Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Temanggung, perlu menyusun Standar Pelayanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, standar pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2012.
27 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 50 Tahun 2012
PENDIDIKAN DASAR - RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2012/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Pemerintahan Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan
minimal kepada masyarakat secara merata pada Pendidikan Dasar
wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal
yang telah ditetapkan Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a petlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
Pemerintah Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 tabun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintab Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturao Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Penclidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor:
575/C/KEP/OT/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rem bang Nomor 9 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab penyelenggaraan SPM, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
49 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 51 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Kota Tegal Tahun 2012 - 2017
ABSTRAK:
bahwa praktek mempekerjakan anak pada bagian jenis
pekerjaan-pekerjaan terburuk, harus segera dihapus
karena merendahkan harkat dan martabat manusia
khususnya anak-anak serta merampas hak anak untuk
tumbuh dan berkembang secara wajar;bahwa penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk
untuk anak di daerah, perlu diselenggarakan secara
terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pembentukan Komite Aksi Daerah dan Pemberdayaan
Masyarakat dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak perlu menetapkan
Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kota Tegal Tahun
2012-2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Tegal tentang Rencana Aksi Daerah
Penghapusan Bentuk-Bentuk pekerjaan Terburuk Untuk
Anak di Kota Tegal Tahun 2012-2017;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang strategi rencana aksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2012.
26 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 51 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaannya dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan dan
Petunjuk Teknis bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2012
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Petunjuk Pelksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Struktur Besarnya Tarif Retribusi; Prosedur dan Tayta cara Pemberian Hak Penempatan; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pembayaran; Pengurangan, Kekeringan dan Pembebasan Retribusi; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2012.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
