Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Kepala Negeri/Negeri Administratif, Perangkat Negeri/Negeri Administratif, Dan Badan Permusyawaratan Negeri/Negeri Administratif
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (5) dan pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Kepala Negeri/Negeri Administratif, Perangkat Negeri/Negeri Administratif, Dan Badan Permusyawaratan Negeri/Negeri Administratif.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penghasilan Kepala Negeri/Negeri Administratif, Perangkat Negeri/Negeri Administratif, Dan Badan Permusyawaratan Negeri/Negeri Administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2020.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 16 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Alokasi Dana Desa Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa Menuju Kemandirian Desa, Dibutuhkan Partisipasi Dari Seluruh Masyarakat Untuk Mewujudkan Cita-Cita Pembangunan Daerah
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005; Permendagri No. 37 Tahun 2007; Perda Kab. PPU No. 7 Tahun 2007; Perda Kab. PPU No. 8 Tahun 2007; Perda Kab. PPU No. 2 Tahun 2009.
Ketentuan Umum, Prinsip-Prinsip Pengelolaan, Tujuan, Kelembagaan Pengelolaan ADD, Sumber Anggaran ADD, Besaran Dan Penggunaan ADD, Penyaluran Dan Pencairan, Pelaksanaan Kegiatan, Penatausahaan ADD, Pertanggungjawaban, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2009.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Mengelola Sumber Daya Alam Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa perlu membentuk Peraturan
Kepala Daerah; Bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan
keterpaduan merupakan reformasi; pada prinsip keberlanjutan, demokratis, berkeadilan juga komitmen global dan tuntutan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Desa
Dasar Hukum; UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 13 Tahun 2016; PP No. 20 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendes DTT No. 23 Tahun 2017
Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Tujuan dan Prinsip; III. Arah dan Sasaran; IV. Kegiatan Pemberdayaan; V. Kerjasama; VI. Lembaga Pelayanan Teknologi Tepat Guna; VII. Penghargaan; VIII. Pembinaan; IX. Pelaporan; X. Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2019.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk membenkan kepastian hukum
terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan dan Penegasan batas Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan. Benta Acara Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Antara Kampung Eka Sapta Dengan Kampung Tahsayan Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Nomor 037 /BKPW&PDT/II/2019 dan Benta Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Nomor, 20/BKPW&PDT/IV/2019, Benta Acara Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Antara Kampung Eka Sapta Dengan Kampung Purna San Jaya Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Nomor 036/BKPW&PDT/II/019 dan Benta Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Nomor 019/BKPW&PDT/111/2019 dan Benta Acara Penetapan Dan
Penegasan Batas Kampung Antara Kampung Eka Sapta Dengan Kampung Dumaring Kecamatan Tahsayan Kabupaten Berau Nomor 061/BKPW&PDT/II/2019 dan Benta Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Nomor 062/BKPW&PDT/IV/2019, Benta Acara Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Antara Kampung Eka Sapta Kecamatan Tahsayan Dengan Kampung Sumber Mulya Kecamatan Tahsayan Kabupaten Berau Nomor No 054/BKPW&PDT/IV/2019 dan Benta Acara Pemasangan
Pilar Batas Kampung Nomor 056 / BKPW &PDT/ IV/ 2019. Untuk melaksanakan Permendagri No.45 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dimana Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan
Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.45 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Penetapan Batas Kampung; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 16 Tahun 2016
DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN JEMBRANA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, LD.2016/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 ayat (1)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015;
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan Keuangan Pambakal Dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Kedudukan Keuangan Pambakal dan Perangkat Desa.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Kedudukan Keuangan Pambakal Dan Perangkat Desa dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Penghasilan;Besarnya Penghasilan;Sumber Dana dan Besarnya Tunjangan;Tunjangan Meninggal Dunia;tunjangan Purna Tugas;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 16 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaDesa
Status Peraturan
Mengubah sebagian :
PERBUP Kab. Karo No. 9 Tahun 2017 tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI PEMERINTAHAN DESA Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Pemerintahan Desa
PERBUP Kab. Karo No. 9 Tahun 2017 tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI PEMERINTAHAN DESA Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Pemerintahan Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD. TAHUN 2020/NO. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu melakukan penyesuaian besaran Penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa secara proposional.
UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Perbup Karo Nomor 09 Tahun 2017; Perbup Karo Nomor 14 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Perubahan Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Pemerintahan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2020.
4 Hlmn.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
