Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2020

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Maksud diselenggarakan PTSP, adalah sebagai upaya: a. terwujudnya pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum; dan b. terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan dan Non Perizinan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

29 Juni 2020

Tanggal Pengundangan

29 Juni 2020

Tanggal Berlaku

29 Juni 2020

Sumber

bd.2020/21

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 1384 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Nomor 21 Tahun 2020 ttg Penyelenggaraan PTSP.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mencabut :

PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

PELAYANAN
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, bd.2020/21
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:	bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui peningkatan investasi yang memanfaatkan potensi sumber daya alam daerah, melalui penciptaan iklim investasi yang memberikan keuntungan ekonomi bagi dunia usaha, diantaranya dengan cara memberikan kemudahan birokrasi pelayanan perizinan yang dilakukan secara profesional, transparan, efisien dan efektif. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, terdapat perubahan nomenklatur perizinan dan non perizinan serta mekansime dan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan perlu diganti Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Maksud diselenggarakan PTSP, adalah sebagai upaya: a. terwujudnya pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum; dan b. terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan dan Non Perizinan.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 25 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2020

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT