Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 72 peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yang menegaskan bahwa rencana bisnis dan anggaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No,28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.39 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.23 Tahun 2005, PP No.24 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran, Mekanisnme Pengajuan Dan Penetapan Rencana Bisnis Dan Anggaran Dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, Integrasi/ Konsolidasi Rencana Bisnis Dan Anggaran Dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2013.
Peraturan ini memiliki 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 51 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 60 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 48 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan tarif Retribusi Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan kenaikan hargabahan bakar minyak yang berpengaruh terhadap biaya penyediaan layanan ambulans pada rumah sakit umum daerah ade muhammad djoen sintang yang cukup besar dan besarnya tarif retribusi tidak efektif lagi untuk menyelenggarakan layanan tersebut, maka perlu tarif retribusi pelayanan ambulans yang dimaksud yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten sintang nomor 7 tahun 2012 tentang reribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah ade muhammad djoen sintang
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.29 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.27 Tahun 1983, PP No.32 Tahun 1996, PP No.23 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Permendagri No.61 Tahun 2007, Permendagri No.53 Tahun 2011, Perda Sintang No.8 Tahun 2006, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.7 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan Peraturan Bupati No 7 Tahun 2012 terdiri atas 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2013.
Peraturan ini memiliki 5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 47 Tahun 2013
pedoman respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir di kabupaten boalemo
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2013/NO.438
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Respon Cepat Penanganan Kehamilan, Persalinan Dan Bayi Baru Lahir Di Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Boalemo.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.32 Tahun 1996; Permendagri No.79 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir di kabupaten boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan ruang lingkup, pemberi pelayanan kesehatan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir, sasaran, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 47 Tahun 2013
Rencana aksi daerah millenium development goals (rad mdg's) kabupaten gorontalo tahun 2013-2015
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2013/NO.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Millenium Development Goals (RAD MDG'S) Kabupaten Gorontalo Tahun 2013-2015
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang program percepatan Target Milleniun Development Goals Kabupaten Gorontalo.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No,12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; PP No.30 Tahun 1979; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No.5 Tahun 2009; PP No.5 Tahun 2010; Perda Kab Gorontalo No.13 Tahun 2011; Instruksi Presiden No.3 Tahun 2010.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Millennium Development Goals (MDGS) Kabupaten Gorontalo Tahun 2013-2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 36 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 47 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 103 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin / Tidak Mampu Masyarakat Kabupaten Trenggalek
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 47 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III Dan Tarif Pelayanan Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 47 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemetaan Apotek Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa pembangunan di bidang pelayanan farmasi di
Kabupaten Banyumas bertujuan untuk meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan kefarmasian;
berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur bahwa
Pemerintah Daerah dapat menentukan jumlah dan jenis
fasilitas pelayanan kesehatan, pemberian izin, serta
persebaran sarana kesehatan yang diselenggarakan
masyarakat di wilayah Ka bu paten dengan
memperhatikan luas wilayah, kebutuhan pelayanan
kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola
penyakit, pemanfaatannya, fungsi sosial, dan
kemampuan dalam memanfaatkan teknologi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemetaan Apotek di Wilayah
Kabupaten Banyumas
Pasal 18 Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
922 / Menkes /Per/ X/ 1993; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
7 41 / Menkes /Per/VII/ 2008; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V / 2011; Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008
Maksud Dan Tujuan; Hasil Pemetaan Persebaran Apotek; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2013.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 46 Tahun 2013
Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2013/NO.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dengan memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang.
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 44 Tahun 2009, PP No. 23 Tahun 2005, Permendagri No. 61 Tahun 2007, Perda Kab. Serang No. 13 Tahun 2007.
1.ketentuan umum;2.maskud dan tujuan;3.pelyanan kesehatan;4.cara mengukur tingkat penggunan jasa;5.pola tarif pelayanan kesehatan;6.penggunaan pendapatan;7.tanda bukti pembayaran;8.ketentuan lain lain;9.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
Keputusan Direktur RSUD Serang tentang Besarnya jasa pelayanan dan jasa rumah sakit untuk pemeriksaan penunjang diagnostik, per katagori kelas perawatan; Keputusan Direktur tentang Jasa pelayanan dan jasa sarana rumah sakit, baik untuk pasien rawat jalan, instalasi gawat darurat maupun rawat inap; Keputusan Direktur tentang Jasa pelayanan, jasa pelayanan anestesi, jasa perawatan dan jasa rumah sakit pada tindakan medik dan terapi operatif maupun jasa pelayanan dan jasa rumah sakit pada tindakan medik dan terapi non narkose; Keputusan Direktur tentang Tarif pemanfaatan sarana dan prasarana BLUD RSUD lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas.
15 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
