Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Perizinan dan Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk memudahkan dan mempercepat proses perizinan dan non perizinan, maka diperlukan sistem yang efektif, efisien dan akuntabel secara elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Presdien Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Bupati Brebes Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Bupati Brebes Nomor 69 Tahun 2020; Peraturan Bupati Brebes Nomor 22 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Perizinan Online dan Non Perizinan Online; Hak dan Kewajiban; Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Online; Sanksi Administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Imbalan Jasa Pelayanan Di UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Jasa pelayanan merupakan salah satu komponen dari retribusi pelayanan kesehatan berupa jasa untuk tindakan yang diberikan tenaga medis, paramedis maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis pelayanannya, dimana terhadap jasa pelayanan dimaksud diberikan suatu imbalan. Guna kepentingan imbalan jasa pelayanan dapat dikelola secara transparan (keterbukaan informasi), akuntabel, bertanggungjawab, mandiri, serta adanya kesetaraan dan kewajaran maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Imbalan Jasa Pelayanan di UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2020, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Imbalan Jasa Pelayanan di UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip, Sumber Pendapatan, Komponen Imbalan Jasa Dalam Tarif Pelayanan Kesehatan, Besaran Imbalan jasa Sarana dan Jasa Pelayanan, Pemanfaatan dan Pembagian Imbalan Jasa Pelayanan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
8 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2018
PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti perubahan regulasi dan
memberikan kepastian informasi investasi, maka perlu
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
Nomor 34). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perdagangan,
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala
Badan Penanaman Modal, Nomor 69 Tahun 2009;
Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009; Nomor 60/MDAG/PER/12/2009; Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun
2017
Beberapa bagian Lampiran dalam Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 34)
diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Gubernur ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
Beberapa bagian Lampiran dalam Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 34)
diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Gubernur ini.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Nomor 36 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN DAN PERHITUNGAN NILAI PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA RUANG MILIK JALAN DAN BANGUNAN DI ATAS SALURAN AIR
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESAMAAN DAN KESERAGAMAN PROSEDUR, PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN GUNA MENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, PERLU MENENTAPKAN PERATURAN BUPATI
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 36, BN.2017/No.973, peraturan.go.id : 7 hlm.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam Pelaksanaan Kerja Sama Operasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 36 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 65 Tahun 2005; Permendagri No. 6 Tahun 2007; Perka BKPM No. 14 Tahun 2011.
Dalam Peraturan ini diatur tentang capaian, target, dan rencana pembiayaan Standar Pelayanan Minimal bidang Penanaman Modal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, prinsip-prinsip SPM, penetapan SPM, pelaporan, pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2013.
Mencabut Pergub No. 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal
4 hlm, lampiran : 2 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 36 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Lubuklinggau
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan danpelayanan masyarakat, dalam rangka mewujudkan Reformasi birokrasi maka perlu disusun Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Mininal pada Pemerintahan Kota Lubuklinggau. Sesuai Pasal 9 ayat (3) PP No.65 Tahun 2005, Pemerintah Daerah meyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat target tahunan capaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Menteri.
UU No.7 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.6 Tahun 2007; Permendagri No.79 Tahun 2007; Perda Kota Lubuklinggau No.1 Tahun 2008; Perda Kota Lubuklinggau No.2 Tahun 2008; Perda Kota Lubuklinggau No.3 Tahun 2008; Perda Kota Lubuklinggau No.4 Tahun 2008; Perda Kota Lubuklinggau No.5 Tahun 2008.
Dalam PERWALI ini diatur mengenai Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pengorganisasian; Monitoring dan Evaluasi; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2013.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan-ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 8 ayat (5), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017;
Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif, Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
Jumlah Halaman : 12 HLM; Lampiran : 4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat