Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk membantu penyusunan anggaran dari program dan kegiatan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan untuk pencapaian prestasi kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menetapkan Standar Biaya; bahwa untuk kelancaran tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal tidak diatur dalam Standar Biaya Umum maka diperlukan adanya Standar Biaya Khusus;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomo 41/Per/M.Kominfo/11/2007, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/Per/M.Kominfo/05/2007, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomo 16/Per/M.Kominfo/10/2010, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nornor 03 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM, STANDAR BIAYA KHUSUS, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELAKSANAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI E-PLANNING YANG TERINTEGRASI
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanaan publik yang prima disusun sistem e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting
-Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No.28 tahun 1999, UU no.25 tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.56 tahun 2005, PP No.6 Tahun 2008, PP No.82 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2017, PP no.17 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.52 Tahun 2011, Permenpan No.52 Tahun 2011, Permenpan No.35 Taahun 2012, Permendagri No.86 Tahun 2017, Perda No.6 Tahun 2010, Perda No.1 Tahun 2014, Perda No.3 Tahun 2016, Perda No.3 Tahun 2016, Perda No.3 Tahun 2018
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Tata Cara pengusulan Program/Kegiatan Melalui E-Planning; Integrasi Eplanning ke E budgeting; Pengendalian dan evaluasi; ketentuan lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
Peraturan ini memiliki 13 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2019/NO.14: TLD NO. 206
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Status dan Wilayah Tanah Adat
ABSTRAK:
Pengaturan mengenai masyarakat adat yang telah ada belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai wilayah adat yang merupakan bagian terpenting dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Kutai Barat; sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Daerah sesuai kewenangan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Status dan Wilayah Tanah Adat.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Prov. Kaltim No. 1 Tahun 2015.
Peraturan Daerah Tentang Status dan Wilayah Tanah Adat, Wilayah Tanah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas - batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun, dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat, Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi, Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Pengelolaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Kewajiban Pemegang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2019.
13
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Kupang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Kupang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan program jaminan kesehatan di Kota Kupang telah dilakukan oleh Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan, sehingga dalam rangka akuntabilitas pengganggaran program jaminan kesehatan di Kota Kupang, maka perlu untuk mencabut Peraturan Walikota yang telah bertentangan dengan Program pelayanan kesehatan oleh Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan; bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/3890/SJ tanggal 19 Oktober 2016 perihal Dukungan Pemerintah Daerah pada Program Jaminan Kesehatan kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia menyatakan bahwa segera mengintegrasikan Jamkesda ke dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Kupang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Kupang
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 5 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Kupang No. 13 Tahun 2016;
Peraturan tersebut berisi tentang Pencabutan Peraturan Walikota Kupang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Kupang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
Peraturan Walikota Kupang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Kupang
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2019
TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2016/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Sinjai
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai barang
milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan
neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan
berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah;
Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual,
asset yang digunakan oleh Pemerintah Daerah
termasuk asset tak berwujud yang mempunyai
manfaat ekonomi atau potensi jasa terbatas, perlu
dilakukan amortisasi untuk penyesuaian nilai
sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa dari suatu asset tak berwujud;
Dalam rangka pelaksanaan amortisasi barang
milik daerah berupa asset tak berwujud dapat
dilakukan secara efisien, efektif, dan optimal
diperlukan pedoman/regulasi produk hukum daerah
sebagai acuan dalam pelaksanaan amortisasi barang
milik daerah berupa asset tak berwujud;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak
Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara
Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak
Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam
Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset
Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 68);
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun2014 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 33);
19. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai
(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor
44);
20. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual
(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 3);
OBJEK AMORTISASI
NILAI ASET TAK BERWUJUD YANG DAPAT DIAMORTISASI
MASA MANFAAT
METODE AMORTISASI
PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2016.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang CUTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan kepala desa dan perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus melaksanakan cuti;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.112 Tahun 2014, Permendagri No.82 Tahun 2015, Permendagri No.83 Tahun 2015, Perda No.6 Tahun 2015, Perda No.8 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa; Mekanisme Pengajuan Cuti; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman dan 13 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2019
jaminan persalinan - petunjuk teknis penggunaan dana program
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2019/No. 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa program jaminan persalinan bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah terjadinya komplikasi pada ibu hamil, bersalin, nifas serta bayi baru lahir dengan mendekatkan akses dan mencegah keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama untuk penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas kesehatan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permenkes No 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana alokasi Khusus Nonfisik Bisang Kesehatan, menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusu Nonfisik Bidang kesehatan antara lain terdiri atas Jaminan Persalinan; bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan sesuai dengan \Permenkes No 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Alokasi khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, perlu adanya regulasi tentang petunjuk teknis penggunaan dana program jaminan persalinan di Kab Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kab Cilacap;
|UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 tahun 2014; PP No 101 tahun 2012; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 32 Tahun 2014; Perpres No 82 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sasaran dan tujuan jampersal, ruang lingkup pelayanan jampersal, penyelenggara jampersal, mekanisme pelaksanaan jampersal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
6 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 14 Tahun 2019
Perusahaan Daerah Perdagangan Umum Dan Jas Konstruksi
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2003/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUSAHAAN DAERAH PERDAGANGAN UMUM DAN JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan pelaksanaan Otonomi Daerah maka penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah diblayal dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sehinggga Daerah dituntut untuk mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan mernbiayai Pelaksanaan Pembangunan, Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Perdagangan Umum dan Jasa Konstruksi Kabupaten Takalar;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969, tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
7. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
8. Peraturan Pemerintah Nomar 700n tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomur 30 Tahun 2000 Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tentang Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
10. Keputusar: Presiden Nomor 44 Tahim 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah
13. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Tata Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomar 73 Tahun 1960 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Utang Piutang pada Perusahaan Daerah yang baru dibentuk;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawasan Perusahaan Daerah ;
Pembentukan, Kedudukan, Tujuan Dan Fungsi, Rapat Umum Pemegang Saham, Organisasi Dan Manajemen, Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota DIreksi,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2003.
14 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Cimahi
ABSTRAK:
untuk mendukung pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Cimahi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, perlu untuk menetapkan Peraturan WaIi Kota tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Cimahi
UU no 9 tahun 2001, UU No 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014
mengatur tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk rnengubah perilaku hygiene dan sanitasi yang meliputi perilaku buang air besar, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan rumah tangga, mengelola sampah rumah tangga dan mengelola limbah cair rumah tangga.
Terdiri dari 9 pasal
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
sesuai ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan dalam kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kriteria Pengeluaran Anggaran Dalam Keadaan Darurat, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019.
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
