Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 13 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka dari itu ditetapkan Peraturan Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang 40 Tahun 2004, Undang-Undang 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2008, Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kepesertaan, pelayanan kesehatan dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah
9 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 44 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2014.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 44 Tahun 2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 44, LD 2004/No.44 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP). Puskesmas Tanpa Perawatan (Non DTP) dan Unit Kesehatan Mata Komunitas Serta Tarif Pemeriksaan Kesehatab Lingkungan Pada Instalasi Kesehatan Pemerintah Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2004.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 44 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/ Menkes/ PB/ I/ 2011 dan No. 7 Tahun 2011.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup KTR, Tanda larangan Merokok, Pengawasan KTR, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2014.
19 halaman dan 8 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 44 Tahun 2020
Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2020/NO.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang dapat mengembangkan sistem akuntansi keuangan dengan berpedoman pada standar akuntansi yang menjadi acuan dalam pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini ini diatur tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila termasuk didalamnya mengatur tentang standar akuntansi keuangan, sistem akuntansi keuangan RSUD, pelaporan keuangan RSUD, laporan keuangan BLUD untuk tujuan konsolidasi, reviu dan audit, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 44
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KARTU IDENTITAS ANAK
ABSTRAK:
a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha
Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya
melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang
harus dijunjung tinggi, sehingga sebagai realisasinya anak
perlu mendapatkan kesejahteraan dalam pemenuhan hak-haknya;
b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rangka
pemenuhan salah satu hak- hak anak, maka perlu
menyelenggarakan penerbitan Kartu Identitas Anak sebagai
pendorong kepemilikan Akta Kelahiran bagi seluruh anak di
Kota Probolinggo.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 80);
3. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 3);
4. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013 tentang
Kebijakan Kota Layak Anak (Berita Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2013 Nomor 37);
5. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (Berita
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 94).
1. Sasaran penerbitan KIA adalah setiap anak yang berdomisili di wilayah Kota dan
berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun serta belum
menikah;
2. Seluruh Pembiayaan Penerbitan KIA dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Derah dan diberikan secara gratis;
3. Masa berlaku KIA untuk anak yang berusia kurang dari 5 (lima) tahun adalah
sampai anak berusia 5 (lima) tahun. Sedangkan, Masa berlaku KIA untuk anak yang berusia diatas 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan penghargaan terhadap dedikas
dan pelayanan dalam penanganan wabah Corona Vint
Disease 2019 di Kabupaten Wonogiri yang berpotensi menimbulkan resiko kesehatan dan keselamatan jiwa,
maka perlu diatur pedoman pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan penanganru,
Corona Virus Disease 2019; bahwa pemberian insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan salah satu perintah dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :
HK.01.07 /MENKES/4329/2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19 maka
perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Melaksanakan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Meneteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/4329/2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 79 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, sasaran pemberian insentif, besaran, alokasi dan jangka waktu insentif, tata cara pemberian insentif, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2021.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Integrasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Integrasi Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program
Jaminan Kesehatan Nasional
ABSTRAK:
Bahwa integrasi penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah ke dalam program jaminan kesehatan nasional telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2019 tentang Integrasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional; bahwa berdasarkan perkembangan pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Gunungkidul melalui pengisian Surat Pernyataan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam uruf a perlu diubah dan disempurnakan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 , Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2019.
Materi pokok : Mengubah lampiran huruf B Surat Pernyataan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2019 tentang Integrasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2019 tentang Integrasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Jumlah halaman : 4 HLM, Lampiran : 2 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Tahun 2023 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan, mutu
pendidikan dan prestasi belajar peserta didik perlu
pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
2022; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Tujuan, sasaran, ruang lingkup, trias UKS (Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat), serta pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS di tingkat kabupaten, kecamatan, dan satuan pendidikan. Peraturan ini juga mencakup aspek pengawasan, pelaporan, dan pembiayaan program UKS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
25 hlm beserta lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
