Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.843 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Alas Kaki, Elektronik, Serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Mengubah :

Permendag No. 68 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Alas Kaki, Elektronik, Serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga

Download :
Permendag Nomor 78 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2018

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 89 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang DIkenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 72 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 78 Tahun 2018.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2023

Penelitian Ulang di Bidang Kepabeaan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
2023pmkeuangan078.pdf

Abstrak

kepabeaan

2023

Peraturan Menteri Keuangan NO. 78, BN.2023 (647)/33 hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Ulang di Bidang Kepabeaan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran arus barang sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas perekonomian, dibutuhkan penguatan peran pengujian kepatuhan pengguna jasa setelah barang keluar dari kawasan pabeaan (post clearance control) melalui mekanisme penelitian ulang berdasarkan manajemen risiko b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea masuk dan perhitungan bea keluar melalui penelitian ulang c. mekanisme penelitian ulang berdasarkan manajemen risiko; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea masuk dan perhitungan bea keluar melalui penelitian ulang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008,Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, penelitian dibidang kepabeaan, kegiatan penelitian ulang, penetapan petunjuk teknis dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2023.
33 hlm

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 79 Tahun 2017

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 87 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 69/M-DAG/PER/9/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 79 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 79 Tahun 2018

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 92 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokam Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 73 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 79Tahun 2018.PDF

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 79 Tahun 2009

Pemberian Biaya Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Serta Biaya Pengelolaan Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
2009pw3228079.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 79 Tahun 2022

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA ONLINE DAN PAPERLESS

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PERBUP_NO_79_TAHUN_2022_TENTANG_SISTEM_DAN_PROSEDU.pdf

Abstrak

BPHTB

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD Kab. Sampang Tahun 2022 No. 79

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA ONLINE DAN PAPERLESS

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi dan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, responsive dan transparan kepada masyarakat khususnya pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diperlukan penguatan di sisi administrasi dalam hal pemungutannya; b. bahwa pengaturan pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kabupaten Sampang, belum mencukupi kebutuhan daerah dalam melaksanakan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara Online dan Paperless.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022
peraturan ini mengatur mengenai Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara Online dan Paperless. meliputi: ketentuan umum; obyek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak; dasar pengenaan pajak, tarif pajak dan penghitungan pajak; pemungutan pajak; pendaftaran, penelitian dan pembayaran pajak BPHTB; Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan Ketetapan,dan penghapusan atau pengurangan Sanksi administrasi ; keberatan dan banding; pelaporan; kedaluarsa penagihan; pengawasan, sanksi administratif; ketentuan peralihan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2022.
jumlah 29 halaman

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Ekspor Kopi

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor

Mengubah :

Permendag No. 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi

Download :
Permendag No. 80 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2021

Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kota Yogyakarta

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Standar/Pedoman

Abstrak

dana-cukai

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 80, BD.2021/NO.80

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat, bidang penegakan hukum, dan bidang kesehatan serta program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah, maka Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima oleh Daerah digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Dasar hukum peraturan ini:Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020
Materi pokok: Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pelaksana,Tim Koordinasi, dan Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
Jumlah Halaman : 11 HLM; Lampiran : 4 halaman

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2018

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor Dan Impor Barang Tertentu

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 40 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu

Mengubah :

Permendag No. 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor Dan Impor Barang Tertentu

Download :
Permendag No. 80 Tahun 2018.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2020.