Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.656 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2013

Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen ESDM No. 19 Tahun 2016 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Download :
Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2019

Pendistribusian dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Cilacap

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_17_Tahun_2019.pdf

Abstrak

het - petroleum gas tabung 3 kilogram

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2019/No. 17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendistribusian dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pendistribusian dan tata niaga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 kilogram dengan harga yang wajar dan terjangkau, perlu dilakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 kilogram di titik serah Sub Penyalur/Pangkalan di Kabupaten Cilacap secara transparan, kompetitif dan adil; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro, menyebutkan bahwa harga jual eceran LPG Tabung 3 kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin agen ditetapkan Rp.12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, menyebutkan bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan marjin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Harga Eceran Tertinggi LPG tertentu untuk pengguna LPG tertentu pada titik serah Sub Penyalur LPG Tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pendistribusian dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendistribusian, harga jual eceran dan harga eceran tertinggi, pemantauan dan pengawasan, sanksi administrasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pendistribusian dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 17 Tahun 2013

Pengelolaan Panas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
PERDA-NO.-17-TAHUN-2013-TTG-PANAS-BUMIl.pdf

Abstrak

pengelolaan-panas-bumi

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2013/NO.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Panas Bumi

ABSTRAK:

Panas bumi adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan mempunyai peranan penting sebagai salah satu sumber energi pilihan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No.27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan panas bumi.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2003; PP No. 59 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 70 Tahun 2010; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2012; Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2010.
Dalam PERDA ini diatur mengenai Wewenang dan Tanggungjawab; Tahapan Kegiatan Usaha Panas Bumi; Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi; Hak dan Kewajiban Pemegang IUP; Data Panas Bumi; Pembinaan dan Pengawasan; serta Sanksi Administratif.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
22 halaman

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010

Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Dan Batubara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perindustrian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara
Permen ESDM No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara

Download :
Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2018

Impor Barang Operasi Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mencabut :

Permen ESDM No. 37 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Rencana Impor Dan Penyelesaian Barang Yang Dipergunakan Untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Download :
Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2019

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Subsidi, PSO

Status Peraturan

Mengubah :

Permen ESDM No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga
Permen ESDM No. 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga

Download :
Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2001

Pengelolaan Pertambangan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perda No.17 Tahun 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 17 Tahun 2017

Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Agen dan Pangkalan di Kabupaten Majalengka

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Standar/Pedoman

Download :
No 17 Thn 2017 ttg HET LPG Tabung 3 Kg.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 1993

Pembentukan Tim Perbatubaraan Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Keputusan_Presiden_no_17 TH 1993.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2021

Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mencabut :

Permen ESDM No. 31 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi

Download :
Permen ESDM No. 17 Tahun 2021.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 1993.