Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 21, BN.2017/No.1610, peraturan.go.id : 4 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Uang Daerah Dan Kas Daerah
ABSTRAK:
Pengelolaan uang daerah dan kas daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, transaparan, akuntabel dan
partisipatif dengan mengacu pada prinsip pengelolaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Pedoman Pengelolaan Uang Daerah Dan Kas Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2019.
Peraturan yang Dicabut: Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan yang akan Diatur: Penempatan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PPKD selaku BUD dengan Bank Umum.
19 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI nomor 21 tahun 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlakukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
b. bahwa pemahaman tidak seragam mengenai benturan kepentingan menirnbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada performance kinerja Penyelenggara Negara, sehingga perlu disusun pedoman umum penanganan benturan kepentingan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, benturan kepentingan merupakan situasi dimana Penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
-
Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa guna mewujudkan terlaksananya pengangkatan dan
pemberhentian Perangkat Desa telah ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa ;
bahwa untuk memberikan aturan yang bersifat teknis dalam
melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud agar terwujud kesamaan
persepsi dan penafsirannya, dlpandang perlu menetapkan petunjuk
pelaksanaan yang dapat dijadikan pedoman;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerlntah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerlntah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerlntah Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Menter! Dalam · Negerl Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menter! Dalam Negerl Nomor 21 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang meliputi Lowongan Dan Pengisian Perangkat Desa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Pendaftaran Bakal Calon, Penelitian Berkas Dan Pelaksanaan Kerja Sama, Ujian Penyaringan, Penetapan Calon Yang Berhak Diangkat Menjadi Perangkat Desa, Pembiayaan, Sanksi Administrasi Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Yang Berstatus Perangkat Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2011.
12 halaman
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Majene No.7 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam DPA SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
1152 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2018
TATA CARA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui mekanisme yang transparan, objektif, akuntabel dan profesional, perlu dilakukan seleksi secara terbuka;
b. bahwa Peraturan Bupati Sorong Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 46 Tahun 2011; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014; dan Perda Kab. Sorong Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Monitoring dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2018.
Peraturan Bupati Sorong Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong
-
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
