Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.656 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2013

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak Dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perda No.17 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah :

Permen ESDM No. 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Download :
Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1963

Penetapan Tenggang Waktu Peralihan Pelaksanaan Usaha Petambangan Minyak dan Gas Bumi Oleh Perusahaan-Perusahaan Bukan Perusahaan Negara

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
pp no 018 tahun 1963.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2013

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perbup No 18 2013 Pertambangan.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 1964

Penambahan Wilayah Kuasa Pertambangan Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (PN-Pertamina)

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 1 Tahun 1969

Download :
Keppres No.18 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1959

Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
PP No 018 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009

Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Mencabut :

Keputusan Menteri ESDM Nomor 1453K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum
Keputusan Menteri ESDM Nomor 812K/40/MEM/2003 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Mineral Untuk Pemrosesan dan Pelaksanaan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Download :
Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2010

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 25 Tahun 2018 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download :
PERATURAN DAERAH KAB.KOBAR NO.18 TH.2010.pdf

Abstrak

pajak dan retribusi daerah

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2010/18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

ABSTRAK:

bahwa, dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu jenis pajak kabupaten
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK; BAB III DASAR PENGENAAN TARIF, PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN; BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK; BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN; BAB VI SURAT TAGIHAN PAJAK; BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING; BAB IX TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF; BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XIII KETENTUAN KHUSUS; BAB XIV PENYIDIKAN; BAB XV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN; BAB XVI KETENTUAN PIDANA; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2010.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Seri: D Tahun 1998) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
17 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2012

Energi Dan Ketenagalistrikan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perda_no.18_thn_2012_ energi dan ketenagalistrikan_rtf.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 18 Tahun 2020

Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Standar/Pedoman

Download :
Perbup Kepulauan Yapen Nomor 18 2020.pdf

Abstrak

mineral-bukan-logam-dan-batuan-standar

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan

ABSTRAK:

Bahwa untuk menghitung pengenaan Nilai Jual pengambilann mineral batuan bukan logam sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perda Kab. Kepulauan Yapen No.7 Tahun 2012, maka dipandang perlu menetapkan harga standar mineral bukan logam dan batuan.
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 40 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Kepulauan Yapen No. 7 Tahun 2012
Dalam peraturan ini diatur tentang harga standar mineral bukan logam dan batuan sebagaimana yang terlampir pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. Harga standar yang diatur dalam peraturan ini digunakan untuk menentukan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang selanjutnya menentukan dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2020.
4 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 1963.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .