Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 885 peraturan dalam 0,008 detik

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

Qanun No 2 Tahun 2019.pdf

hukum acara - peradilan

2019

Qanun NO. 2, Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019/ No. 2

Qanun tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermertabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa implementasi negara hukum, hak konstitusional setiap orang dijamin oleh negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan Hak Asasi Manusia; bahwa dalam menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi orang miskin penduduk Kabupaten Aceh Jaya perlu diberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh daerah diatur dengan Qanun.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 18 Tahun 2003; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 42 Tahun 2013; Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017.
Dalam Qanun ini mengatur 31 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Asas dan Tujuan; BAB III Penyelenggaraan Bantuan Hukum; BAB IV Bentuk Bantuan Hukum; BAB V Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum; BAB VI Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum; BAB VII Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; BAB VIII Pendanaan; BAB IX Pertanggungjawaban; BAB X Pengawasan; BA XI Larangan; BAB XII Ketentuan Pidana; BAB XIII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
15 hlm

Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1959

• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Jawa Tengah Di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya Dan Makassar

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

UU Darurat Nomor 7 Tahun 1959.pdf

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1958

Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

UU Darurat Nomor 1 Tahun 1958.pdf

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1955

• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu

Pengubahan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 9 Tahun 1951) Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mengubah

UUDrt No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
UUDrt No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

Download file:

UU Darurat Nomor 11 Tahun 1955.pdf

Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1955

• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu

Tindak Pidana Imigrasi

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mencabut

Pasal 241 sub 1 dan pasal 527 "Wetboek van Strafrecht."

Download file:

UU Darurat Nomor 8 Tahun 1955.pdf

Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955

• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu

Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPU No. 36 Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
PERPU No. 1 Tahun 1960 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 27) Yang Ditambah Dengan Undang-Undang darurat Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
UUDrt No. 8 Tahun 1958 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Download file:

UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955.pdf

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Diubah dengan

UUDrt No. 11 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 9 Tahun 1951) Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

Download file:

UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951.pdf

Undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Penghapusan Pengadilan-Pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

UU Darurat Nomor 18 Tahun 1950.pdf

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

UU Darurat Nomor 17 Tahun 1950.pdf

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

UU Darurat Nomor 16 Tahun 1950.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959.