Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 97 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 37 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas

Abstrak

Ketenagakerjaan Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download file:

Peraturan-Nomor-37-Tahun-...ten-banyumas-OCR.pdf

peraturan bupati - penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja

2008

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, BD.2008/No.37

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Penjabaran Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2008.
54 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Pelatihan Kerja pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Transmigrasi, Daerah Tertinggal Cipta Kerja

Download file:

PERBUP 24 TAHUN 2008.pdf

dinas tenaga kerja dan transmigrasi - pendayagunaan fasilitas latihan kerja dan biaya pelatihan

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2008/No.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Pelatihan Kerja pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Bahwa guna meningkatkan peranan dan fungsi fasilitas latihan kerja yang ada di UP TD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo, perlu upaya pendayagunaan fasilitas latihan kerja tersebut secara optimal; bahwa dalam rangka optimalisasi pendayagunaan fasilitas latihan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk memberikan pedoman dalam peningkatan peranan dan fungsi fasilitas latihan kerja dan pembebanan biaya pelatihan kerja kepada pengguna fasilitas UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Pelatihan Kerja Pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo; bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, khususnya dengan adanya Peraturan Pelatihan Kerja dari BUMN, BUMD dan Perusahaan, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahu n 2006 tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Pelatihan Kerja Pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 T ahun 2008 sudah tidak sesuai lagi, sehingga peraturan tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja da.i Biaya Pelatihan Kerja pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tah un 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02/MEN/1987; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-1936/M/SJ/1987; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Pelatihan Kerja Pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2008.
14 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 34 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja Dan Biaya Latihan Kerja Pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo

Abstrak

Ketenagakerjaan Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download file:

PERBUP 34 TAHUN 2006.pdf

UPTD LOKA LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2006

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2006/No.34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja Dan Biaya Latihan Kerja Pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi fasilitas latihan kerja yang ada di UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo, perlu upaya pendayagunaan fasilitas tersebut secara optimal; bahwa dalam upaya pendayagunaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Pelatihan Kerja pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Latihan Kerja pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02/MEN/1987; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-1936/M/SJ/1987; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Latihan Kerja pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2006.
8 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Transmigrasi Bupati Pati dan Bupati Lamandau

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download file:

PERBUP NO 17 TH 2004.pdf

PEMBANGUNAN - TRANSMIGRASI

2004

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Transmigrasi Bupati Pati dan Bupati Lamandau

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa beberapa Daerah dapat mengadakan kerjasama antar Daerah; bahwa berlandaskan ketentuan tersebut huruf a, Pemerintah Kabupaten Pati dan Pemerintah Kabupaten Lamandau berupaya ingin meningkatkan kesejahteraan warganya dan mengembangkan daerah dalam bidang transmigrasi melalui kerjasama antar Daerah; bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b tersebut, maka untuk pelaksanaan kerjasama antar daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
PERBUP ini mengatur mengenai penyelenggaraan pembangunan bidang transmigrasi. Obyek Kerjasama dalam Keputusan Bersama ini adalah Penyelenggaraan transmigrasi dengan lokasi pada Satuan Pemukiman Tapin Bini di Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004.
8 hal

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palopo Nomor 39 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI

Abstrak

Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download file:

Peraturan Walikota Palopo No. 39 Tahun 2024.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 39, BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2024 NOMOR 39

Peraturan Walikota (Perwali) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI

ABSTRAK:

a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Transmigrasi telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi; b. bahwa Peraturan Wali Kota Palopo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Transmigrasi, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang Manajeman Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 8).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Dinas Bagian Kedua Sekretariat Paragraf 2 Subbagian Umum dan Kepegawaian Paragraf 3 Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Bagian Ketiga Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Bagian Keempat Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI TATA KERJA Bagian Kesatu Pelaksanaan Togas dan Fungsi Bagian Kedua Pengendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pengawasan BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2024.
Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Transmigrasi (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2022 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PERATURAN WALI KOTA PALOPO NOMOR 39 TAHUN2024
14

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengelolaan Insentif Fiskal

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download file:

Perwali Kota PagarAlam No 7 Tahun 2023.pdf

pengelolaan-insentif-fiskal

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD.2023/NO.7

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Insentif Fiskal

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (1) UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat dapat memberikan insentif fiskal kepada daerah otonom atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan insentif fiskal, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan insentif fiskal.
Dasar hukum peraturan ini adalah pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1999; UU No 8 Tahun 2001; UU No 23 Tahun 2014; UU No 28 Tahun 2022; Peraturan Presiden No 130 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan No 208/PMK.07/2022; Peraturan Daerah No 3 Tahun 2022; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan insentif fiskal, Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya kepada Daerah Tertinggal Berkinerja Baik yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Daerah Tertinggal adalah Insentif Fiskal yang dialokasikan kepada Daerah Tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 yang ditujukan untuk mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur Daerah. Diatur mengenai ketentuan umum, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2023.
11 hlm, Lampiran : 13 hlm

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Status Peraturan

Mencabut

Permenhub No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
Permenhub No. 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
Permenhub No. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Download file:

Permenhub Nomor 50 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perhitungan dan Tata Cara Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Status Peraturan

Mencabut

Permenhub No. 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Biaya Operasi Penerbangan Angkutan Udara Perintis

Download file:

Permenhub Nomor 8 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Status Peraturan

Mengubah

Permenhub No. 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo

Download file:

Permenhub Nomor 66 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penetapan Jenis Barang yang Diangkut Dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

Abstrak

Subsidi, PSO Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Status Peraturan

Mencabut

Permendag No. 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut dalam Program Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

Download file:

Permendag Nomor 53 Tahun 2020.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020.