Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.141 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1965
• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu
Pendirian Perusahaan Negara Arta Yasa
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 60 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
Download file:
pp no 001 tahun 1965.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pendirian Perusahaan Negara "Koja"
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
pp no 040 tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1962 Tentang Penyerahan Tugas dan Wewenang Serta Penyerahan Perusahaan Tertentu Departemen Perindustrian Rakyat Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 74)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 23 Tahun 1962 tentang Penyerahan Tugas dan Wewenang Serta Penyerahan Perusahaan Tertentu Departemen Perindustrian Rakyat Kepada Daerah Tingkat I
Download file:
pp no 039 tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pendirian Perusahaan-Perusahaan Negara: Aduma Niaga, Aneka Niaga, Panca Niaga, Satya Niaga, dan Pembangunan Niaga
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 73 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Aneka Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  2. PP No. 52 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Aduma Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  3. PP No. 37 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N) Pantja Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  4. PP No. 10 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N) Satya Noiaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  5. PP No. 47 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN.) Pembangunan Niaga Dan Perusahaan Negara (P.N.) Sapta Motor Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  6. PP No. 22 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Darma Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
pp no 031 tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pembubaran Perusahaan-Perusahaan Dagang Negara: Sinar Bhakti, Tulus Bhakti, Marga Bhakti, Fajar Bhakti, Budi Bhakti, Jaya Bhakti, Aneka Bhakti, Tri Bhakti dan Sejati Bhakti
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 90 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Sejati Bhakti
  2. PP No. 78 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Jaya Bhakti
  3. PP No. 77 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tri Bhakti
  4. PP No. 76 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Bhakti
  5. PP No. 75 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Budi Bhakti
  6. PP No. 74 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Fajar Bhakti
  7. PP No. 73 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Marga Bhakti
  8. PP No. 72 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tulus Bhakti
  9. PP No. 71 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Sinar Bhakti
Download file:
pp no 030 tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 1 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
pp no 028 tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur (Perhutani Kalimantan Timur)
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 28 Tahun 1961 tentang Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur
Download file:
pp no 027 tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 4 Tahun 1967 tentang Pembubaran Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar
Download file:
pp no 021 tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pendirian Perusahaan Negara Pupuk Sriwijaya
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 20 Tahun 1969 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Pupuk Sriwijaya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
pp no 020 tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemrintah No. 36 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Industri Dasar
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 36 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Industri Dasar
Download file:
pp no 018 tahun 1964.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan