Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Dan Dokter Tamu Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 78 Tahun 2011
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mencabut
PERWALI Kota Yogyakarta No. 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 83 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta No. 83 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 83 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 78 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Izin Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Sebagai Pegawai Titipan Di Luar Instansi Kota Palembang
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi pemberian izin PNS di lingkungan Pemkot Palembang sebagai pegawai titipan di luar instansi Pemkot Palembang, perlu dilakukan pengaturan mengenai pemberian izin dimaksud. Untuk itu perlu menetapkan perda ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; Perka BKN No. 13 Tahun 2003; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, izin titipan, persyaratan, jangka waktu, sanksi administrasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2011.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2011
PERWALI Kota Yogyakarta No. 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No.75 Tahun 2011 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perda Kotamadya Daerah Tingkat Ii Yogyakarta No.8 Tahun 1998 ttg Izin Penyelenggaraan Reklame
Mencabut
PERWALI Kota Yogyakarta No. 75 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 8 Tahun 1998 ttg Izin Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta No. 75 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 075 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Pencapaian Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 74 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dan Angkutan Diatas Air Di Kota Baubau
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonom i Daerah di bidang
P erhubungan perlu dilakukan penataan dalam pengaturan
kepelabuhanan di Daerah Kota Baubau;
b. bahwa berhubung dengan m aksud tersebu t pada h u ruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan W alikota.
: 1. U ndang-U ndang N om or 13 Tahun 2001 tentang Pem bentukan Kota
Bau-Bau (Lem baran Negara R epublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, T am bahan Lem baran Negara N om or 4120);
2. Undang-U ndang Nom or 32 Tahun 2004 tentang Pem erintahan Daerah (Lem baran Negara R epublik Indonesia Tahun 2004 Nom or 125, Tam bahan Lem baran Negara N om or 4437), sebagaim ana telah diubah dua kali terakhir dengan U ndang-U ndang N om or 12 Tahun 20087 tentang Pem erintahan Daerah (Lem baran Negara R epublik Indonesia Tahun 2008 Nom or 59, Tam bahan Lem baran Negara N om or 4844);
3. Undang-U ndang Nom or 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara R epublik Indonesia Tahun 2008 Nom or 64, Tam bahan Lem baran Negara N om or 4849);
4. U ndang-U ndang N om or 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lem baran Negara R epublik Indonesia Tahun 2009 N om or 112, Tam bahan Lembaran Negara N om or 5038);
5. Undang-U ndang N om or 12 Tahun 2011 tentang Pem bentukan Peraturan Perundang-undangan (Lem baran Negara R epublik Indonesia Tahun 2011 Nom or 82, Tam bahan Lem baran Negara Nom or 5234);
6. Peraturan Pemerintah N om or 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan standar Pelayanan M inim al (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nom or 150, Tam bahan Lembaran Negara N om or 4585)
7. Peraturan Pem erintah Nom or 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pem binaan Dan Pengawasan P enyelenggaraan Pem erintahan Daerah (Lem baran Negara R epublik Indonesia Tahun 2005 Nom or 165, Tam bahan Lembaran Negara N om or 4593);
8. Peraturan Pem erintah N om or 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan P em erintahan A ntara Pem erintah, Pem erintah Daerah Provinsi dan Pem erintah Daerah K abupaten/K ota (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 N om or 82, Ta m bahan Lem baran Negara N om or 4737); 9. Peraturan Pem erintah Nom or 41 Tahun 2007 tentang Organisasi P erangkat Daerah (Lem baran Negara R epublik Indonesia Tahun 2007 N om or 89, Tam bahan Lem baran Negara N om or 4741);
10. Peraturan Pem erintah N om or 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lem baran Negara R epublik Indonesia Tahun 2009 Nom or 151, Tam ba han Lem baran Negara N om or 5070);
11. Peraturan Pem erintah N om or 20 Tahun 2010 Tentang A ngkutan Di Perairan (Lem baran Negara R epublik Indonesia Tahun 2010 Nom or 26, Tam bahan Lem baran Negara Nom or 5108);
12. Peraturan M enteri Dalam Negeri Nom or 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan M enteri Dalam Negeri N om or 16 Tahun 2006 tentang P rosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan M enteri Dalam Negeri N om or 53 Tahun 2007 tentang P engaw asan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nom or 2 Tahun 2011 tentang Perubahan A tas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau N om or 2 Tahun 2008 tentang O rganisasi dan Tata Kerja dinas Daerah (Lem baran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEPELABUHANAN
BAB III ANGKUTAN LAUT
BAB III KETATALAKSANAAN DAN PEMBAYARAN
BAB IV PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat