PERGUB Prov. DIY No. 113 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2010/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah
Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2009, maka perlu menetapkan uraian
tugas dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang
Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah
Laut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008;
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG URAIAN TUGAS KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANAH DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; URAIAN TUGAS KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU; KETENTUAN LAIN-LAIN DAN KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2010.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 37 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mandailing Natal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Nomor 37 Tahun 2012
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, Lembaran Daerah Nomor 295
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ABSTRAK:
a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
UU No. 13 Tahun 2002;
UU No. 23 Tahun 2006;
UU No. 12 Tahun 201 l;
UU No. 5 Tahun 2014;
UU No. 23 Tahun 2014;
UU No. 30 Tahun 2014;
PP No. 18 Tahun 2016;
Permendagri No. 80 Tahun 2015;
PERDA Kota Bima No. 5 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
-
-
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Mars Musi Rawas Sebagai Lagu Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Lagu Mars Musi Rawas merupakan simbol dan identitas atas program Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, yang bertujuan untuk meningkatkan budaya kerja serta pelayanan masyarakat agar menjadi lebih baik dan terarah. Sebagai lagu yang menjadi simbol dan identitas dari Kabupaten Musi Rawas, perlu diatur dalam pengelolaan dan penggunaan atas lagu Mars Musi Rawas dalam berbagai kegiatan serta program-program kerja Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu menetapkan peraturan ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 28 Tahun 2014; PERDA Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur ketentuan Umum, Lirik dan Makna Mars Musi Rawas dan Penggunaan Mars Musi Rawas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
5 hlm, Lampiran : 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 ayat (2) dan Pasal 172 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisas Dampak Lalu Lintas;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 38 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 2011; PP No 79 Tahun 2013; Permendagri No 1 Tahun 2014; Perda Kab Banyumas No 1 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan analisis dampak lalu lintas dengan melakukan ANALALIN sesuai dengan jenis dan ukuran pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur. Analisis pengembang atau pembangun, harus dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat dan hasilnya disusun dalam bentuk dokumen hasil ANDALALIN. Diatur juga mengenai tata cara pengajuan dan penilaian dokumen analisis dampak lalu lintas, tim evaluasi, tindak lanjut hasil analisis dampak lalu lintas, pembinaan dan pengawasan dan persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 37 Tahun 2019
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA BENGKULU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 37
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan dan Strategi Kota Bengkulu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Bengkulu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011
4. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2011
Jakstrada memuat :
a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga;dan
b. strategi, program, dan target pengurangan dan
penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
37
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
