasan batas desa; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022.
Mencabut PERBUP Kab. Muara Enim No. 35 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim
33 hlm, II lampiran 2 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 37 Tahun 2017

Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERBUP BMS NOMOR 37 TAHUN 2017.pdf

DAMPAK LALU LINTAS

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2017/NO.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 ayat (2) dan Pasal 172 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisas Dampak Lalu Lintas;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 38 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 2011; PP No 79 Tahun 2013; Permendagri No 1 Tahun 2014; Perda Kab Banyumas No 1 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan analisis dampak lalu lintas dengan melakukan ANALALIN sesuai dengan jenis dan ukuran pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur. Analisis pengembang atau pembangun, harus dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat dan hasilnya disusun dalam bentuk dokumen hasil ANDALALIN. Diatur juga mengenai tata cara pengajuan dan penilaian dokumen analisis dampak lalu lintas, tim evaluasi, tindak lanjut hasil analisis dampak lalu lintas, pembinaan dan pengawasan dan persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
14 hlm

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2017

Batas Daerah Kabupaten Kapuas Dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2019

Batas Daerah Antara Kabupaten Gunung Mas Dengan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Permendagri No.37 Tahun 2019.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1951

Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Jawa-Timur

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PP No. 37 Tahun 1951.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal No. 37 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mandailing Natal

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

37-PERBUP TUPOKSI PERKIM.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 1986.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2007.