Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Swakelola Oleh Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah, maka diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan; bahwa untuk menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara swakelola sebagaimana diatur pada pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, maka diperlukan mekanisme dan tata cara pelaksanaan swakelola oleh masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Swakelola Oleh Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan Swakelola
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2011.
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 45 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2011
ABSTRAK:
batwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2011 tentang Penyabaran Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2011, telah dialokkasikan kenaikan Tambahan Penghaslan bagi PNS/Guru yang bertugas di Karimun Jawa; bahwa untuk rerealisasikan Tambahan Penghasilan sebagaimana huruf a, perlu merubah Lampiran III Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghesilan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2011; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tun 2011 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2011;
Undang-Undang Nomr 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Unadang 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Urdang 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerntah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008; Peraturan Pererintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 25 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daeran Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Lampiran III.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2011.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2011 diubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2011
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN - RENCANA AKSI DAERAH
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2011/No. 392
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3
Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan dan Keputusan Gubernur Nomor 20 Tahun 2011
tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Milenium (RAD-MDGs) Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2011-2015 perlu menetapkan Rencana Aksi
Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Kabupaten Sukoharjo 2011-2015 untuk mendukung
percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium,
khususnya target 7C sektor air minum dan sanitasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang peran, fungsi, dan kedudukan RAD AMPL kabupaten sukoharjo 2011 – 2015, pelaksanaan RAD AMPL kabupaten sukoharjo 2011-2015, pemantauan dan evaluasi RAD AMPL kabupaten sukoharjo 2011-2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2011.
73 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 46 Tahun 2011
PERWALI Kota Yogyakarta No. 78 Tahun 2012 tentang Pencabutan Perwali Yogyakarta No.46 Tahun 2011 ttg Pemberian Penghargaan Kesetiaan Bagi Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kubu Raya Periode Tahun 2011-2014
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kubu Raya Periode Tahun 2011-2014, Pasal 3 ayat (2) menyatakan seluruh Bupati wajib melaksanakan RANHAM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta memperhatikan kondisi dan permasalahan di daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.39 Tahun 1999, UU No.26 Tahun 2000, UU No.32 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, Perpres No.23 Tahun 2011, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA PERIODE TAHUN 2011-2014 dalam 10 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 46, jdih.dephub. go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2011.
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mencabut :
PERPRES No. 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 46 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 15 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Organisasi dan
Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, maka perlu
menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Jembrana;
b. bahwa rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf a,
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15. Tahun 2011;
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2011.
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana (Dicabut)
36
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
