PERBUP Kab. Kubu Raya No. 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akmal, menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pernerintah Nornor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nornor 2 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nornor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nornor 25 Tahun 2010 ;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka, maka
perlu disusun sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan PerKabupatenan Kab.Kolaka;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam
Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kolaka (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 09 ) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republil? Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
*
dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republiok Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kabupaten ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
13. Peraturan Daerah Kab.Kolaka Nomor 03 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Kabupaten Kolaka);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
RUANG LINGKUP
BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PBB P2
BAB IV
SENGKETA
BAB V
FASILITAS
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2014.
64 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 32 Tahun 2014
KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEBAGAI PERSYARATAN PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BONE
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2014/NO.362
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEBAGAI PERSYARATAN PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BONE
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian
perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga
kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam
maupun luar hubungan kerja diperlukan jaminan
sosial melalui kepesertaan Program Badan
Penye1enggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; <_
b. bahwa memperhatikan ketentuan pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013
tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga
Badan Penye1enggara Jaminan Sosial, antara lain
pada pokoknya menegaskan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial dalam rangka meningkatkan
kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten;
c. bahwa sebagai upaya untuk mendukung
kepesertaan Program Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten
Bone memandang perlu mewajibkan setiap orang
atau perusahaan mengikutsertakan tenaga
kerjanya dalam program Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di
atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kewajiban Kepesertaan Badan
Penye1enggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Sebagai Persyaratan Pemberian Pelayanan
Perizinan di Kabupaten Bone
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2918) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang
Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3201) ;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3468) ;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5256) ;
Mengingat
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5256) ;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578) ;
15.<Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi,
dan Pemerintah Kabupaten /Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013
tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993
Penyelenggaraan Program J aminan Sosial Tenaga
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5472) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara
dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja
dan Penerima Bantuan luran dalam
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5481) ;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan
Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253) ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN
KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARAJAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAANSEBAGAI PERSYARATAN
PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH
PEMERINTAHKABUPATENBONE.
MEMUTUSKAN :
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER-24/
MEN/VI/ 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga
kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan
kerja;
23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik
Indonesia Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang
Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan,
Pembayaran luran, Pembayaran Santunan dan
Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan
Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
25. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP196/ MEN/ 1999 ten tang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja
Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi ;
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
52 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Sulawesi Selatan ;
26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34
Tahun 2014 tentang Kewajiban Kepesertaan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Dalam Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di
Provinsi Sulawesi Selatan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor
10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2008 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor
1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN
KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARAJAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAANSEBAGAI PERSYARATAN
PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH
PEMERINTAHKABUPATENBONE.
MEMUTUSKAN :
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER-24/
MEN/VI/ 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga
kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan
kerja;
23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik
Indonesia Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang
Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan,
Pembayaran luran, Pembayaran Santunan dan
Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan
Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
25. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP196/ MEN/ 1999 ten tang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja
Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi ;
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
52 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Sulawesi Selatan ;
26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34
Tahun 2014 tentang Kewajiban Kepesertaan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Dalam Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di
Provinsi Sulawesi Selatan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor
10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2008 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor
1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
Menetapkan
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunl945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pe1aksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang darr/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya,
lembaga , dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan
tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik
swasta maupun negara.
8. Orang adalah orang perorangan baik sebagai pekerja mandiri maupun
sebagai orang yang mempekerjakan orang lain.
9. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap
orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam
rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan.
10. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan
yang disediakan oleh pemerintah daerah.
11. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju
terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
12. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang
selanjutnya disebut Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program
negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan
bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai
pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan
pe1ayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh
tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
14. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau
badan-badan lainnya yang memperkerjakan pegawai negeri dengan
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau
perpanjangan izin kepada SKPD di lingkungan pemerintahan
daerah wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS
Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir.
(2) Setiap perusahaan yang me1akukan permohonan pengurusan
atau perpanjangan izin kepada SKPD di lingkungan pemerintah
daerah wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS
Ketenagakerjaan setempat yang te1ah dilegalisir dan telah
Pasal4
BABIII
KEWAJIBAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN
SEBAGAI PERSYARATAN PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
Sasaran Peraturan Bupati ini adalah setiap orang atau pemberi kerja
yang mempekerjakan tenaga kerja di daerah.
Pasal3
Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi :
a. meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja;
b. memberikan manfaat bagi tenaga kerja; dan
c. meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal2
15. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hilk peserta
dan/ atau anggota keluarganya.
16. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan
jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau
masyarakat.
17. Tanda pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan,· yang selanjutnya
disebut wajib lapor adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis
setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali,
memindahkan atau membubarkan perusahaan yang disampaikan
kepada Kepala Dinas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
18. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatarr/bendahara penge1uaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.
19. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat
SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan
pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan
oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
PASAL 2
Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi :
a. meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja;
b. memberikan manfaat bagi tenaga kerja; dan
c. meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 3
Sasaran Peraturan Bupati ini adalah setiap orang atau pemberi kerja
yang mempekerjakan tenaga kerja di daerah.
