Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 79 Tahun 2009

Pemberian Biaya Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Serta Biaya Pengelolaan Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang Pemberian Biaya Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Serta Biaya Pengelolaan Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pemberian Biaya Pemungutan PBB; Besaran Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan PBB; Pengaturan Besaran Imbangan Biaya Pemungutan PBB; Pemberian Biaya Pengelolaan Data BPHTB; Pengelolaan dan Pelaksanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjar Nomor 79 Tahun 2009 tentang Pemberian Biaya Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Serta Biaya Pengelolaan Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

T.E.U.

Indonesia, Kota Banjar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Banjar

Tanggal Penetapan

14 Oktober 2009

Tanggal Pengundangan

15 Oktober 2009

Tanggal Berlaku

15 Oktober 2009

Sumber

BD 2009 /79 SERI B

Subjek

BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Banjar

Bidang

Halaman ini telah diakses 232 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2009pw3228079.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMBERIAN - BIAYA - INTENSIFIKASI - PAJAK - BUMI - DAN - BANGUNAN - (PBB) - SERTA - BIAYA - PENGELOLAAN - DATA - BEA - PEROLEHAN - HAK - ATAS - TANAH - DAN - BANGUNAN - (BPHTB)
2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 79, BD 2009 /79 SERI B
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Pemberian Biaya Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Serta Biaya Pengelolaan Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
ABSTRAK:	Bahwa dengan telah terbentuknya Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui Keputusan Walikota Banjar Nomor: 973/Kpts.60-DKAD/2009 serta dalam rangka menunjang operasionalisasi Tim, dipandang perlu diberikan biaya Pemungutan dan Pengelolaan Data berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Walikota UU No. 12 Tahun 1994; UU RI No. 20 Tahun 2000; UU RI No. 27 Tahun 2002; UU RI No. 10 Tahun 2004; UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU RI No. 33 Tahun 2004; PP RI No. 16 Tahun 2000; PP RI No. 58 Tahun 2005; PP RI No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permenkeu No. 21/PMK.07/2009; Perda Kota Banjar No. 17 Tahun 2006; Perda No. 7 Tahun 2008; Perda Kota Banjar No. 11 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2009 Peraturan ini mengatur tentang Pemberian Biaya Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Serta Biaya Pengelolaan Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pemberian Biaya Pemungutan PBB; Besaran Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan PBB; Pengaturan Besaran Imbangan Biaya Pemungutan PBB; Pemberian Biaya Pengelolaan Data BPHTB; Pengelolaan dan Pelaksanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2009. UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 4 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521