BABIII
KEWAJIBAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN
SEBAGAI PERSYARATAN PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
PASAL 4
(1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau
perpanjangan izin kepada SKPD di lingkungan pemerintahan
daerah wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS
Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir.
(2) Setiap perusahaan yang me1akukan permohonan pengurusan
atau perpanjangan izin kepada SKPD di lingkungan pemerintah
daerah wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS
Ketenagakerjaan setempat yang te1ah dilegalisir dan telah
(3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisikan :
a. kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja
yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan
Program BPJS Ketenagakerjaan
PASAL 5
Setiap SKPDjUnit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan dibidang perizinan bagi orang atau
perusahaan, wajib menambahkan persyaratan pelayanan berupa:
a. kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja
yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program
BPJS ketenagakerjaan.
Orang atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
termasuk orang atau perusahaan yang mengurus izin penelitian
yang secara nyata mempekerjakan orang lain.
Pengecualian atas ketentuan dan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan bagi orang yang mengurus izin
penelitian semata untuk kepentingan akademik dan bukan proyek
penelitianj non provit.
PASAL 6
Setiap orang atau perusahaan yang mengikuti pelelangan barang
danj atau jasa di SKPDjUnit Kerja, wajib melampirkan dokumen
berupa:
a. Kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja
yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
b. Keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan
program BPJS Ketenagakerjaan.
Setiap Orang atau perusahaan yang begerak dibidang pekerjaan jasa
konstruksi atau jasa lainnya yang melakukan pengurusan SPP-LS
dengan menggunakan belanja pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah, wajib melampirkan
kembali dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
PASAL 7
Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan atas ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, setiap SKPDjUnit Kerja
dilingkungan Pemerintah Daerah termasuk Badan Pelayanan Perizinan
terpadu wajib menyesuaikan Standar Operasional Prosedurnya.
BABIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PASAL 8
Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan pada perusahaan dilakukan secara periodik dan
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan Tim Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program BPJS
Ketenagakerjaan yang dibentuk oleh Bupati.
(3) Tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut
dalam Keputusan Bupati
BABV
SANKSI ADMINISTRASI
PASAL 9
(1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa tidak
diberikannya pelayanan publik tertentu.
(2) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) berupa tidak diterbitkannya izin Pemerintah Daerah atas
permintaan BPJS Ketenegakerjaan
PASAL 10
(1) Setiap pejabatjPegawai Negeri Sipil penyelenggara pelayanan pada
SKPDjUnit Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5, dapat dikenakan sanksi administrasif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis; dan
c. Sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
dibidang kepegawaian.
(3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
secara berjenjang dan proporsional.
BABVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 11
Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus kepada BPJS
Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan ketenagakerjaan berupa
jaminan sosial kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap
(PTT)dan Tenaga Honorer lingkup Pemerintah Daerah.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 12
Pemberian atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap
berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini
BAB VIII
KETENTUANPENUTUP
PASAL 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2014.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 32 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, Berita Daerah 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
1. Penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan tolak ukur dan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat.
2. Sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
1. UU Nomor 9 Tahun 1967
2. UU Nomor 28 Tahun 1999
3. UU Nomor 25 Tahun 2009
4. UU Nomor 12 Tahun 2011
5. UU Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008
Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pelayanan dasar berdasarkan SPM Provinsi yang ditetapkan Pemerintah meliputi:
a. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
b. Bidang sosial;
c. Bidang layanan terpadu badi perempuan dan anak korban kekerasan;
d. Bidang lingkungan hidup;
e. Bidang ketenagakerjaan;
f. Bidang ketahanan pangan;
g. Bidang kesenian;
h. Bidang perhubungan; dan
i. Bidang penanaman modal.
SPM provinsi memuat:
a. Jenis pelayanan dasar;
b. Indikator SPM;
c. Batas waktu pencapaian;
d. Target pelaksanaan SPM; dan
e. Penanggung jawab.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2014.
10
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 32 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Samarinda Yang Ada Sudah Tidak Sesuai Lagi Dengan Kondisi Saat Ini;
UU No.27 Tahun 1959); UU No.5 Tahun 1962; UU No.7 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; PP No.16 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.3 Tahun 1990; KEPMEDAGRI No.47 Tahun 1999; Peraturan Menteri Negara Otonomi Daerah No.08 Tahun 2000; PERMENDAGRI No.2 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.57 Tahun 2007; KEPMENDAGRI dan Otonomi Daerah No.8 Tahun 2000; PERDA Kota Samarinda No.06 Tahun 2008; PERDA No.04 Tahun 2010.
Peraturan Walikota tentang susunan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air minum tirta kencana kota samarinda
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2014.
Pasal 18
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2010.
Uraian tugas jabatan di lingkungan PDAM akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.
Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Belanja Untuk Mendanai Kegiatan Yang Mendesak
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
